Pendaftaran PPPK Kementerian HAM Dibuka, Lihat Formasi Lengkapnya

Pengumuman Seleksi PPPK Kementerian HAM Tahun 2026

Pemerintah telah secara resmi membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham). Rekrutmen ini menjadi salah satu agenda strategis nasional dalam penguatan kelembagaan kementerian baru hasil pemekaran. Meski dialokasikan dalam Tahun Anggaran 2025, seluruh rangkaian seleksi PPPK Kemenham dipastikan berlangsung pada awal tahun 2026.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Pengumuman Nomor SEK-1140.KP.02.01 Tahun 2025 yang diterbitkan secara resmi oleh Kementerian HAM. Langkah ini diambil untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten, baik di tingkat pusat maupun daerah, seiring dengan beroperasinya struktur organisasi Kemenham secara mandiri.

Jadwal Lengkap Seleksi PPPK Kementerian HAM 2026

Berdasarkan pengumuman resmi, tahapan seleksi PPPK Kemenham dimulai dengan pengumuman lowongan pada 31 Desember 2025 hingga 14 Januari 2026. Selanjutnya, proses pendaftaran secara daring dibuka pada 7–23 Januari 2026. Seluruh tahapan dilakukan sesuai ketentuan seleksi ASN nasional dan mengacu pada prinsip transparansi serta akuntabilitas.

Kemenham Sediakan 500 Formasi PPPK Secara Nasional

Sebagai kementerian baru, Kementerian HAM membuka total 500 formasi PPPK untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Formasi tersebut tersebar pada lima jabatan utama dan ditempatkan tidak hanya di kantor pusat Jakarta, tetapi juga di 38 kantor wilayah Kemenham di seluruh Indonesia. Kebijakan ini membuka peluang besar bagi putra-putri daerah untuk berkontribusi langsung di wilayah masing-masing.

Adapun batas usia pelamar ditetapkan paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 40 tahun pada saat pendaftaran.

Daftar Formasi dan Kualifikasi Pendidikan PPPK Kemenham 2025

Berikut rincian formasi PPPK Kementerian HAM beserta kebutuhan dan latar belakang pendidikan yang dipersyaratkan:

• Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
• Jumlah: 242 formasi

• Pendidikan:

  • S1/DIV Administrasi Negara, Administrasi Publik, Kebijakan Publik, Manajemen Publik, Manajemen, Ilmu Pemerintahan.

• Perencana Ahli Pertama

• Jumlah: 82 formasi

• Pendidikan:

  • S1/DIV Ekonomi, Ekonomi Pembangunan, Manajemen, Administrasi Publik/Negara, Kebijakan Publik, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Hukum, Ilmu Politik, Statistika, Data Sains, Sistem Informasi, Manajemen Informasi, Manajemen Aset.

• Apoteker Ahli Pertama

• Jumlah: 2 formasi

• Pendidikan:

  • S1 Farmasi dan Profesi Apoteker.

• Penata Layanan Operasional

• Jumlah: 108 formasi

• Pendidikan:

  • S1 semua jurusan.

• Pengelola Layanan Operasional

• Jumlah: 66 formasi
• Pendidikan:
  • D3 semua jurusan.

Persyaratan Khusus Berdasarkan Jabatan

Selain memenuhi syarat umum PPPK, pelamar wajib memiliki pengalaman kerja sesuai formasi yang dilamar, antara lain:

• Analis SDM Aparatur Ahli Pertama:

• Minimal 2 tahun pengalaman di bidang SDM, kepegawaian, atau personalia.

• Perencana Ahli Pertama:

• Minimal 2 tahun pengalaman dalam perencanaan, evaluasi kebijakan, program strategis, kegiatan, atau anggaran.

• Apoteker Ahli Pertama:

• Minimal 2 tahun pengalaman di fasilitas pelayanan kefarmasian atau industri farmasi serta memiliki STRA aktif.

• Penata Layanan Operasional:

• Minimal 2 tahun pengalaman di bidang pelayanan publik, pengaduan masyarakat, pekerjaan sosial, penyuluhan, atau penyusunan modul dan kurikulum.

• Pengelola Layanan Operasional:

• Minimal 2 tahun pengalaman di bidang pelayanan, pengaduan, pekerjaan sosial, penyuluhan, atau penyusunan modul dan kurikulum.

Peluang Strategis PPPK Kementerian HAM 2025

Seleksi PPPK Kementerian HAM tahun anggaran 2025 ini dinilai sebagai salah satu rekrutmen paling strategis. Selain menyediakan jumlah formasi besar dan penempatan kerja berskala nasional, peran PPPK Kemenham sangat krusial dalam mendukung perlindungan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Bagi pelamar yang memenuhi kualifikasi, kesempatan ini menjadi momentum penting untuk berkarier di sektor pemerintahan sekaligus berkontribusi langsung dalam agenda HAM nasional.