Perusahaan Asuransi Diminta Permudah Klaim Korban Banjir Sumatera

JAKARTA, aiotrade

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengatakan akan proaktif dalam menjemput klaim asuransi yang terkait dengan bencana banjir di Sumatera. Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon menyampaikan bahwa setiap perusahaan berupaya untuk membantu meringankan beban para korban bencana di wilayah tersebut.

AAJI sendiri telah mengeluarkan surat edaran kepada perusahaan asuransi untuk secara aktif mencari informasi terkait pemegang polis yang terdampak banjir Sumatera. "Jangan tunggu klaimnya datang saja, tapi kantor pemasarannya atau kantor layanan di daerah setempat bisa segera menghubungi nasabahnya," ujar dia dalam Konferensi Pers Laporan Kinerja Industri Asuransi Jiwa Kuartal III-2025, Senin (8/12/2025).

Ia menambahkan, beberapa perusahaan sudah mencoba menghubungi nasabah dan pegawai yang berada di lokasi bencana. Namun, upaya tersebut masih terkendala oleh minimnya akses komunikasi di wilayah tersebut. "Semoga di minggu-minggu ke depan jadi lebih mudah," imbuh dia.

Perusahaan asuransi diminta memudahkan syarat klaim Lebih lanjut, Budi juga mengimbau perusahaan asuransi untuk mencari solusi ketika terjadi kendala klaim nasabah di daerah bencana. Dalam kasus bencana besar seperti ini, perusahaan asuransi diimbau untuk memberikan solusi ketika nasabah tidak mampu melengkapi dokumen karena hancur atau hilang akibat banjir.

"Tetap harus ada solusinya untuk nasabah kami," ungkap dia. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bidang Kanal Distribusi AAJI Albertus Wiryono mengatakan, imbauan kepada perusahaan asuransi untuk mempermudah klaim korban bencana juga dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Untuk mempercepat proses, bahkan proaktif lah karena ini bencana," ucap dia.

Perusahaan asuransi diminta untuk melihat, mencari sendiri, dan membuka kanal untuk mempermudah pemegang polis yang menjadi korban. "Prosesnya harus cepat. Kalau biasanya seminggu, kalau bisa sehari kenapa tidak, kan ini sifatnya khusus ya," timpal dia.

Albertus mengungkapkan, saat ini memang belum banyak klaim yang datang dari kawasan bencana tersebut. Hal itu ditengarai karena sulitnya komunikasi dan korban masih berupaya menata kehidupan setelah tertimpa bencana. "Kami harapkan ke depan mulai muncul klaimnya dari Sumatera," ucap dia.

Kredit macet UMKM terdampak banjir Sumatera bakal dihapus Dari sisi layanan keuangan perbankan, pemerintah berencana untuk menghapus kredit macet bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah akan melakukan restrukturisasi kredit masyarakat yang terdampak.

“Iya tentu, restrukturisasi dan penghapusan kredit macet,” kata Airlangga saat ditemui di Gandaria City Mall, Jakarta, Kamis (4/12/2025). Airlangga mengatakan, pemerintah telah memberikan relaksasi untuk pelaku UMKM di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) yang memiliki tanggungan kredit di bank.

“Ya nanti kan kita sudah memberikan relaksasi untuk UMKM. Regulasinya sudah ada dan itu bisa berlaku otomatis,” tutur Airlangga. Ia mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi di ketiga provinsi tersebut akan turun akibat banjir bandang dan tanah longsor. Dalam waktu ke depan, pemerintah akan meluncurkan program perbaikan infrastruktur dan rehabilitasi.

“Memang pertumbuhan di daerah bencana dipastikan akan turun, yaitu Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat,” ungkap Airlangga.

Kerugian banjir Sumatera diprediksi mencapai Rp 68,67 triliun Center of Economic and Law Studies (Celios) memproyeksikan dampak ekonomi nasional akibat bencana di Sumatera mencapai Rp 68,67 triliun. Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira Adhinegara menyebut bencana itu menekan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 0,29 persen.

