Populer Kaltim: Pengawasan Akhir Kontrak RDMP, Banjir Kutim, Struktur PDIP Baru Kaltim

Ringkasan Berita Populer di Kaltim dalam 24 Jam Terakhir

Berikut adalah rangkuman berita populer yang terjadi di Kalimantan Timur (Kaltim) dalam 24 jam terakhir hingga Selasa (9/12/2025) pagi. Beberapa isu penting mencakup pembentukan satgas pengawasan PHK, banjir yang meluas, dan struktur baru DPD PDIP Kaltim.

1. Satgas Pengawasan PHK di Akhir Masa Kontrak Proyek RDMP

Pemerintah Kota Balikpapan telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk mengantisipasi ribuan karyawan yang akan terdampak akibat berakhirnya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan. Langkah ini dilakukan menjelang peralihan proyek besar tersebut ke fase operasional yang dijadwalkan mulai awal Desember 2025.

Pembentukan satgas ini menjadi upaya strategis Pemkot untuk memastikan proses PHK berjalan sesuai regulasi, termasuk transparansi pendataan pekerja dan pemberian hak-hak ketenagakerjaan. Ribuan tenaga kerja yang selama ini terlibat dalam pembangunan kilang diperkirakan mulai dirumahkan atau berakhir masa kontraknya seiring rampungnya konstruksi utama RDMP.

Wakil Walikota Balikpapan, Bagus Susetyo, menyampaikan bahwa koordinasi intensif telah dilakukan dengan Komite Pengembangan SDM Industri (KPSI) dan seluruh kontraktor yang terlibat. Antisipasi dampak ketenagakerjaan menjadi perhatian utama, mengingat besarnya jumlah pekerja yang akan terdampak.

“Mulai dari Disnaker Provinsi, Disnaker Kota Balikpapan, Kapolres hingga Kejari masuk dalam Satgas. Mereka memonitor dan memastikan proses PHK berjalan baik sesuai tanggung jawab masing-masing,” jelas Bagus.

Ia menegaskan satgas telah mulai bekerja dan menuntut perusahaan kontraktor untuk menyerahkan data yang lengkap. Kekurangan data disebut menjadi hambatan awal sehingga pengawasan belum dapat berjalan optimal.

“Kami minta kontraktor melakukan pendataan. Data yang masuk ke kami masih kurang sehingga langkah pengawasan belum optimal. Jika data sudah lengkap, tim deteksi dini bisa langsung bekerja dan mulai minggu ini dilaporkan,” tegasnya.

Bagus juga meminta Pertamina serta perusahaan kontraktor agar lebih aktif memberi informasi sejak awal, bukan menunggu masalah muncul. Menurutnya, komunikasi terbuka menjadi bagian penting untuk menjaga stabilitas sosial dan ketenagakerjaan setelah proyek besar ini berakhir.

Selain mengawasi proses PHK, Pemkot Balikpapan turut mendorong pekerja mengikuti beragam program peningkatan keterampilan sebagai langkah adaptasi. Melalui Balai Latihan Kerja (BLK), dinas koperasi, dan lembaga vokasi lainnya, pemerintah menyiapkan pelatihan yang dapat membuka peluang usaha maupun pekerjaan baru.

2. Banjir di Kutim Meluas ke Empat Kecamatan

Curah hujan tinggi yang terjadi sejak November 2025 kembali memicu banjir di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Dalam dua hari terakhir, empat kecamatan terdampak, yakni Karangan, Muara Wahau, Telen, dan Kongbeng. Ketinggian air mencapai 30–80 sentimeter.

Kepala BPBD Kutim, Sulastin, menjelaskan bahwa Kecamatan Karangan menjadi wilayah pertama yang dilaporkan banjir, khususnya di sekitar Sungai Karangan. Tiga desa di Karangan terdampak, di antaranya Karangan Dalam, Karangan Ilir, dan Karangan Seberang. “Tetapi sejak tadi pagi laporannya sudah mulai surut, terbaru informasinya sudah kering. Memang terjadinya di bantaran sungai, jadi mudah banjir tapi cepat juga surut,” ujar Sulastin, Senin (8/12/2025).

Banjir juga melanda Kecamatan Muara Wahau akibat hujan lebat pada malam sebelumnya. Laporan warga menunjukkan ketinggian air di wilayah tersebut mencapai 30 hingga 80 sentimeter. Beberapa desa yang berada dekat aliran Sungai Wahau turut terdampak, di antaranya Desa Jak Luay, Bea Nehas (Benhes), dan Desa Dabeq.

BPBD Kutim telah menurunkan Tim Reaksi Cepat (TRC) ke lokasi-lokasi terdampak untuk melakukan pemantauan, membantu warga, serta mengoordinasikan kebutuhan darurat. Selain TRC, setiap kecamatan juga telah dibekali perlengkapan siaga banjir.

Polres Kutim Bentuk Satgas dan Posko Terpadu
Derasnya curah hujan membuat banjir meluas hingga ke Kecamatan Kongbeng. Situasi ini mendorong Polres Kutim bergerak cepat dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) dan Posko Terpadu sebagai pusat kendali penanganan banjir.

Evakuasi Warga dan Imbauan Kewaspadaan
Seiring naiknya air sungai, warga di empat kecamatan terdampak mulai mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Evakuasi dilakukan bertahap dengan prioritas pada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil.

BPBD Kutim mengimbau masyarakat di bantaran sungai untuk tetap waspada, mengingat BMKG memprediksi cuaca ekstrem akan berlangsung hingga Juni 2026.

3. Struktur Baru DPD PDIP Kaltim

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Kalimantan Timur (Kaltim) resmi mengumumkan struktur kepengurusan periode 2025–2030. Pengumuman ini dilakukan dalam Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) yang digelar di Hotel Novotel Balikpapan, Senin (8/12/2025).

Formasi baru kepengurusan menampilkan perpaduan antara keberlanjutan kepemimpinan dan penyegaran wajah baru. Safaruddin kembali terpilih sebagai Ketua DPD PDIP Kaltim, sementara Ananda Emira Moeis melanjutkan perannya sebagai Sekretaris. Posisi Bendahara kini diisi Edi Damansyah, menggantikan Muhammad Samsun yang beralih menjadi Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi.

Kehadiran wajah baru ini diyakini akan membawa semangat segar sekaligus memperluas basis dukungan partai di seluruh daerah. Momentum Konsolidasi Partai

Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa konferda bukan sekadar ritual politik lima tahunan, melainkan momentum evaluasi dan perumusan program perjuangan partai di Kaltim.

Struktur kepengurusan baru ini segera disahkan dan akan bertugas penuh dalam waktu dekat, menandai babak baru konsolidasi politik PDIP di Bumi Etam.

4. Poin Pesan Sekjen Hasto Kristiyanto saat Konferda PDIP Kaltim

Hasto Kristiyanto menyampaikan beberapa pesan penting dalam Konferda PDIP Kaltim. Ia menekankan bahwa strategi PDIP adalah memperbaiki diri, mendengarkan harapan rakyat, dan berpegang pada pandangan bahwa rakyat adalah segala-galanya. DPP menerapkan merit system, mendengarkan aspirasi dari bawah terhadap calon pimpinan DPD dan DPC.