Pernyataan PDIP dan Golkar Terkait OTT Bupati Lampung Tengah

Bupati Lampung Tengah Terjaring OTT KPK

Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Rabu (10/12/2025). Operasi ini dilakukan di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah dan diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi berupa suap terkait pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Para pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. KPK memiliki waktu 1x24 jam pasca-penangkapan untuk melakukan gelar perkara dan menentukan status hukum pihak yang diamankan.

Partai Pengusung Beri Respons

Pihak partai pengusung Ardito Wijaya saat pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 lalu, turut buka suara soal Bupati Lampung Tengah terkena OTT oleh KPK. Ardito Wijaya merupakan Bupati Lampung Utara yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meski bukan kadernya.

PDIP memberikan rekomendasi, Ardito maju bersama Komang Koheri yang merupakan kader partai berlambang banteng itu. Kala itu, Ardito Wijaya menjadi kader PKB. Namun, ia tak mendapat dukungan dari partainya saat Pilkada. Meski diusung satu partai, Ardito dan I Komang Koheri meraih suara terbanyak dengan 369.974 suara atau 63,71 persen, berdasarkan sidang pleno rekapitulasi suara Pilkada Lampung Tengah yang digelar oleh KPU setempat, Senin (2/12/2024).

Tanggapan DPP PDIP

Fungsionaris PDIP Lampung, Watoni Noerdin, menjelaskan Ardito sejak awal memang bukan kader internal PDIP. Namun, pihaknya mendukung Ardito sebagai Bupati Lampung Tengah ketika Pilkada 2024. “Pada Pilkada Lampung Tengah 2024, Ardito masih berstatus kader PKB. Namun PKB tidak mengusungnya. Akhirnya PDI Perjuangan berdiri sendiri untuk menjaga demokrasi,” katanya Rabu malam.

Watoni menegaskan, PDIP tak pernah melantik Ardito sebagai kader setelah terpilih menjadi bupati. “Meski diusung PDIP, partai hanya meminta Ardito menjalankan visi-misi pemerintahan selaras dengan agenda perjuangan PDI Perjuangan."

Keprihatinan dari PDIP

Merespons OTT KPK Bupati Ardito Wijaya itu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Lampung menyampaikan keprihatinannya. “Bagaimanapun, beliau kami anggap sebagai kader terbaik di Lampung Tengah saat itu, terbukti terpilih bersama Pak Komang. Intinya, kita prihatin,” ucap Watoni.

Di sisi lain, Watoni mengingatkan kader PDIP, Wakil Bupati Lampung Tengah, Komang Koheri, agar tetap menjalankan arahan partai dan memastikan roda pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

Tanggapan dari Partai Golkar

Ardito Wijaya diketahui dilantik sebagai Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Wilayah Lampung 2 pada Minggu (30/11/2025). Belum lama menjadi kader Golkar, ia justru terjerat kasus hukum.

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengaku belum mendapatkan informasi soal penangkapan bupati Lampung Tengah itu. “Sampai dengan sekarang, saya belum saya dapat info ya,” kata Bahlil usai membuka Bimbingan Teknis anggota Fraksi Golkar DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten Tahap II yang digelar di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Lebih lanjut, Bahlil belum menjelaskan apakah partainya akan memberikan bantuan hukum kepada sang bupati. Namun, Bahlil hanya berbicara soal asas praduga tak bersalah. “Yang kedua, kita hormati semua proses hukum dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah,” ucapnya.

Penjelasan dari Sekjen DPP Partai Golkar

Sekjen DPP Partai Golkar, M Sarmuji, membenarkan Ardito adalah kader partai yang baru masuk. “Ya sepertinya baru masuk, baru masuk belum mantap bener. Dulu dia nyalon di Pilkada pakai partai lain. Terus ini baru saja keliatan masuk (Golkar) beberapa saat lalu,” kata Sarmuji.

Pun dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Lampung yang menyatakan bakal menghormati proses hukum Ardito Wijaya. Fungsionaris Golkar Lampung, Riza Mirhadi, menegaskan partainya tidak akan mencampuri proses hukum dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada KPK.

Informasi Tambahan

Berdasarkan informasi yang dihimpun, anggota legislatif (DPRD) di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah juga ikut terjaring oleh tim penyidik. Kabar penangkapan bupati yang baru menjabat 9 bulan itu, dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto. “Benar,” kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis mengenai penangkapan itu, Rabu (10/12/2025) malam.