Pilar Keempat Demokrasi atau Konten? Suara Kritis Wartawan Kuningan

Peran Pers dalam Masa Perubahan Informasi

Forum Waroeng Rajat di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, menggelar sebuah diskusi yang menarik perhatian banyak pihak. Diskusi ini digelar tanpa sponsor, tanpa pesanan, dan menolak "86", sehingga menjadi sorotan karena menyentil masa depan media lokal. Dalam diskusi tersebut, wartawan sebagai audiens ditantang oleh algoritma, influencer, dan warga biasa yang kini lebih cepat membentuk opini publik daripada ruang redaksi.

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Gunung Jati (UGJ) Cirebon, Abdul Jalil Hermawan, menyoroti tema diskusi yang bertajuk Penguatan Peran Pers sebagai Pilar Keempat dalam Mendorong Pembangunan Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan. Ia menilai tulisan di spanduk acara sebagai judul provokatif positif yang sarat pesan keberanian dan independensi pers.

Jalil menyindir absennya peran pemerintah dalam forum diskusi ini, seraya menyebut kegiatan semacam ini seharusnya bisa diambil alih atau setidaknya didukung anggarannya oleh pemda agar lebih konstruktif dan berkelanjutan. Menurutnya, biaya diskusi yang relatif murah seharusnya tidak sulit dianggarkan, apalagi melibatkan tokoh-tokoh daerah yang hadir.

Fenomena seperti ini menandai perubahan besar tidak hanya pada platform media, tetapi juga pada konten dan audiens. Sebagai mantan wartawan era 19992015, ia menegaskan dulu jurnalis tak mengenal istilah algoritma dan exposure, sementara kini keduanya menjadi mata uang utama media. Media kini berlomba mengejar durasi tontonan, jam unggah, dan jumlah penonton, menggantikan konsep lama seperti tiras cetak.

Jalil mengaku kerap mendapat informasi dari konten berbasis AI dan media sosial, bukti bahwa perubahan platform bersifat radikal. Ia membandingkan masa lalu ketika liputan televisi harus dikirim lewat bus antarkota dengan era kini yang serba live dan instan hanya bermodal gawai dan kuota.

Perubahan ini membuat setiap warga kini bisa menjadi produsen konten sekaligus penantang narasi resmi. Ia mencontohkan bagaimana warga secara mandiri membantah klaim pemerintah lewat video dan unggahan langsung dari lokasi bencana.

Tantangan Pers Hari Ini

Menurut Jalil, tantangan terbesar pers hari ini adalah jangan sampai media profesional yang beretika tergeser oleh konten instan tanpa tanggung jawab. Ia juga menyoroti pergeseran peran filantropi dari media besar ke individu atau komunitas digital yang mampu menggalang donasi miliaran rupiah dalam hitungan jam.

Dalam konteks relasi media dan pemerintah, Jalil mengingatkan agar negara tidak sepenuhnya beralih ke influencer dan meninggalkan jurnalis profesional. Ia mencontohkan kunjungan Presiden ke IKN yang lebih banyak melibatkan public figure kalangan artis ketimbang wartawan sebagai sinyal tantangan serius bagi pers.

Kendati demikian, Jalil tetap optimistis, sebab kebutuhan publik terhadap informasi berkualitas tidak akan tergantikan sepenuhnya oleh media sosial. Namun, ia mengkritik praktik statement news yang hanya mengutip pejabat tanpa data lapangan yang kuat.

Sisi Humanisme dalam Pers

Pegiat dan pemerhati media, Fandu Hamzah, menilai tantangan utama pers hari ini adalah menjaga sisi humanisme di tengah arus digitalisasi. Menurutnya, pers lokal Kuningan masih cenderung birokrasi-sentris dan belum sepenuhnya mengeksplorasi sisi kemanusiaan masyarakat.

Ia membandingkan fase transisi media saat ini dengan masa peralihan Orde Lama ke Orde Baru yang melahirkan jurnalisme humanis tokoh-tokoh besar. Fandu mencontohkan Mukhtar Lubis yang meliput Perang Vietnam secara objektif hingga diakui dua negara karena keberpihakannya pada nilai kemanusiaan.

Ia juga menyebut Sindhunata yang menembus Pulau Buru demi mengangkat suara korban ketidakadilan Orde Baru sebagai inspirasi pers daerah. Menurut Fandu, pers Kuningan perlu memperkaya tulisan feature dan human interest agar identitas daerah lebih terasa.

Peran Kontrol Terhadap Kekuasaan

Fungsi kontrol terhadap kekuasaan dinilai belum optimal karena minim elaborasi terhadap pernyataan pejabat. Ia mencontohkan, isu moratorium perizinan perumahan yang dinilai tidak dikawal secara mendalam oleh media. Contoh misalkan ketika kekuasaan ngobrol tentang setelah moratorium dibuka itu belum ada yang mengajukan lagi perizinan itu.

Menurut Fandu, setiap pernyataan kekuasaan harus diuji dengan data lapangan agar publik mendapat gambaran seimbang. Kritik objektif bukan bentuk permusuhan, melainkan bagian dari demokrasi yang sehat.

Hubungan Simbiosis Antara Pemerintah dan Pers

Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, mengaku memiliki ikatan emosional kuat dengan dunia pers karena pernah aktif sebagai wartawan. Ia menyebut, pengalaman jurnalistik telah membentuk karakter dan kedewasaannya sebelum terjun ke dunia politik.

Nuzul menegaskan, pers tetap layak disebut sebagai pilar keempat demokrasi meski tidak terlembaga secara struktural. Menurutnya, kekuatan pers terletak pada analisis, investigasi, dan keberanian mengungkap fakta.

Sementara itu, pensiunan kepala dinas yang juga sebelumnya pernah menjabat Kasubag Humas Sekretariat Daerah Kuningan, Trisman Supriatna, menekankan pentingnya hubungan simbiosis antara pemerintah dan pers. Menurutnya, tanpa media, transparansi dan partisipasi publik dalam pembangunan daerah akan sulit terwujud.

Diskusi ini menyepakati bahwa pers Kuningan harus adaptif secara digital, kuat secara etika, dan tetap berpijak pada nilai humanisme demi pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.