Pemkab Subang Manfaatkan Workshop BPKP Tingkatkan Tata Kelola Desa

Komitmen Pemkab Subang dalam Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel

Pemerintah Kabupaten Subang (Pemkab Subang) menunjukkan komitmennya terhadap tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan. Hal ini ditegaskan kembali oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Asep Nuroni, dalam Workshop Evaluasi Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025.

Workshop yang diinisiasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat di Sari Ater, Ciater, pada Selasa (9/12/2025), menjadi momen penting bagi Pemkab Subang. Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk para camat, kepala desa se-Kabupaten Subang, perwakilan aparat penegak hukum (Tipidkor Polda Jabar), serta instansi keuangan terkait.

Sekda Subang, Asep Nuroni, secara khusus menyoroti capaian daerah yang patut diapresiasi. Ia menyampaikan bahwa di Kabupaten Subang, tidak ada temuan terkait pengelolaan keuangan. "Alhamdulillah, di Kabupaten Subang zero temuan terkait pengelolaan keuangan," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa capaian ini menjadi pondasi penting untuk terus mempertahankan hasil tersebut dalam meningkatkan tata kelola keuangan dan pembangunan desa ke depannya. "Ini menjadi pondasi penting untuk terus mempertahankan capaian tersebut dalam meningkatkan tata kelola keuangan dan pembangunan desa ke depannya,” imbuhnya.

Kang Asep Nuroni, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa workshop ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola keuangan di Subang. Ia berharap pertemuan ini dicatat sebagai agenda penting dalam upaya berkelanjutan meningkatkan kualitas manajemen keuangan daerah.

Tujuan dan Manfaat Workshop

Workshop ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman tentang tata kelola keuangan yang baik dan transparan.
• Memastikan adanya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pihak-pihak terkait.
• Mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan desa.

Selain itu, acara ini juga menjadi wadah untuk berbagi pengalaman dan best practices dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya forum seperti ini, diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif dari seluruh stakeholder dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan.

Partisipasi Aktif Stakeholder

Partisipasi aktif dari berbagai pihak menjadi salah satu faktor penting dalam kesuksesan workshop ini. Para camat dan kepala desa se-Kabupaten Subang hadir dalam jumlah yang cukup besar, menunjukkan antusiasme terhadap tema yang dibahas. Selain itu, perwakilan aparat penegak hukum dan instansi keuangan terkait juga turut serta dalam diskusi.

Adanya keterlibatan pihak-pihak tersebut menunjukkan bahwa isu tata kelola keuangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan berbagai lembaga dan instansi lainnya. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan dapat menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien.

Langkah Berikutnya

Setelah workshop ini, Pemkab Subang akan terus memantau dan evaluasi proses pengelolaan keuangan serta pembangunan desa. Rencananya, akan dilakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan program yang diterapkan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Selain itu, akan dilakukan pelatihan dan sosialisasi kepada para pejabat dan petugas di tingkat desa agar mereka lebih memahami tata kelola keuangan yang baik. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka dalam mengelola anggaran dan pembangunan desa.

Kesimpulan

Workshop Evaluasi Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola keuangan di Kabupaten Subang. Dengan adanya keberhasilan dalam pengelolaan keuangan yang tidak menimbulkan temuan, Pemkab Subang telah membuktikan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat, diharapkan dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan pembangunan desa di masa mendatang.