Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD, Ini Sikap PKS

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tunggu Hasil Kajian Mengenai Pemilihan Kepala Daerah

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengambil sikap terkait isu yang sedang ramai dibicarakan, yaitu usulan agar kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) alih-alih melalui pemilihan langsung. Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid menyatakan bahwa partainya masih melakukan kajian mendalam untuk menentukan sistem terbaik dalam pemilihan kepala daerah.

"Kami sedang mengkajinya mana yang terbaik buat masyarakat dan masa depan demokrasi kita," ujar Kholid kepada nurulamin.pro, Senin (29/12/2025). Ia menjelaskan bahwa PKS belum menentukan pendirian pasti terkait usulan tersebut. Namun, partai berkomitmen untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil akan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat.

Sebelum mengambil keputusan akhir, PKS akan terlebih dahulu melakukan diskusi dengan partai-partai yang ada dalam koalisi. Selain itu, partai juga akan mendengarkan masukan dari berbagai pihak, seperti masyarakat, pakar, tokoh bangsa, organisasi kemasyarakatan (ormas), hingga lembaga pendidikan.

"Kita juga ingin dengarkan masukan dari para ahli, dari masyarakat sipil, ormas, kampus, dan tokoh-tokoh bangsa," ujar Kholid. Ia menegaskan bahwa partai siap berdiskusi dengan partai politik lainnya, khususnya dengan anggota koalisi, untuk mencari solusi yang terbaik.

Partai Gerindra Dukung Usulan DPRD Memilih Kepala Daerah

Sebelumnya, Partai Gerindra telah menyampaikan dukungan terhadap usulan agar kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota, dipilih oleh DPRD. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, menyatakan bahwa pendekatan ini lebih efisien baik dari segi anggaran maupun mekanisme.

"Sektor anggaran menjadi salah satu pertimbangan utama," ujar Sugiono dalam pernyataannya, Senin (29/12/2025). Ia mencontohkan dana hibah APBD untuk pelaksanaan pilkada pada 2015 yang mencapai hampir Rp 7 triliun, meningkat menjadi lebih dari Rp 37 triliun pada 2024. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan yang bisa mengganggu alokasi dana untuk kebutuhan lainnya.

Selain itu, Sugiono juga menyoroti biaya kampanye yang sangat mahal bagi calon kepala daerah. Menurutnya, biaya tersebut sering kali menjadi penghalang bagi sosok-sosok yang memiliki kompetensi dan kapasitas untuk memimpin daerah.

"Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal dan ini yang juga kita harus evaluasi," ujarnya. Ia menambahkan bahwa partai ingin mencari cara agar orang-orang yang benar-benar mampu dan berkompeten dapat maju tanpa terhambat oleh biaya kampanye yang tinggi.

"Dari sisi efisiensi, baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD," kata Sugiono. Ia menegaskan bahwa partai Gerindra berada dalam posisi mendukung upaya atau rencana tersebut.

Proses Kajian Terus Berlangsung

Baik PKS maupun Gerindra sama-sama menekankan bahwa proses kajian dan diskusi masih berlangsung. Mereka berharap bisa menemukan solusi yang terbaik bagi masyarakat dan stabilitas demokrasi di Indonesia.

Pendekatan yang diambil oleh kedua partai ini menunjukkan bahwa isu pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak hanya menjadi topik debat politik, tetapi juga menjadi pertanyaan penting tentang efisiensi, transparansi, dan kualitas kepemimpinan di tingkat daerah.