Pemilihan RT/RW Pangkalpinang 2026 Diubah, Libatkan Akademisi dan Perguruan Tinggi

Perubahan Mekanisme Pemilihan RT dan RW di Pangkalpinang

Pemerintah Kota Pangkalpinang sedang melakukan perubahan besar dalam mekanisme pemilihan Ketua RT dan RW. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan proses yang lebih demokratis, transparan, serta profesional. Dalam pernyataannya, Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah merevisi Peraturan Wali Kota (Perwako) yang mengatur mekanisme pemilihan Ketua RT dan RW.

Tujuan dari revisi ini adalah untuk memastikan bahwa setiap calon Ketua RT dan RW dipilih berdasarkan kemampuan, integritas, serta kepribadian yang baik. Selama ini, pemilihan RT dan RW masih bergantung pada keputusan tim tertentu, sehingga partisipasi masyarakat belum optimal dan potensi subjektivitas masih cukup besar.

Dalam skema baru yang tengah dirancang, proses rekrutmen Ketua RT dan RW tidak lagi dilakukan secara konvensional atau berdasarkan penunjukan semata. Setiap calon akan melalui tahapan seleksi yang ketat, termasuk uji kompetensi dan penilaian terhadap kemampuan dasar yang dianggap penting dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin lingkungan.

Yang menarik, untuk menjaga objektivitas dan menghindari adanya intervensi dari pemerintah kota, Pemkot Pangkalpinang berencana menggandeng lembaga perguruan tinggi sebagai pihak independen yang bertugas menyelenggarakan tes dan menilai para calon RT dan RW. Menurut Saparudin, pihak perguruan tinggi akan menjadi pengawas utama dalam proses penilaian tersebut, sehingga hasil pemilihan bisa dianggap adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tantangan dan Kebutuhan Baru bagi RT dan RW

Menurut Saparudin, peran RT dan RW saat ini sudah jauh lebih kompleks dibandingkan dulu. Selain menjadi perpanjangan tangan pemerintah di tingkat paling bawah, RT dan RW juga dituntut mampu mengelola administrasi lingkungan, memediasi konflik warga, menjalankan program pemerintah, hingga menjadi motor penggerak kegiatan kemasyarakatan.

Oleh karena itu, pemimpin lingkungan adat ini tidak bisa lagi dipilih hanya berdasarkan popularitas atau kedekatan personal. Dibutuhkan figur yang memiliki pengetahuan dasar tentang administrasi pemerintahan, komunikasi yang baik, etika kepemimpinan, serta kemampuan memecahkan masalah secara bijaksana.

"Seleksi RT dan RW ini tidak main-main. Zaman sekarang mereka harus profesional. Tidak bisa lagi kalau RT atau RW itu bekerja asal-asalan. Mereka harus punya kemampuan, pengetahuan umum, sikap yang baik, serta kesiapan untuk melayani masyarakat," lanjut Saparudin.

Respon Positif dari Masyarakat

Di sisi lain, perubahan kebijakan ini juga mendapat respons positif dari sebagian warga. Beberapa tokoh masyarakat menilai langkah Pemkot Pangkalpinang sebagai terobosan penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih modern di tingkat lingkungan.

"Selama ini memang banyak RT dan RW yang dipilih hanya karena dianggap tokoh lama atau dikenal semua orang, padahal kemampuan administrasinya kurang. Kalau ada seleksi seperti ini, kami yakin yang terpilih nantinya lebih berkualitas dan bisa membawa perubahan," ujar Rudi, salah satu warga Kecamatan Gerunggang.

Target dan Tindak Lanjut

Pemkot Pangkalpinang sendiri menargetkan revisi Perwako tersebut rampung pada Januari 2026. Setelah regulasi baru resmi diterbitkan, seluruh tahapan pemilihan RT dan RW akan segera disusun dan dilaksanakan secara bertahap di seluruh wilayah kota. Pemerintah juga berencana melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat, agar warga memahami sepenuhnya mekanisme baru dan dapat menyiapkan diri apabila berminat mencalonkan diri sebagai Ketua RT atau RW.

"Dengan sistem yang baru ini, kami berharap RT dan RW yang terpilih nantinya bukan hanya sekadar figur populer di lingkungannya, tetapi benar-benar orang yang kompeten, berintegritas, bertanggung jawab, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," tutup Saparudin.

Perubahan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk memperkuat pelayanan publik dari tingkat paling dasar sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, partisipatif, dan profesional.