Percepat Pengentasan Kemiskinan, BP Taskin: Kita Tidak Bisa Lagi Bekerja Sendiri-SENDIRI

JAKARTA, berita

Peran BP Taskin dalam Memperkuat Sinergi Pengentasan Kemiskinan

Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) terus memperkuat perannya sebagai pelaku koordinasi lintas sektor dalam upaya mempercepat penurunan angka kemiskinan nasional. Salah satu inisiatif utama yang dilakukan adalah kegiatan Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan, yang bertujuan untuk menyatukan langkah-langkah dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menjalankan program-program penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan efektif.

Dalam agenda ini, pemerintah menekankan pentingnya pengembangan akses masyarakat miskin terhadap pangan bergizi, pendidikan, layanan kesehatan, serta dukungan ekonomi produktif. Dengan pendekatan yang lebih terarah, diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi keluarga-keluarga yang selama ini mengalami kerentanan sosial dan ekonomi.

Desain Kebijakan yang Menyatu

Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menekankan bahwa percepatan pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara terpisah. Kita tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri. Kemiskinan adalah persoalan kompleks, yang hanya bisa kita atasi melalui kekompakan nasional, ujarnya dalam keterangan tertulis. Ia menegaskan bahwa BP Taskin dibentuk dengan mandat khusus untuk memastikan semua program pemerintah bergerak dalam satu arah, terukur, dan berdampak langsung.

Tugas utama BP Taskin adalah memastikan bahwa intervensi pemerintah, baik dari pusat maupun daerah, saling terhubung, saling menguatkan, dan menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan. Selain itu, agenda ini bukan sekadar koordinasi administratif, tetapi juga menjadi gerakan nasional yang melibatkan banyak pihak. Kami ingin menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan bukan sekadar program, tetapi misi bangsa. Dengan bekerja bersama, kita bisa menciptakan perubahan nyata bagi keluarga-keluarga yang selama ini terjebak dalam kerentanan sosial dan ekonomi, tambah Budiman.

Kolaborasi Lintas Sektor

Beberapa kementerian dan lembaga yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain Kemenko PM, Kemenag, Kementan, KKP, Bappenas, Kemensos, Kemen UMKM, Kemenkes, BKKBN, Kemen ESDM, Kemenaker, Kemenhan, Kemenkop, BAZNAS, LAN, Perum Perhutani, BWI, dan YGSN. Setiap instansi membawa program intervensi masing-masing, yang kemudian diselaraskan dalam satu platform kolaborasi nasional.

Beberapa program yang disalurkan dalam kegiatan ini mencakup reaktivasi PBI Non-Aktif, KIP Kuliah, PIP Madrasah, Inkubasi Wakaf Produktif, Prisma Umat, bantuan unggas dan benih pangan, bantuan benih ikan, program pangan bergizi, santunan bagi anak yatim dan lansia tunggal, hingga bantuan sosial berupa jamban, bedah rumah, dan subsidi listrik untuk keluarga miskin. Selain itu, tersedia pula layanan cek kesehatan gratis, bantuan tablet pembelajaran, pelatihan vokasi, pemagangan, TNI Manunggal Masuk Desa, serta program Akademi Pengentasan Kemiskinan.

Target Jangka Panjang

Budiman menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian penting dari upaya pemerintah memenuhi agenda prioritas Presiden Prabowo yang menargetkan penurunan kemiskinan dari 8,47 persen pada 2025 menjadi 4,5 persen pada 2029. Target tersebut hanya dapat dicapai melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga secara konsisten setiap tahun, ujarnya.

Iwan Sumule, Wakil Kepala BP Taskin, menambahkan bahwa program-program tersebut dirancang untuk menjangkau masyarakat secara langsung dengan pendekatan berbasis data. Kami memastikan setiap intervensi benar-benar tepat sasaran, terutama bagi warga miskin dan rentan. Semua kementerian dan pemerintah daerah harus bergerak dalam ritme yang sama, tutup dia.