Pernyataan Prabowo tentang Sawit Kembali Dikritik
Pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menyebut kelapa sawit sebagai karunia besar kembali menjadi sorotan. Ucapan tersebut disampaikan saat banjir bandang dan longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam pidato pada peringatan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025), Prabowo menyatakan bahwa kelapa sawit menjadi komoditas strategis yang mampu menekan ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena disampaikan di tengah bencana hidrometeorologi yang terjadi di Sumatra. Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, menilai pernyataan mengenai keunggulan sawit kurang tepat dengan situasi bencana. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk nirempati, sebab masyarakat masih menghadapi dampak banjir dan longsor yang luas.
Penelitian dari berbagai lembaga menunjukkan deforestasi terjadi akibat alih fungsi lahan, termasuk untuk perkebunan sawit dan aktivitas pertambangan. Kondisi itu dinilai menjadi salah satu pemicu kerentanan ekologis di Sumatra. Media juga menyerukan agar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memberikan data ilmiah yang komprehensif kepada pemerintah untuk menjadi dasar penyusunan kebijakan lingkungan dan penanganan bencana.
Kerugian Ekonomi Tembus Rp 68,67 Triliun
Celios mencatat total kerugian ekonomi akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai Rp 68,67 triliun. Estimasi dihitung melalui pemodelan menggunakan data per 30 November 2025. Kerugian tersebut mencakup:
- Kerusakan rumah penduduk
- Penurunan pendapatan rumah tangga
- Kerusakan jalan, jembatan, dan fasilitas umum
- Kehilangan produksi pertanian akibat lahan yang terendam
Menurut Celios, Aceh menjadi provinsi dengan kerugian terbesar, yaitu Rp 2,2 triliun, disusul Sumatera Utara: Rp 2,07 triliun dan Sumatera Barat: Rp 2,01 triliun. Celios menilai kerugian tersebut tidak sebanding dengan kontribusi sektor sawit dan tambang di Aceh. Pendapatan negara dari PNBP tambang di Aceh tercatat Rp 929 miliar hingga 31 Agustus 2025, sementara dana bagi hasil (DBH) sawit Rp 12 miliar dan DBH minerba Rp 56,3 miliar.
Dampak Ekonomi Per Subsektor
Kerugian terbesar terjadi pada subsektor:
- Konstruksi hampir Rp 1 triliun di Aceh
- Perdagangan besar dan eceran
- Pertanian tanaman pangan
Polanya serupa di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, dengan sektor konstruksi, perdagangan, serta pertanian menjadi yang paling terdampak. Bencana ini memutus akses distribusi barang, melemahkan aktivitas perdagangan, serta menurunkan konsumsi masyarakat karena banyak warga kehilangan pendapatan.
Dampak Nasional
Celios menghitung bahwa gangguan aktivitas ekonomi di Sumatra berdampak secara nasional. Penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) secara nasional diperkirakan mencapai Rp 68,67 triliun, atau setara 0,29 persen. Sumatera Utara disebut sebagai simpul industri Sumatra yang membuat dampaknya meluas ke provinsi lain, terutama terhadap arus barang konsumsi dan kebutuhan industri. Secara regional, ekonomi Aceh diperkirakan menyusut 0,88 persen, atau sekitar Rp 2,04 triliun.
Desakan Moratorium Sawit dan Tambang
Celios mendesak pemerintah mengeluarkan moratorium izin tambang dan perluasan perkebunan sawit. Lembaga tersebut menyarankan percepatan transisi menuju ekonomi berkelanjutan dan restoratif untuk mencegah bencana ekologis berulang. Selain itu, Celios menyoroti turunnya proporsi hutan Indonesia terhadap luas daratan. Forest rent turun dari 0,81 persen (2000) menjadi 0,42 persen (2021), menunjukkan menurunnya fungsi ekologis hutan.
Perhitungan Kerugian Berdasarkan Komponen
Asumsi dasar Celios dalam menghitung kerugian antara lain:
- Kerusakan rumah: Rp 30 juta per unit
- Kerusakan jembatan: Rp 1 miliar per unit
- Kehilangan pendapatan keluarga selama 20 hari kerja
- Kehilangan hasil panen sawah: Rp 6.500/kg dengan produksi 7 ton/ha
- Perbaikan jalan: Rp 100 juta per 1.000 meter
Pemerintah Catat Kebutuhan Pemulihan Rp 51,82 Triliun
Di luar perhitungan Celios, pemerintah memperkirakan kebutuhan pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai Rp 51,82 triliun. Rinciannya:
- Aceh: Rp 25,41 triliun, termasuk perbaikan 37.546 rumah, jembatan, jalan, rumah sakit, fasilitas pendidikan, dan lahan pertanian
- Sumatera Utara: Rp 12,8 triliun
- Sumatera Barat: Rp 13,52 triliun
Angka tersebut disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam rapat terbatas bersama Presiden.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar