Permintaan Pembentukan Lembaga Khusus untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana di Sumatera
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, diharapkan segera membentuk lembaga khusus yang bertanggung jawab atas rehabilitasi dan rekonstruksi banjir serta longsor di wilayah Sumatera. Tiga provinsi yang terdampak bencana adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Hal ini dilakukan karena Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dinilai kesulitan dalam menangani pemulihan di tiga daerah sekaligus.
Banyaknya tuntutan dari berbagai pihak membuat proses pemulihan terkesan lamban dan tidak terstruktur. Salah satu contohnya adalah verifikasi data korban yang membutuhkan tim besar, namun BNPB memiliki sumber daya manusia terbatas. Selain itu, fokus BNPB juga terpecah karena adanya bencana lain di berbagai daerah di Indonesia.
- Verifikasi faktual tahap pertama saja membutuhkan beberapa bulan sebelum pembangunan hunian tetap dapat dimulai.
- BNPB hanya memiliki tim terbatas sehingga sulit memvalidasi seluruh data yang dikirimkan oleh kabupaten/kota di tiga provinsi terdampak.
- Untuk mengatasi hal ini, diperlukan lembaga khusus yang akan menangani rehabilitasi dan rekonstruksi secara lebih efektif.
Struktur Lembaga Khusus yang Diusulkan
Pengamat komunikasi politik Universitas Malikussaleh (Unimal), Masriadi Sambo, menyarankan agar lembaga khusus ini dipimpin oleh jenderal bintang tiga dari TNI/Polri dan kejaksaan agung. Struktur lembaga ini bisa seperti:
- Ketua lembaga dipimpin oleh jenderal bintang tiga.
- Wakil ketua juga merupakan jenderal bintang tiga.
- Sekretaris lembaga dari kejaksaan agung.
Dengan struktur ini, potensi korupsi dalam pembangunan dapat diminimalisir. Mekanisme kerja anggaran bisa mengadopsi pola BNPB, yaitu setelah audit BPKP dan BPK, baru pencairan dana dilakukan. Namun, proses pengerjaan hunian dan infrastruktur lain harus segera dilakukan.
Lembaga ini juga direncanakan langsung di bawah Presiden, mirip dengan struktur TNI dan Polri. Dengan demikian, koordinasi antar instansi akan lebih mudah dan cepat.
Libatkan Mitra Lokal dalam Proses Pemulihan
Masriadi Sambo menyarankan agar lembaga khusus ini melibatkan mitra lokal seperti pengusaha, pekerja, dan masyarakat setempat. Hal ini bertujuan agar proses pembangunan dapat memberikan dampak positif pada perputaran ekonomi di masing-masing daerah.
Masyarakat lokal juga sangat penting karena mereka lebih memahami kondisi dan kebutuhan korban bencana. Dengan demikian, tidak ada hambatan komunikasi di lapangan saat proses pengerjaan berlangsung.
Perlu Instruksi Presiden Segera Dikeluarkan
Untuk memastikan keberhasilan lembaga khusus ini, Presiden RI diharapkan segera menandatangani Instruksi Presiden (Inpres). Dengan Inpres tersebut, seluruh kementerian akan tunduk di bawah lembaga khusus ini. Dalam tiga tahun ke depan, Sumatera diharapkan telah pulih seperti sebelum bencana.
Jika tidak segera dibentuk, maka masalah komunikasi antar kementerian akan terus terjadi. Hal ini terungkap dalam rapat terbatas yang digelar oleh Presiden RI di Aceh Tamiang dan rapat terbatas DPR RI di Banda Aceh.
- Persoalan uang makan prajurit TNI viral dan saling bantah antara Kasad dan Kepala BNPB.
- Oleh karena itu, sangat mendesak didirikan lembaga khusus bersifat sementara yang mencakup TNI/Polri, BNPB, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder lokal di masing-masing wilayah.
Sejauh ini, Presiden RI telah berkunjung ke Aceh empat kali, yaitu di Aceh Tenggara, Bireuen, Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Kabupaten Aceh Tengah. Kunjungan-kunjungan ini menunjukkan perhatian serius Presiden terhadap kondisi bencana di wilayah tersebut.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar