
Pemerintah Percepat Penyaluran Bantuan Logistik untuk Warga Terdampak Bencana di Sumatra
Pemerintah telah mempercepat penyaluran bantuan logistik bagi warga yang terdampak bencana di Sumatra. Upaya ini dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh jalur distribusi, termasuk moda transportasi darat, laut, dan udara. Tujuannya adalah agar bantuan dapat menjangkau wilayah yang paling sulit diakses.
"Seluruh moda distribusi dioptimalkan agar bantuan dapat menjangkau masyarakat terdampak secepat mungkin," kata Staf Khusus Wakil Presiden Nico Harjanto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu 10 Desember 2025.
Menurut Nico, hingga 9 Desember 2025, sebanyak 1.638,96 ton bantuan telah dikirimkan melalui jalur darat, laut, dan udara. Ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi tanpa penundaan.
"Instruksinya jelas, bantuan harus sampai secepat mungkin. Tidak boleh ada jeda dalam pemenuhan kebutuhan warga," ujarnya.
Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi garda terdepan dalam pendistribusian bantuan tersebut. Ribuan paket makanan siap saji, makanan anak, kasur, selimut, tenda keluarga, hingga pasokan air bersih telah dikirim ke titik-titik pengungsian.
Di lapangan, ribuan personel Taruna Siaga Bencana (Tagana) bekerja tanpa henti menjalankan operasi kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan mendesak penyintas banjir. Sebanyak 39 dapur umum siaga memproduksi ratusan ribu porsi makanan setiap hari, sementara 101 ton beras didistribusikan secara harian.
Menurut Nico, Tagana dan seluruh sukarelawan menjadi tulang punggung pelayanan di lapangan dalam penyaluran bantuan sehingga tidak ada warga yang kekurangan makanan.
Ia menegaskan, percepatan distribusi logistik ini merupakan bagian dari upaya menyeluruh pemerintah dalam menjaga keselamatan dan ketahanan warga selama masa tanggap darurat. “Dengan energi kolektif dari pemerintah pusat hingga daerah, pemulihan diharapkan berlangsung cepat, inklusif, dan memberi keyakinan masyarakat bahwa kita dapat bangkit bersama.”
Jumlah Korban Bencana di Sumatra
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Sumatra bertambah menjadi 969 jiwa. Adapun jumlah warga yang masih hilang sebanyak 252 orang. BNPB mencatat jumlah pengungsi mencapai 894.501 orang hingga Rabu kemarin.
BNPB pun menegaskan tidak terjadi penimbunan bantuan logistik bagi korban bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh. Pencatatan dan manajemen distribusi logistik tertata dengan baik di Lanud Sultan Iskandar Muda.
“Jadi, buat rekan-rekan yang kebetulan ada di Provinsi Aceh, silakan melihat langsung bahwa tidak ada terjadi penimbunan atau tidak ada terjadi stok-stok logistik yang terhambat distribusinya di Lanud Sultan Iskandar Muda,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam konferensi pers mengenai update penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Muhari menjelaskan, seluruh bantuan yang masuk ke Lanud Sultan Iskandar Muda dicatat dan langsung didistribusikan ke titik-titik pengungsian sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah juga membuka akses bagi media untuk melihat langsung pengelolaan logistik tersebut.
Dia menyampaikan bahwa sejak 28 November hingga 10 Desember 2025 pukul 15.00 WIB, total bantuan logistik yang masuk ke Aceh mencapai 448,6 ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 334 ton bantuan logistik telah berhasil disalurkan kepada para pengungsi, sementara sisanya masih terus dioptimalkan pendistribusiannya.
Kasus Kayu Gelondongan di Daerah Aliran Sungai Garoga
Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri menaikkan status kasus temuan kayu gelondongan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga, Tapanuli Selatan, hingga Sungai Anggoli, Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, ke tahap penyidikan.
“Untuk di TKP Garoga dan Anggoli, sudah kami naikkan ke proses penyidikan,” kata Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Moh Irhamni di Jakarta, kemarin.
Kasus ini, kata Irhamni, naik penyidikan usai ditemukannya dua alat bukti, antara lain adanya alat berat di TKP dan kayu-kayu yang ditemukan di hulu sungai. Ia memastikan bahwa penyidik akan menelusuri siapa saja pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kasus ini.
“Di situ (TKP), ditemukan dua buah ekskavator dan satu buldozer. Tentunya ini akan kami buktikan perbuatannya apa, yang menyuruh mereka siapa, yang mendapatkan keuntungan siapa, apakah perseorangan atau korporasi,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, penyidik pada Dittipidter Bareskrim Polri, Komisaris Besar Fredya, mengatakan, penyidikan ini atas dugaan tindak pidana lingkungan hidup.
Ia mengatakan, penyidik menemukan bukaan lahan serta kayu-kayu yang terbawa arus sungai. Selain itu, saat tim gabungan mendatangi TKP KM 8, didapati dua buah ekskavator dan satu buldozer yang kemudian diamankan.
“Dugaan melarikan diri, tidak ada di tempat, ditinggalkan begitu saja alat berat,” katanya.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar