Penyaluran KUR Syariah Capai Rp89,04 Triliun

aiotrade

Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Indonesia

Ekonomi syariah di Indonesia terus menunjukkan penguatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Aset keuangan syariah nasional melonjak dari Rp 6.193 triliun pada 2021 menjadi Rp 10.257 triliun pada 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk percepatan sertifikasi produk halal, meningkatnya permintaan dari sektor fesyen muslim, kosmetik, farmasi hingga pariwisata ramah muslim.

Tren ini menegaskan bahwa ekonomi syariah kini menjadi salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, ekonomi syariah juga membuka peluang usaha lebih luas bagi masyarakat. Dari sisi pembiayaan, kinerja Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah juga menunjukkan perkembangan menggembirakan. Sejak diluncurkan pada 2015 hingga November 2025, total penyaluran KUR Syariah telah mencapai Rp 89,04 triliun dan menyasar 1,47 juta debitur.

Pemerintah menilai capaian ini sebagai bukti efektivitas skema pembiayaan syariah dalam memperluas akses permodalan, memperkuat daya tahan pelaku UMKM, serta meningkatkan inklusi keuangan yang merata dan berkelanjutan. Inovasi pembiayaan syariah terus diperkuat melalui kehadiran Lembaga Jasa Keuangan Bulion sesuai amanat Undang-Undang P2SK.

Per Oktober 2025, dua lembaga bulion yang telah beroperasi tercatat mengelola emas sebesar 148,77 ton. Instrumen ini diyakini mampu memperdalam pasar keuangan syariah sekaligus menciptakan pilihan investasi dan pembiayaan yang aman, transparan, serta sesuai dengan prinsip syariah.

Peran Pemerintah dalam Penguatan Sektor Syariah

"Indonesia memiliki peluang emas sebagai pusat ekonomi syariah dunia, bukan hanya karena jumlah penduduk muslim terbesar, tetapi karena kebijakan yang tepat, ekosistem yang semakin matang, dan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (1/12).

Untuk mempercepat penguatan sektor syariah, pemerintah telah menyiapkan strategi ekonomi syariah 2025-2029. Fokus yang ditempuh meliputi penguatan industri halal, peningkatan ekspor halal dan kerja sama internasional, pemberdayaan UMKM halal melalui percepatan sertifikasi, pendalaman keuangan syariah, hingga penguatan dana sosial syariah (ZISWAF) sebagai instrumen pemerataan dan perlindungan sosial.

Langkah ini diharapkan mampu memperkuat struktur ekonomi syariah secara menyeluruh. Sejalan dengan itu, pemerintah juga terus mengembangkan empat Kawasan Industri Halal (KIH) sebagai pusat produksi halal kelas dunia, yakni Modern Halal Valley (Banten), Halal Industrial Park Sidoarjo, Bintan Inti Halal Hub, dan Jababeka Halal Cluster.

Upaya Memperkuat Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

Peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah turut digenjot melalui perluasan edukasi, layanan digital, serta pemanfaatan uang elektronik, didukung penguatan infrastruktur digital agar akses layanan keuangan syariah semakin merata di seluruh Indonesia.

Upaya memperkuat ekosistem halal juga ditunjukkan melalui percepatan Program Sertifikasi Halal Nasional. Hingga Oktober 2025, BPJPH telah menerbitkan 3 juta sertifikat halal. "Langkah tersebut menjadi landasan penting untuk memastikan kepastian dan keamanan produk halal di seluruh Indonesia," tuturnya.

Adapun prestasi Indonesia di kancah internasional semakin mencorong dengan berhasil menempati peringkat ke-3 dunia dalam Global Islamic Economy Indicator 2024-2025, melesat dari posisi ke-11 sebelumnya. Pencapaian tersebut menempatkan Indonesia di atas sejumlah negara yang selama ini menjadi pemain utama, seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain.

Kenaikan peringkat itu mencerminkan penguatan struktur, kualitas regulasi, dan kapasitas industri halal nasional, sekaligus mempertegas posisi Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi syariah terdepan di dunia.

Tantangan yang Masih Ada

Menurutnya, kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan syariah masih menjadi tantangan. Masyarakat belum sepenuhnya memanfaatkan layanan keuangan syariah sehingga ini menjadi fokus ke depan.

"Memang bukan hanya terkait syariah, literasi keuangan kita masih sekitar 66 persen, namun apabila dibandingkan negara OECD lain, kita benchmarknya sudah di atas negara OECD yang 62 persen. Jadi, sebetulnya ini bisa didorong untuk lebih dikuasai oleh masyarakat," imbuhnya.