Pemimpin Digitalisasi Daerah, Bank BPD Bali Juara II P2DD 2025

Bank BPD Bali Dinobatkan sebagai Pemenang Kategori Bank Pembangunan Terbaik II P2DD

Bank BPD Bali kembali menunjukkan prestasinya dalam bidang digitalisasi belanja pemerintah daerah dan layanan publik. Pada ajang Championships Percepatan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2025, bank yang berada di bawah naungan Provinsi Bali ini meraih penghargaan sebagai Bank Pembangunan Terbaik II P2DD. Penghargaan ini diberikan dalam acara Rapat Koordinasi Pusat-Daerah (Rakorpusda) Program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) tahun 2025 yang diselenggarakan di Jakarta.

Selain Bank BPD Bali, Kabupaten Buleleng juga mendapatkan penghargaan dalam acara yang sama, yaitu sebagai Terbaik I Pelaksana Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Berbasis SKPD, Program Unggulan Terbaik Kategori Sistem Layanan Informasi Pemerintah Daerah. Prestasi ini menunjukkan komitmen dan konsistensi Bank BPD Bali dalam memperkuat tata keuangan digital di Bali.

Faktor Pendukung Keberhasilan Digitalisasi

Salah satu faktor utama yang mendorong pencapaian ini adalah penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), melalui implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) dan QRIS Tap. Langkah ini meningkatkan transparansi, efisiensi, akurasi pencatatan, serta meminimalkan potensi kebocoran dalam pengelolaan keuangan daerah.

Direktur Operasional Bank BPD Bali, Ida Bagus Gede Setia Yasa S.Kom.,MM, yang turut hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan digitalisasi di daerah, khususnya Bali, tidak terlepas dari sinergi kuat antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Sinergi ini memungkinkan digitalisasi belanja pemerintah menjadi lebih akuntabel, meningkatkan efektivitas penggunaan Uang Persediaan (UP), dan memperluas layanan publik menjadi lebih cepat, mudah, aman, dan efisien.

Inovasi dalam Layanan Digital

Bali merupakan salah satu Pemda dengan tingkat adopsi KKI terbaik. Seluruh tingkat pemerintahan—baik provinsi, kabupaten, maupun kota—telah melakukan transaksi KKI. Sebagai bank issuer KKI, Bank BPD Bali telah memfasilitasi KKI Online Payment yang terhubung dengan marketplace lokal seperti Bali Mall dan platform pengadaan nasional E-Katalog LKPP yang digunakan oleh K/L dan Pemda.

Fitur KKI Online Payment bank BPD Bali memungkinkan transaksi menggunakan Virtual Card Tokenisasi dan dapat dimonitor secara real-time oleh Pemegang KKI (PPTK), PA/SKPD, dan BUD melalui kanal Internet Banking Bisnis (IBB) BPD Bali.

Di sisi lain, Bank BPD Bali juga menjadi first mover dalam implementasi QRIS TAP. Implementasi QRIS TAP telah berhasil diujicobakan pada sistem transportasi daerah seperti Trans Sarbagita dan Trans Metro Dewata, yang menjadi contoh keberhasilan digitalisasi transportasi daerah.

Potensi QRIS TAP untuk Layanan Publik

QRIS TAP memiliki potensi besar dalam peningkatan layanan publik dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tidak hanya di sektor transportasi tetapi juga di sektor lain seperti parkir, retribusi, dan wisata. QRIS TAP memungkinkan transaksi dengan mekanisme Tanpa Pindai (TAP), serta memiliki fitur Tap-In Tap-Out dan Offline Authentication.

Strategi Utama dalam Digitalisasi

Untuk memastikan pemerataan implementasi dan perluasan pemanfaatan layanan digital ini, Bank BPD Bali dan Pemda menerapkan tiga pilar strategi utama:

• Kolaborasi Terstruktur untuk Pemerataan KKI di Seluruh SKPD: mencakup pola kolaborasi yang efektif melibatkan komitmen pimpinan daerah, pendampingan intensif kepada SKPD, penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang selaras, serta monitoring rutin bersama.
• Penguatan Ekosistem KKI Online Payment: membutuhkan dukungan Pemda dalam tiga aspek: keselarasan merchant rekanan, integrasi marketplace lokal dengan sistem bank, dan penetapan jenis belanja prioritas yang wajib menggunakan KKI untuk meningkatkan akuntabilitas.
• Perluasan Implementasi QRIS TAP untuk Layanan Publik: memerlukan dukungan Pemda yang krusial termasuk penyediaan infrastruktur, kebijakan adopsi yang jelas, pemetaan layanan prioritas, dan kampanye edukasi.

Ida Bagus Gede Setia Yasa menutup pernyataannya dengan menyampaikan lesson learned bagi Pemda lain yang ingin mempercepat implementasi KKI. Ia menjelaskan bahwa keberhasilan memerlukan komitmen yang kuat di tingkat daerah, standar operasional yang jelas, integrasi sistem yang rapi, dan pendampingan berkelanjutan hingga level operasional SKPD.