Pemprov Malut dorong investasi berkelanjutan melalui wisata bahari

Forum Diskusi Pengembangan Investasi Sektor Pariwisata di Maluku Utara

Kepala DPMPTSP Provinsi Maluku Utara, Nirwan MT Ali, membuka Forum Diskusi Pengembangan Investasi Sektor Pariwisata di Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di Ternate, pada Kamis (11/12/2025). Forum ini diadakan sebagai ruang diskusi strategis sekaligus langkah awal untuk memperkuat arah investasi pariwisata berkelanjutan.

Maluku Utara memiliki potensi wisata bahari yang tidak dimiliki banyak daerah lain di Indonesia. Mulai dari keindahan perairan, kekayaan terumbu karang, keragaman hayati laut, hingga budaya maritim yang kuat. Potensi besar ini menjadi modal penting untuk menjadikan Maluku Utara sebagai destinasi unggulan di kawasan timur Indonesia.

Sebagian besar kekayaan bahari Maluku Utara berada dalam Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD), yang memiliki nilai ekologis sangat tinggi. Oleh karena itu, pengembangan wisata di area konservasi tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Pendekatan yang digunakan harus berbasis keberlanjutan, pelestarian ekosistem, serta pengelolaan yang melibatkan komunitas lokal.

DPMPTSP Malut memandang forum ini sebagai bagian penting dalam meningkatkan efektivitas promosi investasi daerah. Dengan diskusi lintas sektor, pemerintah ingin memastikan bahwa potensi wisata bahari dapat dikembangkan menjadi peluang investasi yang terukur, aman, berkelanjutan, dan tetap sesuai regulasi konservasi.

Forum ini juga menandai keseriusan Pemprov dalam mencari model investasi yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan laut untuk generasi mendatang.

Dokumen IPRO sebagai Alat Promosi Investasi

Salah satu output utama forum ini adalah penyusunan dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO). Dokumen ini nantinya menjadi instrumen promosi resmi untuk menampilkan peluang investasi pariwisata bahari kepada investor nasional maupun internasional.

IPRO yang baik harus berisi identifikasi potensi wisata, analisis kelayakan dan lingkungan, model bisnis, skema kemitraan berbasis masyarakat, dan perlindungan kawasan konservasi. Nirwan menekankan bahwa keberadaan IPRO berkualitas akan membuka ruang baru bagi peningkatan realisasi investasi dari sektor pariwisata kelautan.

Saat ini, realisasi investasi Maluku Utara masih didominasi oleh sektor pertambangan, khususnya industri logam dasar nikel, yang mencapai 90 persen. Total realisasi investasi triwulan III tahun 2025 tercatat Rp61,99 triliun dari target Rp83,63 triliun atau 74,37 persen. Sementara sektor pariwisata masih jauh tertinggal mengandalkan KEK Morotai yang hanya mencatat Rp3,14 miliar di tahun 2024.

Pentingnya Sinergi dalam Membangun IPRO

Melalui forum ini, Nirwan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam menciptakan dokumen IPRO yang mampu memberikan kepastian, kepercayaan, dan daya tarik bagi investor.

“Kami percaya kolaborasi pentahelix akan melahirkan IPRO yang bukan hanya menggambarkan peluang, tetapi memberi keyakinan kepada investor bahwa Maluku Utara siap,” tutur Nirwan.

Ia berharap forum tersebut dapat menghasilkan gagasan strategis, rekomendasi kebijakan, serta langkah tindak lanjut yang konkret. “Mari bersama-sama membangun Maluku Utara sebagai destinasi wisata bahari yang unggul, berdaya saing, dan tetap menjaga kelestarian laut identitas utama daerah kita,” pungkasnya.