Perdana Menteri Thailand Membubarkan Parlemen dan Mengumumkan Pemilu Dini
Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakulkiat, secara resmi mengumumkan pembubaran parlemen dan percepatan pemilihan umum. Keputusan ini diumumkan pada hari Kamis (11 Desember) setelah terjadi kebuntuan politik antara pemerintah dan Partai Rakyat, yang merupakan kelompok terbesar di parlemen.
Pembubaran parlemen telah disahkan oleh Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn, dan diumumkan dalam Lembaran Negara Kerajaan pada Jumat. Hal ini membuka jalan bagi pelaksanaan pemilu dini yang wajib digelar dalam 45 hingga 60 hari sesuai konstitusi.
Kebuntuan Politik dengan Partai Rakyat
Juru bicara pemerintah, Siripong Angkasakulkiat, menjelaskan bahwa keputusan untuk membubarkan parlemen diambil karena pemerintah tidak dapat melanjutkan agenda legislasi. Ia menyatakan bahwa kebuntuan terjadi setelah Partai Rakyatyang sebelumnya mendukung Anutinmengajukan tuntutan termasuk referendum amandemen konstitusi sebagai syarat mempertahankan aliansi politik.
Ketika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, Partai Rakyat mengancam mengajukan mosi tidak percaya. Siripong mengatakan bahwa Partai Rakyat menilai bahwa mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, sehingga mengancam akan mengajukan mosi tidak percaya dan meminta PM untuk segera membubarkan parlemen.
Natthaphong Ruengpanyawut, pemimpin Partai Rakyat, menilai bahwa Partai Bhumjaithai milik Anutin tidak memenuhi kesepakatan. Ia menyatakan bahwa Partai Rakyat telah mencoba menggunakan suara oposisi untuk mendorong amandemen konstitusi.
Mengembalikan Kekuasaan kepada Rakyat
Dalam pengumumannya di media sosial, Anutin menyatakan bahwa langkah ini dilakukan untuk memberi kembali mandat kepada masyarakat. Ia menulis, Saya mengembalikan kekuasaan kepada rakyat, pada malam Kamis, 11 Desember 2025.
Anutin adalah perdana menteri ketiga Thailand sejak Agustus 2023. Periode kepemimpinannya berlangsung di tengah kondisi ekonomi yang tertekan akibat tarif Amerika Serikat, tingginya utang rumah tangga, serta lemahnya konsumsi domestik.
Pada September lalu, Anutin sempat menyebut bahwa pembubaran parlemen akan dilakukan akhir Januari 2026 dengan pemilu pada Maret atau awal April. Namun dinamika politik membuat jadwal tersebut dimajukan lebih cepat.
Di Tengah Konflik Perbatasan Sengit
Krisis politik ini terjadi bersamaan dengan hari keempat konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja, yang telah menewaskan sedikitnya 20 orang dan melukai hampir 200 orang. Meskipun situasi memanas, Anutin menegaskan bahwa pembubaran parlemen tidak akan mengganggu operasi militer Thailand.
Pembubaran parlemen tidak akan berdampak pada operasi militer, katanya pada Rabu, 10 Desember 2025. Ia menilai bahwa situasi di lapangan sangat menantang.
Bentrokan dilaporkan terjadi di lebih dari selusin lokasi, termasuk baku tembak artileri berat.
Dinilai sebagai Pemilu Khaki
Gregory Raymond, ahli studi strategis dan pertahanan dari Australian National University, menyebut percepatan pemilu ini sebagai pemilu khaki pemilu nasional yang berlangsung di tengah konflik dan dapat memengaruhi perilaku pemilih.
Ia menilai ketegangan perbatasan berpotensi meningkatkan citra Anutin sebagai pembela kedaulatan negara, terutama setelah pemerintahnya sebelumnya dikritik terkait penanganan banjir mematikan di selatan Thailand.
Raymond juga menyinggung laporan yang mengaitkan Anutin dengan jaringan penipuan regional. Ia menyatakan bahwa hal itu benar-benar menggoyahkan citra Anutin sebagai politisi yang bersih. Pihak oposisi mengajukan banyak pertanyaan yang sangat sulit.
Ia menambahkan bahwa meningkatnya sentimen nasionalisme ekstrem di Thailand dapat membuat isu konflik perbatasan menjadi sangat sensitif. Permusuhan terhadap negara-negara tetangga mudah dipicu di Thailand.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar