Pemerintah Tidak Butuh Bantuan Asing, Gubernur Justru Terbuka: Mengapa Dipersulit?

Pemerintah Aceh Terbuka Menerima Bantuan Luar Negeri

Pemerintah Aceh menunjukkan sikap terbuka dalam menerima bantuan luar negeri untuk penanganan banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah Tanah Rencong. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah menutup pintu bagi bantuan asing. Ia membantah anggapan bahwa Aceh mempersulit izin masuknya bantuan dari negara lain.

Menurut Mualem, dukungan internasional sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan warga terdampak bencana. "Mereka tolong kita, kok kita persulit? Kan bodoh," tegasnya. Ia mempertanyakan pihak-pihak yang menuding Aceh menghalangi organisasi internasional atau negara asing menyalurkan bantuan kemanusiaan.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah sama sekali tidak keberatan dengan masuknya dukungan dari luar, selama bertujuan membantu percepatan penanganan bencana. Setelah mengikuti rapat terbatas bersama sejumlah menteri dan gubernur di posko terpadu penanganan bencana di Lanud Sultan Iskandar Muda, Mualem menyebutkan bahwa beberapa bantuan internasional telah tiba di Aceh.

Salah satu bantuan tersebut berasal dari Kuala Lumpur, Malaysia, berupa obat-obatan dan tenaga medis. "Yang jelas bantuan dari luar disalurkan dengan tepat. Contohnya ada bantuan dari Kuala Lumpur Malaysia. Ada dokter dan obat-obatan, jadi tersalur semuanya bahkan tidak cukup," ujar Mualem. Ia menambahkan bahwa dukungan serupa akan kembali datang dalam waktu dekat.

"Mereka hari Rabu akan datang membawa obat sebanyak tiga ton lagi dan dokter," tambahnya. Mualem memastikan bahwa Aceh terbuka terhadap semua bentuk bantuan, baik dari lembaga internasional maupun asing. "Saya rasa tidak ada larangan. Sah-sah saja, tidak masalah," tutupnya.

Sebelumnya, Mualem juga telah mendatangkan tim dari China untuk membantu pencarian korban banjir bandang di Aceh yang diduga masih tertimbun lumpur. Tim tersebut berjumlah lima orang dan akan menggunakan perangkat khusus untuk membantu pencarian korban. "Mereka punya alat mendeteksi mayat dalam lumpur. Ini sangat membantu," kata Mualem dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Mualem, khususnya di wilayah Aceh Timur, Aceh Utara, dan Aceh Tamiang, masih ada mayat yang belum ditemukan. "Lumpur itu sampai pinggang, jadi mereka ada alat untuk membantu kita," ujarnya.

Pemerintah Indonesia Belum Membuka Peluang Bantuan Asing

Hingga kini, Pemerintah Indonesia belum membuka peluang bantuan asing untuk penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah menegaskan bahwa penanganan bencana yang melanda ketiga provinsi tersebut masih dapat ditangani dalam kapasitas nasional.

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menyatakan bahwa Indonesia belum membutuhkan bantuan asing meski beberapa negara sahabat mengajukan tawaran untuk membantu korban banjir bandang dan longsor. Sikap ini diambil karena pemerintah menilai seluruh unsur penanganan di dalam negeri, termasuk BNPB, TNI/Polri, dan pemerintah daerah, masih mampu bekerja secara efektif.

Pernyataan tersebut disampaikan Sugiono seusai menyerahkan bantuan Kementerian Luar Negeri untuk korban banjir dan longsor Sumatera di Gedung Pancasila, Jakarta. Menlu mengatakan bahwa pemerintah sangat menghargai empati dan solidaritas negara-negara mitra yang menawarkan dukungan, namun saat ini Indonesia belum membutuhkannya.

"Kami sedang menyelesaikan semua yang dibutuhkan, tapi memang ada beberapa yang menawarkan. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kepeduliannya, tapi kami yakin kami masih bisa mengatasinya," kata Sugiono. Ia menjelaskan bahwa sejumlah negara sahabat telah menyatakan kesediaannya membantu apapun yang diperlukan Indonesia. Namun, ia tidak memerinci negara-negara mana saja yang bersedia membantu.

Menurut Sugiono, tawaran tersebut merupakan bentuk hubungan baik dan solidaritas internasional. "Semuanya mengatakan, kalau misalnya perlu apa-apa, beritahu," kata Sugiono. Lebih lanjut, Menlu menyebut pintu bantuan internasional dapat dibuka apabila Indonesia merasa kewalahan atau jika eskalasi bencana tidak lagi dapat ditangani melalui kekuatan nasional. Namun, untuk saat ini pemerintah menilai seluruh pemangku kepentingan masih mampu bekerja optimal di lapangan.

Penanganan Bencana Secara Nasional

Senada dengan Sugiono, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengaku bahwa pemerintah masih sanggup menangani bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera. Ia mengungkapkan bahwa sejauh ini, Indonesia belum membuka peluang untuk bantuan internasional masuk. Hal itu dikatakan Prasetyo menanggapi kemungkinan Indonesia menerima bantuan asing meski tidak menetapkan status bencana sebagai darurat nasional.

"Untuk sementara ini belum ya (membuka peluang bantuan asing)," kata Prasetyo. Ia menyampaikan bahwa pemerintah masih mampu menangani sendiri dengan sumber daya yang ada. "Kita merasa bahwa pemerintah, dalam hal ini kita semua masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi," ucapnya.

Dari sisi pangan, salah satunya, Indonesia memiliki stok yang cukup. Hanya saja, distribusi sempat terkendala lantaran sejumlah wilayah terisolir. Pihaknya pun intens berkoordinasi dengan semua pihak, tidak terkecuali Pertamina. Tujuannya untuk memastikan pasokan BBM segera terdistribusi ke seluruh wilayah.

"Termasuk harus menggunakan cara-cara yang mungkin tidak normal ya. Kan BBM bagaimana kita usahakan bisa dilakukan dropping dari udara karena memang menyesuaikan dengan kondisi bencana yang kita hadapi di lapangan," jelasnya. Prasetyo juga memastikan, anggaran pemerintah untuk menangani bencana sangat cukup. Ada Dana Siap Pakai (DSP) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi kesiapsiagaan kebencanaan.

Totalnya, mencapai Rp500 miliar lebih. "Bapak Presiden sudah memberikan instruksi secara langsung, apabila Dana Siap Pakai secara jumlah nominal itu perlu dilakukan penambahan, maka akan dilakukan penambahan. Dan ini juga termasuk berlaku kepada beberapa K/L terkait," tandasnya.

Data Korban Bencana di Sumatera

Sementara itu, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Jumat (5/12/2025), menunjukkan dampak bencana di Sumatera kian bertambah. Jumlah korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor yang berlangsung sejak pekan lalu telah mencapai 893 jiwa, dengan 521 orang masih dinyatakan hilang. Lebih dari 4.200 orang mengalami luka-luka, dan ribuan lainnya harus mengungsi akibat kerusakan infrastruktur dan sulitnya akses logistik.

Ketiga provinsi yang terdampak yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih melaporkan wilayah terisolasi, jalan terputus, serta hambatan pengiriman bantuan. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian di beberapa titik yang sulit dijangkau akibat longsor dan luapan sungai.