“Secara nasional, terjadi dampak penurunan Produk Domestik Bruto mencapai Rp 68,67 triliun atau setara dengan 0,29 persen,” kata Bhima, Jumat (5/12/2025). Bhima menilai lumpuhnya akses transportasi di satu wilayah langsung memukul pergerakan barang konsumsi dan pasokan industri. Kondisi tersebut membuat tekanan ekonomi menyebar ke banyak daerah.

“Terlebih Sumatera Utara merupakan salah satu simpul industri nasional di Sumatera,” ujar Bhima. Celios memperkirakan kerugian daerah mencapai Rp 2,04 triliun di Aceh, Rp 2,07 triliun di Sumut, dan Rp 2,01 triliun di Sumbar. Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan ikut terdampak dengan kerugian sekitar Rp 2 triliun per provinsi.

Pemerintah sebut biaya pemulihan butuh Rp 51,82 triliun Pemerintah mencatat kebutuhan biaya pemulihan mencapai Rp 51,82 triliun. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyampaikan angka itu dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto. “Kami laporkan secara nasional dari Kementerian PU dengan penjumlahan dari tiga provinsi estimasi yang diperlukan dana adalah Rp 51,82 triliun,” ujar Suharyanto, Minggu (7/12/2025).

Ia memerinci, Aceh membutuhkan biaya terbesar, yakni Rp 25,41 triliun. Sebanyak 37.546 rumah rusak bersama fasilitas publik seperti jembatan, jalan, rumah sakit, pesantren, hingga lahan pertanian dan pemerintahan. Sementara itu, estimasi pemulihan Sumatera Utara (Sumut) mencapai Rp 12,8 triliun dan Sumatera Barat (Sumbar) senilai Rp 13,52 triliun.

Bantuan pemerintah untuk daerah terdampak bencana Presiden Prabowo Subianto menyetujui usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk memberikan dukungan anggaran kepada daerah terdampak bencana. Bahkan, Presiden menaikkan nilai bantuan yang diminta. Semula, Tito mengusulkan agar pemerintah pusat memberikan bantuan sebesar Rp 2 miliar untuk masing-masing dari 52 kabupaten/kota yang anggarannya menipis akibat bencana. Presiden langsung merespons dengan menambah besaran bantuan tersebut.

“Baik Pak Mendagri, Anda minta Rp 2 miliar per kabupaten ya, saya kasih Rp 4 miliar,” ujar Prabowo, dalam rapat penanganan bencana yang digelar di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025). Prabowo kemudian meminta jajarannya menghitung kebutuhan bantuan untuk tingkat provinsi.

Aceh dikirim Rp 20 miliar sebagai daerah paling terdampak. Sementara, untuk wilayah Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kepala daerah diminta menghadap. “Untuk provinsi nanti dihitung. Yang paling besar mana? Aceh. Kirim Rp 20 miliar. Nanti Sumatera berapa, gubernurnya suruh ketemu saya,” kata Prabowo.

PNBP tambang tak sebanding kerugian akibat banjir Celios menyoroti ketimpangan nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor ekstraktif terhadap kerugian akibat banjir. Di Aceh, PNBP tambang per 31 Agustus tercatat Rp 929 miliar, jauh di bawah kerugian Rp 2,04 triliun. “Aceh merugi Rp 2,04 triliun, lebih besar dibanding PNBP tambang Aceh Rp 929 miliar hingga 31 Agustus 2025,” ujar Bhima.

Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit Aceh hanya Rp 12 miliar, sementara DBH mineral dan batubara Rp 56,3 miliar pada 2025. Nilai itu tidak mendekati beban kerusakan. Dugaan kriminal lingkungan mencuat seiring temuan kayu gelondongan dan longsoran besar di lokasi banjir.

Kementerian Lingkungan Hidup bergerak cepat melakukan pemeriksaan udara di hulu DAS Batang Toru dan DAS Garoga. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memutuskan penghentian sementara operasional tiga perusahaan: PT Agincourt Resources, PTPN III, dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE).