Penduduk Mapia Serbu Polda Papua, Minta Polisi Usut Tuntas Tragedi Biak

Perjalanan Panjang Warga Mapia untuk Mencari Keadilan

Kepulauan Mapia merupakan wilayah paling utara dari Provinsi Papua yang berbatasan langsung dengan wilayah Pasifik. Wilayah ini dikenal sebagai pulau terluar yang jauh dari pusat kota, sehingga perjalanan dari Mapia ke Kota Jayapura membutuhkan perjuangan logistik yang besar. Namun, keteguhan dan semangat warga setempat tidak pernah surut, terlebih dalam menghadapi insiden yang menimpa keluarga mereka.

Puluhan warga dari Mapia datang ke Mapolda Papua di Kota Jayapura pada Selasa (30/12/2025) untuk menuntut keadilan atas tragedi berdarah yang terjadi di Pelabuhan Biak pada 22 Desember 2025. Mereka membawa luka yang masih basah dan harapan akan keadilan yang segera terwujud. Kedatangan mereka menjadi simbol perjuangan masyarakat adat setempat yang ingin mendapatkan perlindungan hukum yang adil.

Di balik wajah-wajah lelah para korban, tersimpan kekecewaan mendalam terhadap proses hukum di Polres Biak. Mereka merasa bahwa proses tersebut berjalan di tempat, tidak transparan, dan seolah-olah menutup mata terhadap fakta-fakta yang ada di lapangan. Kekecewaan ini semakin bertambah ketika mereka melihat ada jurang perbedaan antara rilis resmi kepolisian dengan kesaksian para saksi mata yang ada di lokasi kejadian.

Wilyams Msen, salah satu adik korban, menceritakan kembali peristiwa horor yang menimpa keluarganya. Dengan suara bergetar, ia mengisahkan bagaimana sang kakak dikeroyok hingga meninggal dunia, sementara anak perempuan mereka yang masih di bawah umur menjadi sasaran penikaman keji. Ia menyatakan bahwa ini bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan luka kemanusiaan yang sangat dalam.

“Almarhum kakak saya ditikam hingga meninggal juga anak saya menjadi korban penikaman dan beberapa korban lainnya yang dipukul oleh para tersangka,” ungkap Wilyams dalam keterangan tertulis yang diterima Tribun Papua, Minggu (4/1/2026).

Baginya, hak untuk hidup dan rasa aman yang seharusnya dijamin negara, seolah dirampas paksa dalam hitungan menit di pelabuhan tersebut. Keluarga korban menyoroti adanya dugaan pengaburan fakta, terutama karena sosok SS, yang diduga kuat sebagai aktor utama intelektual di balik peristiwa ini, hingga kini masih menghirup udara bebas tanpa penahanan.

“Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum serta menguatkan dugaan adanya praktik impunitas,” kata Williams. “Kami ini korban, bukan pelaku,” tegasnya.

Harapan kini digantungkan pada pundak Kapolda Papua setelah keluarga diterima langsung oleh Direktur Reskrimum Polda Papua. Mereka mendesak agar Polda Papua segera mengambil alih penanganan perkara ini demi menjamin proses hukum yang objektif dan tanpa tebang pilih. Mereka menegaskan langkah ini bukanlah bentuk balas dendam, melainkan perjuangan untuk memastikan negara hadir dan menjamin bahwa praktik impunitas tidak boleh tumbuh subur di tanah Papua, terutama bagi warga dari pulau-pulau terpencil.

Senin mendatang, keluarga berencana kembali menyambangi Polda Papua dengan membawa barang bukti tambahan, seraya berharap bisa bertatap muka langsung dengan Kapolda. Perjalanan panjang dari Mapia ke Jayapura ini menjadi simbol bahwa jarak geografis tidak akan menyurutkan langkah mereka demi sebuah keadilan.

Mereka hanya ingin memastikan nyawa yang hilang dan darah yang tertumpah tidak menjadi angka statistik semata, melainkan sebuah kebenaran yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. “Kami meminta Kapolda untuk serius melihat kasus yang terjadi di Biak,” pungkasnya.