Perdana Menteri Thailand Bubar Parlemen Saat Konflik dengan Kamboja

Perubahan Politik di Thailand

Pada hari Kamis (11/12/2025), Perdana Menteri (PM) Thailand, Anutin Charnvirakul, mengumumkan bahwa dia akan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat. Langkah ini dilakukan dengan membubarkan parlemen dan membuka peluang pemilu yang lebih cepat dari rencana awal.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh PM Thailand setelah terjadi ketidaksepakatan dengan kelompok terbesar di parlemen, yaitu Partai Rakyat. Juru bicara pemerintah, Siripong Angkasakulkiat, menjelaskan bahwa langkah ini diambil karena tidak mungkin melanjutkan proses di parlemen.

Pemilu Dipercepat

Sebelumnya, pada September 2025, Anutin menyatakan rencana untuk membubarkan parlemen pada akhir Januari 2026. Pemilu kemudian direncanakan akan diadakan pada Maret atau awal April 2026. Namun, langkah ini mempercepat jadwal pemilu.

Anutin mengambil alih kekuasaan setelah menarik partainya, Bhumjaithai, dari koalisi pemerintahan dan mendapatkan dukungan dari Partai Rakyat. Partai ini kemudian mengajukan beberapa tuntutan, termasuk referendum tentang amandemen konstitusi sebagai bagian dari kesepakatan untuk mendukung Anutin.

"Ketika Partai Rakyat tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka mengatakan akan mengajukan mosi tidak percaya dan meminta PM untuk membubarkan parlemen segera," kata Siripong.

Natthaphong Ruengpanyawut, pemimpin Partai Rakyat, mengatakan kepada wartawan bahwa Partai Bhumjaithai tidak mematuhi ketentuan kesepakatan mereka. "Kami telah berusaha menggunakan suara oposisi untuk mendorong amandemen konstitusi," jelasnya.

Raja Thailand Menyetujui Dekrit

Pada Jumat (12/12/2025), melalui pengumuman dalam Lembaran Negara Resmi, Raja Thailand Maha Vajiralongkorn menyetujui dekrit tersebut. Artinya, secara hukum, pemilu harus dilakukan dalam waktu 45 hingga 60 hari ke depan.

Krisis politik ini terjadi di tengah konflik perbatasan yang sengit antara Thailand dan Kamboja. Setidaknya 20 orang tewas dan hampir 200 luka-luka dalam bentrokan tersebut. Bentrokan mematikan di perbatasan yang disengketakan kedua negara terus berlanjut menjelang panggilan telepon yang diharapkan dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan para pemimpin Thailand dan Kamboja pada Kamis.

Sedikitnya 20 orang tewas dalam bentrokan terbaru. Korban berasal dari pihak tentara dan warga sipil. Sementara ratusan ribu orang di kedua wilayah perbatasan terpaksa mengungsi. Ini merupakan bentrokan paling mematikan sejak perang lima hari pada Juli 2025. Konflik saat itu berhasil diakhiri dengan gencatan senjata yang dimediasi oleh Trump dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

Tindakan Militer dan Komunikasi dengan AS

Anutin menegaskan pasukannya akan terus bertempur. Dia menambahkan bahwa pembubaran parlemen tidak akan mempengaruhi operasi militer Thailand di perbatasan. Bentrokan telah meletus di lebih dari selusun lokasi, beberapa di antaranya melibatkan jual-beli serangan artileri berat.

Selain itu, Anutin mengatakan bahwa dia akan menjelaskan dan mengklarifikasi situasi langsung kepada Trump, jika panggilan telepon terjadi. "Dia perlu mendengar detailnya langsung dari saya jika dia menghubungi saya. Saya yakin menteri luar negeri sudah memberikan informasi di tingkat diplomatik," pungkasnya.