Pensiunan Jenderal Polisi Sebut Pejabat Jakarta Penyebab Banjir Sumatera

Penyebab Banjir di Tiga Provinsi Sumatera Menurut Mantan Kabareskrim

Komjen (Purn) Susno Duadji, mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri, mengungkapkan dugaannya terkait penyebab banjir yang melanda tiga provinsi di Sumatera. Ia menilai bahwa bukan hujan ekstrem yang menjadi penyebab utama bencana tersebut, melainkan tindakan manusia yang merusak keseimbangan lingkungan.

Menurut Susno, hujan seharusnya menjadi rahmat Tuhan, seperti yang disebutkan dalam kitab suci. Namun, di tiga provinsi tersebut, curah hujan justru berubah menjadi malapetaka. Ia menegaskan bahwa bencana ini bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan akibat dari kerakusan manusia yang menebangi hutan demi keuntungan pribadi.

Tindakan penebangan hutan tersebut, menurut Susno, dilakukan secara sistematis dan dilegalkan lewat izin yang dikeluarkan oleh pihak berkepentingan. Ia menyatakan bahwa orang-orang yang mengeruk keuntungan dari penebangan hutan bukanlah warga lokal, melainkan orang yang berposisi di Jakarta. Meski tidak menyebutkan nama spesifik, ia meyakini ada tangan-tangan pemerintahan yang ikut terlibat dalam perusakan hutan ini.

Susno menduga kuat bahwa izin-izin yang merusak hutan itu diterbitkan oleh pejabat yang berkantor di Jakarta. "Orang-orang tersebut (yang merusak hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat) bukanlah orang dari tiga provinsi itu. Ini orang-orang dari tempat lain dan yang mengizinkan itu, saya yakin orangnya berposisi di Jakarta," ujarnya dengan tegas dalam sebuah wawancara.

Kesalahan Proses Penerbitan Izin

Menurut Susno, kesalahan terbesar ada pada proses penerbitan izin yang tidak didahului kunjungan lapangan maupun analisis mendalam. Ia menilai izin dikeluarkan hanya berdasarkan berkas administratif tanpa melihat risiko di daerah yang akan dieksploitasi. "Saya yakin yang mengizinkan itu tidak melihat kondisi lapangan terus izin diterbitkan kemudian tidak mengawasi di lapangan, apakah izin yang diberikan itu telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan itu?"

Ia menambahkan bahwa pemberian izin tanpa pengawasan adalah bentuk kelalaian fatal. Pengawasan terhadap diameter pohon yang boleh ditebang, jumlah penebangan, hingga cara kerja di lapangan seharusnya menjadi perhatian. "Mereka tidak boleh hanya mengizinkan di atas kertas saja, tetapi izin harus disertai pengawasan di lapangan."

Tanggung Jawab Pemerintah

Susno meminta pemerintah bertanggung jawab atas insiden ini. "Ini akibat orang-orang yang duduk di ruangan AC yang ada di Jakarta." Ia yakin bahwa mereka yang memberikan izin tidak melihat kondisi lapangan dan tidak menganalisa. "Saya yakin ya izin diberikan tapi dia tidak melihat lapangan kemudian tidak menganalisa."

Dalam penjelasannya, Susno juga menyebut asal-usul kayu itu sebenarnya jelas, dan siapa pemiliknya juga dapat dilacak. Gelondongan kayu yang melayang terbawa arus banjir, yang jumlahnya mencapai jutaan kubik itu bisa diteliti. Jika memang penebangan hutan dilakukan berdasarkan izin resmi, maka kementerian terkait seperti Kementerian Kehutanan serta Kementerian Lingkungan Hidup harus ikut bertanggung jawab. Ia juga menyinggung kemungkinan adanya tambang ilegal, yang berarti Kementerian ESDM tidak dapat lepas tangan.

Evaluasi Nasional Diperlukan

Susno membandingkan dampak banjir tiga provinsi ini dengan tsunami Aceh 2004. Menurutnya, tsunami hanya menghabiskan satu kawasan besar, sementara banjir kali ini melanda wilayah yang lebih luas, mencakup banyak kabupaten dan kota. Dari jumlah korban hingga kerusakan fasilitas, ia menyebut skalanya “melebihi tsunami”.

Dirinya pun mengingatkan bencana serupa sangat mungkin terjadi di wilayah lain seperti Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Maluku apabila perizinan dan pengawasan tidak diperbaiki. Untuk itu pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh agar tragedi ini tidak terulang kembali.

Susno menegaskan bahwa bencana ini bukan hanya kesalahan satu pihak, tetapi tanggung jawab kolektif kementerian dan lembaga yang berwenang mengeluarkan izin dan mengawasi pengelolaan hutan.