Peran dan Tanggung Jawab dalam Penanggulangan Bencana
Pernyataan Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait banjir bandang dan longsor di Sumatera menjadi perhatian luas. Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya evaluasi kebijakan pemerintah dalam perlindungan lingkungan, serta mengajak beberapa menteri untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Namun, respons dari anggota DPR RI dan mantan menteri juga menunjukkan bahwa pendekatan yang diberikan harus lebih komprehensif dan solutif.
Evaluasi Kebijakan dan Pembenahan Lingkungan
Cak Imin dalam sebuah acara workshop kepala sekolah SMK di Bandung, Senin (1/12/2025), merespons situasi bencana yang sedang melanda Sumatera. Ia menyampaikan bahwa dirinya telah mengirim surat kepada Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, dan Menteri Lingkungan Hidup untuk bersama-sama mengevaluasi seluruh kebijakan dan langkah-langkah yang ada. Ia juga menyampaikan pentingnya "tobat nasuha", yaitu tobat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tanpa mengulangi kesalahan yang pernah terjadi.
Selain itu, Cak Imin menyampaikan bahwa kiamat bukanlah sesuatu yang akan datang, tetapi sudah terjadi akibat kelalaian manusia sendiri. Ia berharap agar para korban segera mendapatkan bantuan dan kesabaran dalam menghadapi musibah ini.
Kritik dari Anggota DPR RI
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, memberikan respons terhadap pernyataan Cak Imin. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak tepat karena tidak memberikan solusi secara komprehensif. Ia menilai bahwa pemerintah tidak boleh saling menyalahkan antar kementerian, namun harus fokus pada penanganan dan pencegahan bencana secara menyeluruh.
Panggah menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan proses penanganan yang efektif dan langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi risiko bencana di masa depan. Ia juga menyebutkan bahwa penggundulan hutan merupakan salah satu faktor penyebab banjir dan longsor, termasuk curah hujan yang ekstrem.
Ia berharap bencana dapat menjadi momentum untuk introspeksi dan evaluasi kebijakan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk keberlanjutan hidup generasi mendatang.
Tanggapan dari Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan
Di bagian lain, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga menyoroti pernyataan Cak Imin. Melalui akun X-nya, ia menegaskan bahwa dirinya akan menagih janji Cak Imin terkait pembenahan kebijakan lingkungan. Ia menekankan pentingnya melibatkan masyarakat adat dan warga sekitar kawasan sumber daya alam dalam penyusunan kebijakan tersebut.
Cak Imin menjelaskan bahwa pemerintah pusat memiliki tiga prioritas utama dalam menangani bencana longsor dan banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Prioritas pertama adalah pemenuhan kebutuhan darurat dan logistik. Prioritas kedua adalah pemulihan infrastruktur, sementara prioritas ketiga mencakup upaya penyelamatan terhadap korban hilang, meninggal, maupun warga yang terpaksa mengungsi.
Data Korban Bencana
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hingga Selasa (2/12/2025) sore mencapai 708 jiwa. Selain itu, tercatat 499 orang masih hilang. Di Sumatera Utara, korban meninggal dunia mencapai 294 jiwa dan 155 jiwa lainnya masih dilaporkan hilang. Di Aceh, tercatat 218 jiwa meninggal dunia dan 227 orang lainnya masih hilang. Sementara itu, di Sumatera Barat, dilaporkan 196 jiwa meninggal dunia dan 117 jiwa lainnya hilang.
BNPB bersama pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga terkait bekerja sama untuk mempercepat tanggap darurat dan pemulihan di tiga provinsi terdampak banjir dan longsor ini. Upaya pencarian dan pertolongan terus dilakukan meski sudah hampir satu pekan bekerja.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar