Penghargaan Layanan Publik 2025: Tingkatkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih

Penghargaan untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Jawa Timur

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, baru-baru ini menyerahkan berbagai penghargaan yang mencerminkan komitmen dan dedikasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta berorientasi pada kepentingan publik. Penghargaan tersebut diberikan kepada perangkat daerah Pemprov Jatim di Dyandra Convention Center Surabaya, Jumat (12/12/2025). Acara ini dihadiri oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPANRB Otok Kuswandaru.

Penghargaan yang diberikan mencakup beberapa kategori seperti:

• Penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 1 unit
• Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 50 penghargaan (21 Predikat AA dan 29 Predikat A)
• Penilaian dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) 46 penghargaan (25 Predikat Prima dan 21 Predikat Sangat Baik)
• Perangkat Daerah Pembina Terbaik PEKPPP Unit Kerja 3 penghargaan
• Survei Kepuasan Masyarakat Terbaik 3 penghargaan
• Budaya Kerja 11 penghargaan

Komitmen ASN dalam Penguatan Pelayanan Publik

Khofifah menyebutkan bahwa penghargaan ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan refleksi nyata komitmen ASN Jawa Timur dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi kepentingan publik. Ia menegaskan bahwa penghargaan WBK 2025 adalah amanah besar yang harus dijaga. Ini bukan hanya predikat, melainkan komitmen yang harus diwujudkan dalam tindakan, sikap kerja, dan integritas sehari-hari, ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya dampak langsung bagi masyarakat dari setiap program dan inovasi yang dijalankan oleh perangkat daerah. Di sektor apa pun, saya selalu bertanya: apa dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan, katanya. Setiap perangkat daerah harus memastikan bahwa setiap program benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

Evaluasi Menyeluruh dan Budaya Kerja yang Berkelanjutan

Tahun 2025 menjadi titik penting dalam peningkatan kualitas layanan publik. Untuk pertama kalinya, PEKPPP dilakukan secara menyeluruh pada seluruh unit kerja, mulai dari perangkat daerah, UPT, cabang dinas, hingga satuan pendidikan. Khofifah mengungkapkan bahwa pekerjaan besar ini harus berlanjut sebagai budaya kerja, bukan hanya rutinitas tahunan.

Selain itu, penguatan pelayanan publik ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemprov Jatim dan Ombudsman RI. Tujuan dari MoU ini adalah meningkatkan pengawasan dan memastikan layanan semakin cepat, transparan, dan bebas maladministrasi. MoU ditandatangani langsung oleh Gubernur Khofifah dan Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih.

Validasi Data dan Transformasi Digital

Khofifah menekankan pentingnya validasi data sebagai bagian dari upaya penguatan respons terhadap aduan masyarakat. Banyak isu publik muncul karena kurang tepatnya informasi. Pemerintah provinsi harus memastikan bahwa setiap data dan keputusan berbasis pada fakta lapangan, bukan asumsi, tegasnya.

Dalam rangka digitalisasi, acara ini juga dirangkai dengan penyerahan simbolis Kartu Identitas Digital ASN Jawa Timur. KID diharapkan mampu memperkuat efisiensi dan integrasi administrasi kepegawaian. KID adalah bagian dari transformasi digital layanan publik. Kita ingin seluruh proses menjadi lebih cepat, tepat, dan terintegrasi, jelasnya.

Layanan Inklusif dan Budaya Kerja ASN

Di sisi lain, Pemprov Jatim turut menunjukkan kepedulian terhadap perluasan layanan publik yang inklusif melalui penyerahan Dukungan Bank Jatim berupa sarana prasarana bagi kelompok rentan. Penyerahan dilakukan oleh Bank Jatim melalui mock-up kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur dan disaksikan langsung oleh Gubernur. Penyediaan kursi prioritas bagi kelompok rentan adalah bentuk keberpihakan yang harus semakin diperluas. Layanan publik adalah hak semua warga, tanpa kecuali, tutur Khofifah.

Lebih jauh, Khofifah menegaskan bahwa keberhasilan pelayanan publik tidak cukup bertumpu pada sistem dan teknologi saja. Faktor karakter dan budaya kerja ASN tetap menjadi kunci utama. Perubahan layanan berawal dari perubahan budaya. Kultur BerAKHLAK harus hidup dalam keseharian ASN. Integritas, akuntabilitas, sikap ramah, pelayanan cepat, dan responsivitas adalah fondasi membangun kepercayaan publik, ujarnya.

Adaptasi terhadap Program Strategis Nasional

Khofifah juga menitipkan pesan agar seluruh perangkat daerah mampu beradaptasi dengan program strategis nasional yang terus berkembang. Kita harus terus beradaptasi dengan berbagai program prioritas nasional. Banyak dinas kita yang melakukan proses penyesuaian sangat fundamental, dan itu penting agar program-program strategis nasional bisa benar-benar landing dan memberi manfaat nyata di Jawa Timur, pesannya.

Di akhir, Khofifah mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk memperkuat sinergi dan berlari bersama dalam memastikan reformasi birokrasi berjalan konsisten. Dengan segala hormat, keberhasilan pelayanan publik bukan hanya hasil kerja satu dinas, tetapi sinergi semua pihak. Kita semua harus terus berlari agar reformasi birokrasi berjalan semakin baik dari tahun ke tahun, pungkasnya.