Penolakan Warga Terminal Cicaheum, Farhan Berupaya Pindahkan ke TOD BRT Terpadat

BANDUNG, nurulamin.pro–
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memberikan pernyataan terkait penolakan warga Terminal Cicaheum terhadap rencana relokasi aktivitas terminal tersebut. Pemerintah Kota Bandung berkomitmen mencari solusi yang terbaik agar keberlanjutan hidup para warga yang selama ini menggantungkan penghidupannya di terminal legendaris itu tetap terjaga.

"Kita akan mencari solusi untuk relokasi itu yang paling gampang, yang susah adalah mencari di lokasi yang sama. Artinya kalau (aktivitas transportasi) sampai dipindahkan sepi, enggak ada yang beli," ujar Farhan saat ditemui di Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Jumat (12/12/2025).

Opsi Relokasi di Titik TOD BRT

Menurut Farhan, salah satu opsi yang paling memungkinkan adalah memanfaatkan titik Transit Oriented Development (TOD) Bus Rapid Transit (BRT) yang berpotensi ramai digunakan oleh warga Bandung maupun wisatawan.

"Tidak mungkin TOD tidak ada orang ngumpul, saya lagi merevieew, titik TOD mana yang bisa kita manfaatkan baru nanti kita akan melihat peluang menempatkan para UMKM disitu," ujarnya.

Farhan menegaskan bahwa keberadaan BRT tidak dapat dihindari karena merupakan bagian dari kesepakatan bersama antara kota dan kabupaten di wilayah Bandung Raya.

"BRT adalah sesuatu yang wajib kita laksanakan, karena sudah kesepakatan pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota, dan World Bank PR kita sekarang melakukan sosialisasi," tandasnya.

Penolakan Warga Terminal Cicaheum

Diberitakan sebelumnya, Terminal Cicaheum kini dipenuhi spanduk hitam bertuliskan: "Kami Warga Terminal Cicaheum Menolak Keras Terminal Cicaheum Dipindahkan". Spanduk-spanduk tersebut terpasang di berbagai lokasi, baik di dalam maupun di luar terminal, sebagai bentuk penolakan warga terhadap rencana pemindahan aktivitas transportasi ke Terminal Leuwi Panjang.

Tisna Somantri, perwakilan Pengurus Terminal Cicaheum, menyatakan penolakan ini muncul setelah beredarnya kabar mengenai rencana pemindahan.

"Masyarakat Terminal Cicaheum jelas menolak, dikarenakan ada beberapa hal, terutama dampak sosialnya. Jadi, kami sangat keberatan apabila pemindahan dari Terminal Cicaheum ke terminal yang sudah ada penghuninya itu," kata Tisna saat ditemui di Terminal Cicaheum, Rabu (10/11/2025).

Alasan Penolakan Warga

Penolakan warga terhadap rencana relokasi tidak hanya didasarkan pada kekhawatiran ekonomi, tetapi juga pada dampak sosial yang mungkin terjadi. Mereka merasa bahwa pemindahan aktivitas transportasi akan mengganggu kesejahteraan mereka yang selama ini bergantung pada keberadaan terminal.

Beberapa warga khawatir bahwa relokasi akan menyebabkan penurunan jumlah penumpang dan pendapatan, yang akhirnya berdampak pada ketidakstabilan ekonomi mereka. Selain itu, mereka juga merasa bahwa lokasi baru, seperti Terminal Leuwi Panjang, tidak memiliki infrastruktur yang cukup untuk menampung aktivitas transportasi yang sekarang berlangsung di Cicaheum.

Solusi yang Dicari

Pemkot Bandung berupaya mencari solusi yang dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kepentingan warga. Salah satu langkah yang sedang dipertimbangkan adalah memanfaatkan TOD BRT sebagai alternatif lokasi relokasi.

Namun, proses ini memerlukan evaluasi mendalam, termasuk analisis potensi pengunjung dan kemampuan infrastruktur di titik-titik tertentu. Pemkot juga berharap adanya komunikasi yang lebih intensif dengan warga untuk memastikan bahwa semua pihak memahami tujuan dan manfaat dari relokasi tersebut.

Langkah Lanjutan

Selain itu, Pemkot Bandung juga akan terus melakukan sosialisasi kepada warga terkait rencana relokasi dan dampaknya. Tujuannya adalah untuk membuka ruang dialog dan memastikan bahwa semua kelompok masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya secara terbuka.

Farhan menekankan bahwa pihaknya akan terus mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak, termasuk warga, pengusaha, dan pengguna transportasi. Dengan demikian, keberlanjutan aktivitas transportasi di Bandung dapat tercapai tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat setempat.