Purbaya Bocorkan Dana Rp 399 Triliun untuk Belanja Januari 2026

nurulamin.pro.CO.ID-JAKARTA
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa posisi kas pemerintah hingga akhir tahun 2025 masih dalam kondisi kuat. Dana sebesar Rp 399 triliun tersedia, dengan sebagian besar ditempatkan di Bank Indonesia (BI) untuk mengantisipasi kebutuhan belanja pada Januari 2026.

"Akhir tahun 2025, uang saya ada sekitar Rp 390-an triliun di luar sana, sebagian di BI karena siap-siap untuk pengeluaran Januari," ujar Purbaya dalam Konferensi Pers di Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Menurutnya, jika dana tersebut nantinya masih berlebih, pemerintah dapat mengembalikannya ke perbankan sesuai kebutuhan pengelolaan kas negara. Pengelolaan likuiditas saat ini jauh lebih fleksibel berkat sinkronisasi kebijakan fiskal dengan bank sentral.

"Tapi dengan bantuan, dengan sinkronisasi kebijakan dengan bank sentral, perbankan sekarang cukup likuiditasnya," katanya.

Sebelumnya, Kepala Ekonom BCA David Sumual melakukan perhitungan terkait percepatan belanja. Ia menyatakan bahwa kebutuhan anggaran pada kuartal I-2026 bisa bertambah antara Rp 100 triliun hingga Rp 190 triliun dari kuartal I-2025.

Sebagai gambaran, pada kuartal I-2025 belanja negara mencapai Rp 620,3 triliun atau 17,1% dari target. Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 413,2 triliun. Artinya, bila ada tambahan belanja negara Rp 100 triliun, pemerintah setidaknya harus menyiapkan dana Rp 720 triliun atau 18,74% dari target Rp 3.842,7 triliun, untuk pembiayaan kuartal I 2026.

“Belanja kuartal I-2026 ini dipengaruhi oleh puasa dan Lebaran yang sepenuhnya masuk di kuartal I ditambah program insentif konsumsi pemerintah,” tutur David kepada nurulamin.pro, Kamis (4/12/2025).

David menambahkan, mengingat pola musiman penerimaan yang biasanya baru melonjak pada awal kuartal II 2025 serta posisi kas pemerintah di Bank Indonesia (BI) yang saat ini turun ke level terendah sejak 2020, kisaran Rp 226,1 triliun per Oktober 2025, maka kenaikan belanja fiskal di awal tahun depan akan mendorong pemerintah untuk front-loading melakukan penerbitan surat utang negara (SUN), untuk memenuhi kebutuhan belanja.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Pemerintah

Beberapa faktor penting yang memengaruhi belanja pemerintah adalah:
Musim Puasa dan Lebaran: Kedua peristiwa ini sering kali memengaruhi pengeluaran pemerintah, terutama dalam bentuk insentif dan program pemerintah lainnya.
Pola Penerimaan Pendapatan: Biasanya pendapatan pemerintah meningkat pada kuartal II, sehingga pengeluaran di kuartal I cenderung lebih tinggi.
Posisi Kas Pemerintah di BI:* Saat ini posisi kas pemerintah di BI telah turun ke level terendah sejak 2020, yaitu sekitar Rp 226,1 triliun per Oktober 2025. Hal ini membuat pemerintah perlu lebih hati-hati dalam mengelola dana.

Strategi Pengelolaan Kas Negara

Untuk menjaga stabilitas keuangan, pemerintah memiliki beberapa strategi pengelolaan kas negara, antara lain:
Penempatan Dana di Bank Indonesia: Sebagian besar dana disimpan di BI sebagai cadangan untuk kebutuhan belanja mendadak.
Kebijakan Sinkronisasi Fiskal dan Moneter: Dengan sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter, likuiditas perbankan menjadi lebih stabil.
Pembiayaan Melalui Surat Utang Negara (SUN):* Jika dana tidak cukup, pemerintah dapat melakukan penerbitan SUN untuk memenuhi kebutuhan belanja.

Perkiraan Kebutuhan Anggaran

Berdasarkan analisis David Sumual, kebutuhan anggaran untuk kuartal I-2026 bisa meningkat signifikan. Jika terjadi penambahan belanja sebesar Rp 100 triliun, maka dana yang dibutuhkan adalah sekitar Rp 720 triliun. Ini merupakan bagian dari total target anggaran sebesar Rp 3.842,7 triliun.

Dengan adanya perkiraan ini, pemerintah perlu merencanakan pengeluaran secara matang agar tidak terjadi kesenjangan anggaran. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa pengelolaan dana tetap efisien dan transparan.

Tantangan dan Peluang

Meskipun posisi kas pemerintah masih kuat, ada tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah fluktuasi pendapatan yang biasanya baru naik pada kuartal II. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempersiapkan dana secara dini untuk menghadapi kebutuhan belanja di awal tahun.

Di sisi lain, peluang juga terbuka untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan. Dengan adanya sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter, pemerintah dapat lebih mudah mengatur likuiditas dan menghindari risiko defisit anggaran.