Puan Maharani Menolak Usulan Koalisi Permanen di Tengah Bencana
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, menolak mengomentari usulan pembentukan koalisi permanen dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Menurutnya, saat ini bukan waktu yang tepat untuk membahas isu tersebut karena beberapa provinsi di Sumatera sedang menghadapi bencana alam.
“Sekarang kita sedang berduka karena musibah sedang melanda saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Jadi lebih baik kita sama-sama berdoa dulu,” ujarnya saat berada di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, pada Senin, 8 Desember 2025.
Puan menegaskan bahwa fokus utama sekarang adalah penanganan bencana di ketiga provinsi tersebut. Ia menilai bahwa urusan politik dapat dibahas setelah situasi pascabencana kembali normal.
Dia meminta semua elemen masyarakat untuk fokus pada pemulihan kondisi pasca-bencana. Ia juga menyarankan agar wacana koalisi permanen yang diusulkan dalam revisi Undang-Undang Pemilihan Umum tidak dibahas sekarang.
“Nanti ngomongin RUU Pemilu itu. Urusan koalisi permanen, urusan politik, nanti aja setelah Indonesia kembali normal dan saudara-saudara kita sudah pulih,” kata dia.
Usulan tentang koalisi permanen disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, saat ia berpidato dalam perayaan ulang tahun ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, pada Jumat, 5 Desember 2025. Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut hadir, bersama sejumlah jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju.
Menurut Bahlil, pemerintahan yang berkelanjutan membutuhkan stabilitas. Hal ini, menurutnya, bisa tercapai jika koalisi yang mendukung pemerintahan bersifat tetap permanen.
“Kami menyarankan harus ada koalisi permanen. Saya tidak tahu berapa partai yang bisa diajak, yang penting konsepnya dibuka,” katanya usai acara.
Bahlil mengklaim bahwa wacana koalisi permanen memiliki nilai positif. Menurutnya, dengan sifatnya yang permanen maka koalisi tidak perlu lagi mencari-cari format untuk mendukung pemerintahan.
“Jadi jangan menjadi koalisi pada saat senang. Ketika menderita, partai politik pergi (dari koalisi),” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu.
Ia menjelaskan bahwa politik tidak selalu untung terus. Ada kalanya koalisi partai politik merugi ketika gagal mencapai tujuan dan kepentingannya.
Dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, didukung oleh koalisi gemuk bernama Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus. Koalisi ini dibentuk atas inisiatif Prabowo, dengan tujuan untuk menggabungkan partai-partai yang sebelumnya saling bertarung dalam Pilpres 2024.
KIM Plus terdiri dari 9 partai politik anggota KIM dan beberapa partai politik di luar koalisi. Anggota asli KIM adalah Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Gelora, Garuda, dan Prima, yang mendukung sejak kontestasi Pilpres 2024. Koalisi bertambah dengan bergabungnya PKS, PKB, PPP, Perindo, dan NasDem. Penambahan koalisi inilah yang disebut dengan KIM Plus.
PDIP merupakan satu-satunya partai parlemen yang berada di luar koalisi. Kendati berada di luar koalisi, PDIP dalam beberapa kesempatan telah menegaskan dukungan kepada pemerintahan Prabowo.
Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, mengatakan bahwa Prabowo pernah menawarkan agar KIM Plus menjadi koalisi permanen.
“Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan,” kata dia pada Jumat, 14 Februari 2025.
PKB menyambut baik tawaran itu. Menurut Cak Imin, tawaran itu membuat percepatan pembangunan.
“Tentu PKB menyambut baik koalisi permanen. Menjadi perkuatan dari percepatan pembangunan,” ujar Cak Imin.
Eka Yudha Saputra dan Novali Panji Nugroho berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar