PP PMKRI gelar diskusi HAM: Papua, Luka yang Tak Pernah Sembuh

Diskusi Publik tentang Masalah HAM di Papua

Pada hari Selasa (10/12/2025), sebuah diskusi publik bertema “Mengurai Benang Kusut Problem HAM di Papua” digelar oleh Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) Thomas Aquinas bersama Satu Honai Indonesia. Acara ini diselenggarakan di Margasiswa I, Jakarta Pusat, dan berlangsung dalam rangka memperingati Hari HAM Internasional.

Diskusi ini menghadirkan sejumlah narasumber yang kompeten dalam berbagai bidang, termasuk filsuf dan Guru Besar Filsafat STF Driyarkara, Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno, SJ. Selain itu, hadir pula Direktur Satu Honai Indonesia, Hironimus Hilapok, advokat Aliansi Mahasiswa Papua Jakarta, Michael Himan, serta Ketua Lembaga Kajian Isu Strategis Papua PP PMKRI, Gerad Kosamah.

Persoalan HAM yang Terus Memburuk

Gerad Kosamah, Ketua Lembaga Kajian Isu Strategis Papua PP PMKRI, menyampaikan bahwa PP PMKRI terus memperhatikan kondisi HAM di Papua yang semakin memburuk. Ia menyoroti data yang dikumpulkan oleh lembaganya, yang menunjukkan bahwa lebih dari 100 ribu Orang Asli Papua (OAP) terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya akibat kekerasan yang diduga melibatkan aparat negara.

“Problem HAM di Papua terus meningkat. Orang Papua tidak mendapatkan ruang hidup yang bebas,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa diskriminasi, intimidasi, dan pembungkaman ruang demokrasi masih terjadi hingga saat ini. Data yang ia sebutkan menunjukkan bahwa jumlah pengungsi mencapai 103.218 jiwa.

Selain itu, Gerad Kosamah mengkritik kurangnya perhatian pemerintah terhadap OAP yang terpinggirkan di tanah airnya sendiri. Ia menyebut bahwa Jakarta sibuk menguras sumber daya alam Papua, tetapi tidak peduli terhadap nasib orang-orang yang tertindas.

Pendapat dari Narasumber

Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno, SJ, menegaskan bahwa masalah Papua adalah masalah kemanusiaan yang sudah berlangsung sejak integrasi wilayah tersebut ke dalam Indonesia. Menurutnya, kekerasan menjadi akar dari berbagai masalah yang belum terselesaikan selama lebih dari enam dekade.

“Papua adalah luka terbuka di dalam negara ini. Impunitas yang terjadi, khususnya di Papua, harus diakhiri,” tegasnya.

Ia juga mengusulkan perlunya dilakukan perundingan antara Papua dan Jakarta dalam ruang yang netral dan bebas, bahkan jika diperlukan digelar di luar negeri. Selain itu, ia menyarankan agar pemerintah mengurangi keberadaan militer di Papua.

Peran Gereja dalam Perjuangan Rakyat Papua

Romo Magnis juga mengimbau Gereja Katolik dan gereja-gereja lokal di Papua untuk turut mendukung perjuangan rakyat Papua dalam menuntut kesetaraan dan pemenuhan hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia.

Dalam diskusi ini, para peserta sepakat bahwa isu HAM di Papua harus menjadi prioritas utama dalam upaya membangun perdamaian dan keadilan bagi seluruh masyarakat di daerah tersebut.