JAKARTA, nurulamin.pro – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta merespons keluhan masyarakat terkait kesemrawutan pedagang kaki lima (PKL) dan parkir liar yang kerap memicu kemacetan di depan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Setiadi Gunawan menyebut pihaknya sudah menindaklanjuti laporan warga dengan menerjunkan personel pada Sabtu (10/1/2026) sekitar pukul 09.00 WIB.
"Sudah kami tindak lanjuti laporannya kemarin Sabtu. Hasilnya 15 PKL dihalau, 7 kopling dihalau, dan 9 bajaj juga dihalau," kata Setiadi saat dikonfirmasi nurulamin.pro, Minggu.
Satriadi mengakui penertiban di kawasan tersebut menghadapi tantangan klasik, yakni benturan antara masalah ekonomi pedagang dan penegakan hukum.
Namun, ia tak memungkiri bahwa menjaga kawasan tersebut agar steril sepenuhnya selama 24 jam adalah hal yang sulit dilakukan saat ini.
"Kalau pun kita pantau 24 jam, personel kita enggak akan sanggup lah, kurang (jumlah) kita. Jelas kalau dipantau 24 jam pasti enggak akan ada itu (PKL), tapi anggota kita juga kan secara personel kurang," ujar Setiadi.
Menyadari tak efektifnya metode "kucing-kucingan" setiap hari dengan pedagang, Setiadi berencana mengubah pola pengawasan dengan melibatkan masyarakat, khususnya petugas keamanan gedung RSCM.
"Jadi sekarang yang mau dicoba ke depannya, polanya akan diubah dengan keterlibatan masyarakat dan terutama satpam di situ. Karena pada prinsipnya ketertiban bukan hanya milik Satpol PP, tetapi harus ada kolaborasi," jelas Setiadi.
Ia menekankan bahwa pengelola gedung juga memiliki tanggung jawab terhadap ketertiban di area depannya.
Jika satpam melihat tanda-tanda keramaian pedagang, mereka bisa melakukan tindakan pencegahan awal dan melapor ke Satpol PP.
"Kalau sudah kelihatan satu dua (pedagang), langsung gebah. Jangan sampai banyak. Kalau sistem penertibannya enggak diubah, kami juga pasti akan keteteran di mana-mana," tambah dia.
Target respons 15 menit
Dalam strategi kolaborasi ini, Setiadi menginstruksikan jajarannya untuk berkoordinasi dengan petugas keamanan setempat.
Jika satpam melapor adanya kerumunan yang tak terkendali, Satpol PP menjanjikan respons cepat.
"Target kami 5 sampai 10 menit, atau maksimal 15 menit (petugas Satpol PP) sudah tiba di lokasi," kata dia.
Ia menyebut pihaknya juga terus memantau media sosial untuk menyerap keluhan warga secara cepat.
"Kami juga pantau terus media sosial. Kalau ada keluhan, langsung kami tindaklanjuti," ucapnya.
Libatkan Dishub
Terkait barisan bajaj yang kerap mangkal hingga menutupi jalur sepeda di depan RSCM, Setiadi menyebut hal itu memerlukan koordinasi lintas instansi, khususnya dengan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.
"Urusan bajaj, ruas jalan, dan kendaraan angkutan itu wewenangnya ada di Dishub. Makanya kita harus koordinasi," ujar dia.
Meski akan tetap tegas menegakkan aturan, Setiadi memastikan pendekatan yang dilakukan tetap humanis dan persuasif.
Ia memahami bahwa di balik pelanggaran ketertiban tersebut, ada faktor ekonomi yang mendesak.
"Namanya faktor ekonomi itu kan sulit ya, kita sangat memahami. Tapi kita akan tetap tegas soal aturan," kata dia.
Ia pun berharap penyelesaian masalah di depan RSCM ini tidak hanya dibebankan pada Satpol PP semata, melainkan melibatkan Dinas UMKM, Camat, hingga Wali Kota untuk mencari solusi jangka panjang bagi para pedagang.
"Kalau enggak ada solusi akan terus seperti ini. Walau pasti enggak mudah memberikan solusi untuk semuanya, tapi kita pengen biar ada perbaikan," tutur Setiadi.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar