Profil dan Karier Ade Sumardi, Mantan Wabup Lebak yang Kembali Pimpin PDIP Banten

Pengumuman Kembali Menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Banten

Pada Jumat (12/12/2025), Ade Sumardi secara resmi kembali menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Banten untuk periode 2025-2030. Keputusan ini diumumkan dalam Konferensi Daerah (Konferda) tingkat Provinsi dan cabang Kabupaten/Kota se-Banten yang digelar di Sekretariat DPD PDIP Banten, Kota Serang.

Ade Sumardi sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua Umum DPD PDIP Banten pada periode 2020 hingga 2025. Untuk posisi Sekretaris DPD PDIP Banten, kini dijabat oleh Wanto Sugiarto, yang sebelumnya dipegang oleh Asep Rahmatullah. Sementara itu, posisi Bendahara DPD PDIP Banten kini diisi oleh Marinus Gea.

Penetapan tersebut disambut dengan antusiasme para pengurus PDIP se-Banten yang hadir dalam acara tersebut. Dalam pembacaan surat keputusan dari DPP PDIP yang ditandatangani oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, disebutkan bahwa:

• Ade Sumardi ditetapkan sebagai Ketua DPD PDIP Banten
• Wanto Sugiarto ditetapkan sebagai Sekretaris DPD PDIP Banten
• Marinus Gea ditetapkan sebagai Bendahara DPD PDIP Banten

Profil dan Perjalanan Karir Ade Sumardi

Ade Sumardi memulai karier politiknya pada tahun 1999 dengan bergabung sebagai kader PDIP. Ia lahir di Lebak pada 27 Juli 1972, dan merupakan putra dari keluarga yang memiliki latar belakang politik dari Partai Nasional Indonesia (PNI), partai politik tertua di Indonesia yang didirikan pada 4 Juli 1927.

Dari hasil pernikahannya, Ade memiliki tiga orang putra. Ia mengaku masuk ke partai tersebut pada tahun 1998 saat masa reformasi setelah menyelesaikan studi kuliah di Universitas Islam Nusantara (Uninus) Bandung dengan bidang studi Ekonomi.

Sebelum memilih jalur politik, Ade sempat melanjutkan usaha keluarga. Pada tahun 1999, Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara serentak digelar pada tanggal 7 Juni 1999 untuk memilih 462 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ia mencoba ikut dalam pesta demokrasi tersebut melalui jalur PDIP dan terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lebak Fraksi PDIP periode 1999 hingga 2004.

Dirinya mengaku tidak memiliki pengetahuan tentang politik saat mulai terjun ke dunia politik. Ia menjelaskan:

"Saya terjun ke politik karena tidak mengerti politik, mesti berlatar belakang dari keluarga Partai Nasional Indonesia (PNI) dan saya nyaleg di PDI Perjuangan, tapi jujur saya tidak paham politik seperti apa, berjalannya waktu lebih kurang belajar selama enam bulan baru paham."

Pada tahun 2004-2009, ia kembali maju dalam pemilihan DPRD dan kembali terpilih menjadi Anggota DPRD Lebak sebagai ketua Fraksi PDIP. Berselang lima tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2009-2013, ia menjabat Ketua Dewan DPRD Kabupaten Lebak.

Bergulir dua periode pada Tahun 2014 hingga 2020, Ade bergandengan dengan Iti Octavi Jayabaya menduduki jabatan sebagai Wakil Bupati Lebak. Di 2005-2019, Ade mengemban posisi sebagai Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Lebak. Dan hingga saat ini, dirinya menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PDIP Provinsi Banten.

Bagi Ade, posisi jabatan yang diembannya terutama selama menjabat sebagai wakil Bupati Lebak bukanlah perkara mudah. Namun semuanya ia jalani tanpa adanya rasa duka yang mesti ia terima.

"Tidak pernah merasa ada duka, karena bagi saya apapun yang ditakdirkan sang maha pencipta mesti kita terima, jalanin saja dengan ikhlas sesuai dengan tupoksi kita."

Menurutnya, bagaimanapun tugas pemimpin adalah mengemban amanah dari rakyat yang mesti dijalankan sesuai dengan tupoksinya.

"Yang paling membahagiakan bagi saya sebagai seorang pemimpin, ketika aspirasi masyarakat terakomodir dan itulah kebahagian yang paling luar biasa, kepuasaan batin lebih dari segalanya."

Baginya, cacian dan makian adalah hadiah yang wajib diterima seorang pemimpin.

"Kalo ada cacian dan makian itu anggap saja hadiah dan itu tidak usah marah, siapa suruh nyemplung ke politik dan jadi pemimpin. Penjabat itu pensuruh rakyat, pelayan publik, dan bosnya adalah rakyat kalau bosnya marah, ya terima saja."