PM Thailand Bubar Parlemen, Dampak Persaingan di Perbatasan dengan Kamboja?

BANGKOK, berita
Perdana Menteri (PM) Thailand, Anutin Charnvirakul mengambil keputusan untuk membubarkan parlemen negara tersebut. Ia menyatakan bahwa pemilihan umum akan segera dilakukan dalam jangka waktu 45 hingga 60 hari.

Dalam dekrit Kerajaan yang dikeluarkan pada Jumat (12/12/2025), Anutin menyinggung tentang sengketa perbatasan yang memicu ketegangan dengan Kamboja sebagai salah satu tantangan yang dihadapi pemerintahannya. Ia menilai, pembubaran parlemen adalah langkah yang tepat untuk mengembalikan kekuasaan politik kepada rakyat.

Anutin, yang menjadi PM Thailand sejak September lalu, sebelumnya menyatakan rencana pembubaran parlemen akan dilakukan pada akhir Januari mendatang. Namun, situasi politik yang sedang tidak stabil, terutama terkait konflik di perbatasan dengan Kamboja, membuatnya mempercepat keputusan tersebut.

Selain itu, ia juga dikabarkan menghadapi ancaman mosi tidak percaya dari partai oposisi, sehingga mempercepat penyelenggaraan pemilu.

Sebelumnya, Anutin dan partainya, Bhumjaithai, telah menerima kritik keras atas penanganan bencana banjir besar di wilayah selatan Thailand bulan lalu. Bencana tersebut dilaporkan menewaskan setidaknya 176 orang.

Dalam dekrit yang disahkan Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn, Anutin menulis:

Pemerintah telah mengerahkan segala upaya dalam administrasi publik untuk segera menyelesaikan masalah-masalah mendesak yang melanda negara, tetapi menjalankan negara membutuhkan stabilitas.

Sebagai pemerintah minoritas, ditambah dengan keadaan politik domestik yang mengkhawatirkan, pemerintah belum mampu menjalankan administrasi publik secara terus menerus, efektif, dan stabil, tambahnya.

Pembubaran parlemen ini terjadi setelah Anutin kehilangan dukungan dari Partai Rakyat, yang merupakan partai muda dan progresif serta partai terbesar di parlemen. Sebelumnya, Partai Rakyat mendukung kepemimpinan Anutin.

Namun, sebenarnya Partai Rakyat dan Bhumjaithai memiliki perbedaan ideologi. Partai Rakyat lebih pragmatis dan konservatif, sementara Bhumjaithai memiliki pendekatan yang lebih fleksibel.

Dukungan Partai Rakyat kepada Anutin sebelumnya juga dibarengi dengan beberapa syarat. Mereka meminta Anutin untuk segera memulai reformasi konstitusi yang disusun militer dan membubarkan parlemen dalam waktu empat bulan.

Kini, Partai Rakyat menuduh Bhumjaithai gagal memenuhi kesepakatan tersebut. Media Thailand melaporkan bahwa Partai Rakyat berencana mengajukan mosi tidak percaya kepada pemerintah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tuntutan agar pemerintah bertanggung jawab terhadap rakyat.

Beberapa faktor seperti sengketa perbatasan, kritik terhadap penanganan bencana, serta hilangnya dukungan dari partai lain, semuanya menjadi alasan utama Anutin mengambil keputusan untuk membubarkan parlemen.

Keputusan ini diharapkan dapat memberikan stabilitas politik dan memperkuat proses demokrasi di Thailand. Pemilu yang akan segera digelar diharapkan bisa menjadi awal baru bagi pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat.