Pigai Nafi Pemerintah Dalangi Teror Aktivis dan Influencer

Menteri HAM Menyatakan Tidak Ada Intimidasi dari Pemeruitah

Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menolak tudingan bahwa pemerintah terlibat dalam ancaman yang dialami sejumlah aktivis dan pemengaruh. Pigai menegaskan bahwa publik tidak boleh membuat asumsi tanpa dasar hukum atau bukti yang jelas.

Dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat (2/1/2026), Pigai menyatakan bahwa situasi demokrasi di Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang ia sebut sebagai "surplus demokrasi". Menurutnya, ruang kebebasan berekspresi sangat luas, bahkan tanpa batasan ketat, sehingga sulit untuk mengatakan bahwa negara secara sistematis menghalangi kebebasan tersebut.

“Saat ini kita menikmati surplus demokrasi, yakni hak berpendapat atas pikiran dan perasaan yang dijamin tanpa adanya protokol lalu lintas. Dalam situasi seperti ini, tidak mungkin institusi, apalagi negara, menghalangi kebebasan tersebut,” ujar Pigai.

Pigai menilai bahwa tudingan terhadap pemerintah lebih bersifat asumsi dan kurang didukung oleh bukti hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia memperingatkan bahwa framing semacam itu berpotensi merusak prinsip keadilan dan memperburuk suasana demokrasi yang sedang dijaga bersama.

Meskipun demikian, Pigai menegaskan bahwa pemerintah tidak anti-kritik. Ia menyatakan bahwa negara tetap menghormati sikap kritis, demokratis, dan perbedaan pandangan yang disampaikan oleh siapa pun, termasuk para aktivis dan pemengaruh yang memiliki pengaruh besar di ruang digital.

Namun, ia menekankan bahwa kritik harus disampaikan secara bertanggung jawab, berbasis fakta, serta tidak dimanipulasi demi kepentingan tertentu, termasuk untuk meningkatkan popularitas pribadi.

“Perbedaan pendapat adalah bagian dari demokrasi. Tetapi demokrasi juga menuntut tanggung jawab moral dan intelektual agar informasi yang disampaikan tidak menyesatkan publik,” kata Pigai.

Terkait dugaan teror yang dialami sejumlah aktivis dan influencer, Pigai menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah oleh intimidasi dalam bentuk apa pun. Ia meminta aparat kepolisian untuk mengusut secara tuntas pelaku dan motif di balik rangkaian teror tersebut agar tidak berkembang menjadi spekulasi liar di tengah masyarakat.

Menurut Pigai, pengungkapan kasus secara transparan dan profesional menjadi kunci untuk memulihkan rasa aman sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Ia menilai, proses hukum yang jelas akan menjadi jawaban paling tepat atas berbagai tudingan yang beredar di ruang publik.

“Siapa pun pelakunya, harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Negara hadir untuk melindungi warganya, termasuk mereka yang bersikap kritis,” ujarnya.

Pernyataan Pigai ini muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap isu keamanan aktivis dan pemengaruh, seiring maraknya laporan intimidasi dan teror yang dinilai berpotensi mengancam kebebasan berekspresi. Pemerintah pun kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga demokrasi, kebebasan berpendapat, serta supremasi hukum secara berimbang.

Langkah yang Dilakukan Pemerintah

Pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk memastikan keamanan dan kebebasan berekspresi di tengah situasi yang semakin rumit:

• Penyelidikan Khusus: Aparat kepolisian diperintahkan untuk melakukan penyelidikan mendalam terhadap dugaan teror yang dialami aktivis dan pemengaruh. Proses ini dilakukan agar bisa mengungkap pelaku dan motif di balik kejadian tersebut.
• Keterbukaan Informasi: Pemerintah menekankan pentingnya transparansi dalam proses hukum. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami situasi secara utuh dan menghindari spekulasi yang tidak berdasar.
• Penguatan Hukum: Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa semua tindakan hukum dilakukan dengan benar dan sesuai aturan yang berlaku, baik untuk pelaku maupun korban.
• Komunikasi yang Terbuka: Melalui pernyataan resmi dan media massa, pemerintah berusaha memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya kepada masyarakat.

Peran Masyarakat dalam Menjaga Demokrasi

Demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat:

• Menjaga Kritisisme yang Sehat: Masyarakat diharapkan untuk menyampaikan kritik secara konstruktif dan berdasarkan fakta, bukan sekadar untuk mencari popularitas.
• Meningkatkan Kesadaran Hukum: Masyarakat perlu memahami hak dan kewajibannya dalam berdemokrasi. Hal ini akan membantu mencegah penyalahgunaan kebebasan berekspresi.
• Menjaga Keamanan Bersama: Setiap individu harus sadar akan risiko yang ada dan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menjaga keamanan dan stabilitas sosial.