Pertemuan Sederhana yang Mengangkat Isu-isu Besar
Pada Rabu pagi, 10 Desember 2025, di The Caf Hotel Mulia Senayan, Jakarta, terjadi pertemuan yang hangat namun penuh makna. Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, duduk satu meja dengan Wakil Ketua DPR RI, Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad, dalam sebuah silaturahmi yang berlangsung hampir dua jam. Meski hanya ditemani secangkir kopi dan format pertemuan yang sederhana, percakapan mereka justru menyingkap berbagai isu penting yang menyentuh ranah hukum, kemanusiaan, serta kredibilitas negara.
Hanya tiga orang yang hadir dalam pertemuan tersebut: Dasco, Wilson, dan Wasekjen PPWI, Julian Caisar. Yang menarik, ketiganya adalah tokoh perantau dari SumateraWilson dari Pekanbaru, Dasco dan Julian dari Palembangyang membuat suasana akrab, cair, dan jauh dari protokoler. Namun justru dalam suasana santai itulah berbagai isu penting diurai tanpa tedeng aling-aling.
Aspirasi Warga Lampung Selatan: Kemenangan di Pengadilan, Kekalahan di Kenyataan
Salah satu masalah utama yang dibawa oleh Wilson adalah keluhan warga Lampung Selatan soal ganti rugi lahan pembangunan jalan tol yang tidak kunjung dibayarkan, meskipun mereka sudah menang di Pengadilan Negeri, kasasi, hingga peninjauan kembali. Putusan inkrah tetapi hak rakyat tetap menggantung di udara.
Warga yang merasa dipinggirkan itu mendatangi PPWI karena putus asa dengan lambannya negara merespons. Ini sudah bertahun-tahun. Ke mana lagi mereka harus mengadu? kata Wilson dalam pertemuan tersebut.
Kasus ini menjadi simbol rapuhnya perlindungan hukum bagi masyarakat kecil dalam proyek strategis nasional. Di satu sisi negara mendorong percepatan pembangunan, di sisi lain rakyat pemilik tanah justru harus berjuang sendiri agar haknya diakui.
Dugaan Kriminalisasi Lansia di Tangerang: Potret Ketidakadilan yang Memilukan
Tidak berhenti di Lampung, Wilson juga menyoroti kasus lebih tragis: seorang lansia di Tangerang diduga dikriminalisasi oleh oknum aparat Mabes Polri bekerja sama dengan seorang pengusaha kaya. Menurut Wilson, proses hukum yang menimpa lansia itu penuh kejanggalan dan sangat jauh dari asas keadilan.
Sebagai petisioner HAM di Komite Keempat PBB, Wilson melihat kasus ini sebagai tamparan bagi wajah penegakan hukum Indonesia. Ini bukan sekadar perkara hukum, tapi perkara kemanusiaan. Masa seorang lansia diperlakukan seperti ini? ungkapnya.
Ia menilai kasus-kasus semacam ini terjadi karena lemahnya kontrol publik dan kuatnya pengaruh oligarki dalam sistem penegakan hukum.
Klarifikasi Dasco Soal Isu Judi Online dan TPPO: Hotel Itu Dulu Proyek Biasa
Sebelum pertemuan tatap muka berlangsung, Dasco mengirim voice note kepada Wilson. Isinya adalah klarifikasi terkait pemberitaan yang mengaitkan dirinya dengan aktivitas judi online dan dugaan TPPO di Kamboja.
Dasco menjelaskan bahwa pada 2012, perusahaan tempat ia bekerja hanya bertugas membangun sebuah hotelyang saat itu merupakan proyek perhotelan biasa. Hubungan perusahaan dengan hotel tersebut selesai begitu pembangunan tuntas.
Belakangan, hotel itu diketahui beroperasi sebagai tempat judi online, sebuah aktivitas yang legal di Kamboja. Media kemudian mengaitkannya dengan Dasco karena riwayat pekerjaannya tertulis di CV resmi. Setelah proyek selesai, kami tidak punya hubungan apa pun lagi, jelasnya.
Dasco menegaskan bahwa perubahan fungsi hotel itu berlangsung tanpa sepengetahuan atau keterlibatannya. Ia juga memahami bahwa media mengutip data resmi, sehingga pemberitaan yang mengaitkannya dianggap keliru namun tidak sepenuhnya tanpa dasar.
Silaturahmi Bernuansa Persahabatan yang Menghasilkan Dialog Serius
Pertemuan tiga tokoh pers dan politik ini berlangsung santai namun penuh substansi. Mereka tertawa, bercerita sebagai sesama perantau, namun pada saat yang sama menyinggung isu-isu yang menyentuh jantung persoalan publik.
Wilson berharap, melalui komunikasi informal ini, suara rakyat yang selama ini terpinggirkanterutama di Lampung Selatan dan Tangerangdapat lebih didengar oleh para pengambil kebijakan.
Dasco sendiri menunjukkan keterbukaan untuk menampung seluruh masukan. Meski tidak menyampaikan janji langsung, ia memberi sinyal bahwa isu-isu yang dibawa PPWI akan menjadi bahan serius dalam diskusi internal dan proses pengawasan di DPR.
Pertemuan ini menjadi bukti bahwa dialog santai sering kali membuka pintu bagi pembahasan persoalan yang jauh lebih besar daripada yang tampak di permukaan. Ketika pejabat publik dan pemimpin organisasi duduk bersama tanpa sekat formalitas, ruang untuk solusi menjadi lebih terbuka.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar