Profil Jenderal Bachtiar, Mantan Perwira Tinggi yang Usulkan Kapolri Dipilih Presiden Langsung

Kritik terhadap Proses Pemilihan Kapolri

Mantan Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal (Purn) Da'i Bachtiar menyampaikan saran penting terkait mekanisme pemilihan Kapolri. Ia menyarankan agar Presiden diberi kewenangan penuh untuk menetapkan Kapolri secara langsung tanpa melalui proses politik di DPR. Hal ini dilakukan karena ia khawatir adanya potensi beban balas jasa yang mungkin dipikul oleh Kapolri terpilih jika harus melalui persetujuan DPR.

Da'i mengatakan bahwa dalam pertemuan dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri, isu ini telah dibahas. Menurutnya, walaupun Presiden memiliki hak prerogatif dalam memilih Kapolri, aturan saat ini masih meminta persetujuan dari DPR. Ia menegaskan bahwa seharusnya keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan Presiden, tanpa perlu melibatkan forum politik.

"Apakah masih perlu aturan itu? Tidakkah sepenuhnya kewenangan prerogatif dari seorang Presiden memilih calon Kapolri dari persyaratan yang dipenuhi dari Polri itu sendiri?" ujar Da'i. Ia menilai bahwa proses ini bisa memberi beban kepada Kapolri terpilih, terutama jika ada kesan balas jasa yang muncul selama proses persetujuan di DPR.

Meskipun demikian, Da'i menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai perubahan aturan ini kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ia berharap agar komisi tersebut dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjaga independensi dan profesionalisme institusi Polri.

Profil Da'i Bachtiar

Jenderal Polisi (Purnawirawan) atau Jenderal Pol. (Purn.) Drs. Da'i Bachtiar, P.S.M., A.O. adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Polri Indonesia. Lahir di Indramayu pada 25 Januari 1950, ia mengabdi di kepolisian hingga akhir masa karier sebagai Kapolri pada tahun 2005.

Selama masa jabatannya sebagai Kapolri, Da'i Bachtiar dikenal sebagai sosok yang berpengalaman dan memiliki rekam jejak yang kuat dalam penanggulangan ancaman terorisme. Salah satu kasus besar yang ditangani adalah Bom Bali 2002, di mana ia berhasil menangkap tersangka utama, yaitu Amrozi.

Karier Da'i Bachtiar tidak hanya terbatas pada posisi sebagai Kapolri. Ia juga pernah menjadi Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol) dan pelopor pembentukan Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri. Selain itu, ia juga pernah menjabat beberapa posisi penting seperti:

• Kapolres Blora (1987-1989)
• Kapolres Boyolali (1989-1990)
• Kapolres Klaten (1990-1992)
• Sesditserse Polda Jatim (1992-1993)
• Kapoltabes Ujungpandang (1992)
• Kaditserse Polda Nusra (1995)
• Wakapolda Sultra (1996)
• Tenaga Ahli Tk II, Sahli Kapolri Bidang Sospol
• Kadispen Polri (1998)
• Dankorserse Polri
• Kapolda Jawa Timur (2000)
• Gubernur Akpol (2000)
• Kalakhar BKNN
• Kapolri (2001-2005)

Setelah pensiun, Da'i Bachtiar juga pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Malaysia dari tahun 2008 hingga 2012.

Pengaruh dan Harapan Masa Depan

Dalam pengalamannya, Da'i Bachtiar menilai bahwa mekanisme pemilihan Kapolri harus tetap mempertahankan kemandirian dan profesionalisme institusi Polri. Ia berharap agar komisi reformasi polri dapat memberikan solusi yang lebih efektif dan transparan dalam menjaga kualitas kepemimpinan kepolisian.