Prabowo Bertemu Putin Saat Bencana, Apa Maknanya?

Kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia dan Pakistan: Simbolisme atau Prioritas yang Tidak Sesuai?

Di tengah upaya pemulihan dari bencana banjir yang melanda Sumatra, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk melakukan kunjungan luar negeri ke Pakistan dan kemudian ke Rusia. Keputusan ini menimbulkan berbagai pertanyaan terkait urgensi dan prioritas pemerintah dalam menghadapi situasi darurat.

Presiden Prabowo Subianto, didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta sejumlah ajudan terdekat, melakukan kunjungan ke Moskow, Rusia, setelah dua hari di Pakistan. Di sana, ia bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin. Pertemuan ini menjadi momen penting dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia yang telah berlangsung selama 75 tahun.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyampaikan bahwa hubungan Indonesia-Rusia saat ini berada pada tingkat yang sangat baik. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama strategis, khususnya dalam bidang militer, energi, dan pasokan gandum. Putin sendiri menawarkan dukungan Rusia dalam pengembangan energi nuklir serta memperkuat kerja sama militer antara kedua negara.

Selain itu, kedua pemimpin juga membahas isu perdagangan dan pertanian. Meski demikian, peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Muhammad Waffa Kharisma, menilai bahwa kunjungan ini lebih bersifat simbolis daripada memiliki dampak signifikan secara strategis.

Penilaian Ahli: Simbolisme Tanpa Urgensi

Waffa menilai bahwa keputusan Prabowo untuk tetap melakukan kunjungan luar negeri ketika bencana sedang berlangsung mencerminkan prioritas dan persepsi kegentingan seorang pemimpin. Dalam konteks banjir besar yang masih aktif di beberapa provinsi, ia merasa bahwa momentum kunjungan tersebut belum tepat.

"Kalau dari sisi pengamat, saya tentu merasa belum pas waktunya dan kurang urgent. Masih ada bencana aktif yang terjadi dan masih jauh dari selesai dan stabil," ujarnya.

Menurut Waffa, urgensi politik luar negeri dari kunjungan Prabowo ke Rusia dan Pakistan juga tidak terlihat signifikan. Pertemuan dengan Putin dinilai lebih bersifat simbolik dan berada pada level koordinasi, bukan negosiasi intensif yang menghasilkan pencapaian besar.

"Tidak ada pernyataan spesifik yang dihasilkan. Tidak ada specific deal yang dipublikasikan. Secara substantif, kontingen yang berangkat juga tidak ramai, hanya dengan Pak Menlu dan Pak Setkab," katanya.

Meski demikian, sejumlah isu tetap masuk dalam radar pembahasan, terutama sektor energi dan pangan. Rusia melalui perusahaan Rosatom telah bertahun-tahun menawarkan kerja sama pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia. Sementara di sektor pangan, pembahasan mencakup pasokan gandum dan upaya mengatasi hambatan nontarif dalam standar dan sertifikasi impor.

Konteks Politik dan Ekonomi yang Rumit

Pertemuan Prabowo dan Putin juga dilakukan di tengah isu meningkatnya tekanan dagang dari Amerika Serikat. Pejabat AS menyatakan bahwa mereka tengah mempertimbangkan pembatalan kesepakatan tarif dagang dengan Indonesia setelah melalui berbagai negosiasi. AS melihat adanya keraguan dari Presiden Prabowo dalam memenuhi sejumlah komitmen perdagangan.

Hal ini menambah ketidakpastian bagi ekspor Indonesia dan menempatkan hubungan dagang kedua negara dalam posisi yang semakin sensitif. Waffa menilai dinamika tersebut membuat posisi Indonesia semakin rumit. Ia menilai sejak awal kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat memang membawa risiko besar bagi Indonesia.

"Everyone knows that it is a bad deal from the get go. Untuk menyelamatkan beberapa sektor yang export dependent ke Amerika, kita akan mengorbankan sektor lain," kata Waffa.

Dosen Hubungan Internasional Universitas Airlangga, Radityo Dharmaputra, melihat konteks tekanan dagang Amerika Serikat sebagai salah satu alasan mengapa kunjungan Prabowo ke Rusia tidak dapat dibaca semata sebagai agenda bilateral rutin. Menurutnya, sinyal politik memainkan peran penting dalam pertemuan ini.

"Saya rasa ini soal simbolisme, menunjukkan bahwa Indonesia punya partner alternatif," ujarnya.

Namun ia menegaskan bahwa kapasitas Rusia untuk menggantikan peran Amerika Serikat secara ekonomi sangat terbatas, sehingga langkah ini lebih menggambarkan strategi sinyal diplomatik dibandingkan upaya membentuk kemitraan baru yang sepadan.

"Apa pun kesepakatan dengan Rusia, tidak akan bisa menggantikan peran Amerika Serikat sebagai pasar bagi beberapa produk kita dan sebagai sumber berbagai produk lainnya," ujarnya.

Tantangan yang Menghadang Pemerintah

Kedua pakar menilai bahwa tekanan dagang dari Amerika Serikat semakin memperbesar tantangan yang dihadapi Indonesia. Di saat pemerintah harus menangani bencana dalam negeri, strategi luar negeri pun diuji oleh dinamika geopolitik yang bergerak cepat.