Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Tanggapi Isu Pengiriman Baju Ilegal ke Lokasi Bencana
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, tampak mengalami kebingungan ketika diwawancarai terkait izin pengiriman baju ilegal yang diberikan kepada masyarakat terdampak di lokasi bencana Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Ia langsung membalikkan pertanyaan kepada awak media, menanyakan sosok anak buahnya yang pernah menyampaikan wacana tersebut.
Purbaya menegaskan bahwa segala keputusan terkait kebijakan pemerintah berada di tangannya sendiri. Siapa yang bilang? Menterinya gua, dia bukan menteri, tegas Purbaya saat ditemui usai Peresmian Alat Pemindai Peti Kemas dan Peluncuran Aplikasi Kepabeanan bernama Trade AI di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (12/12).
Ketika bertemu dengan anak buahnya, ia secara tegas memperingatkan agar tidak memberikan pernyataan yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Lo jangan kasih pernyataan aneh-aneh, lo (ke awak media), katanya dengan nada sedikit tinggi. Anak buahnya hanya menjawab singkat, Siap pak.
Pemerintah Tidak Melegalkan Distribusi Baju Ilegal
Purbaya kemudian menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melegalkan distribusi pakaian ilegal, termasuk bal pres, untuk alasan apa pun. Ia menekankan bahwa baju balpres, meskipun dalam kondisi baru, tetap merupakan barang ilegal. Bahkan, secara aturan tidak pernah ada izin yang diberikan untuk mengirimkan baju ilegal ke lokasi bencana.
Yang itu kan illegal. Paling nggak, secara formal nggak ada kebijakan ke arah sana, even dari presiden pun saya pernah diskusi. Dia bilang jangan dulu. Sampai sekarang sih belum ada, tegasnya.
Ia memastikan bahwa pemerintah tidak ingin membuka celah praktik pengiriman ilegal untuk alasan kemanusiaan. Menurutnya, jika hal ini dilakukan justru akan memicu lebih banyak balpres ilegal masuk ke Indonesia dengan dalih bantuan bencana.
Jangan sampai nanti gara-gara itu, banyak lagi balpres masuk dengan alasan kan bagus buat itu bencana, ujarnya.
Prioritas Produk Dalam Negeri
Purbaya menekankan bahwa pemerintah lebih memilih mengutamakan produk dalam negeri untuk bantuan fisik ke lokasi terdampak bencana. Bahkan, ia mengaku siap jika pemerintah harus merogoh kocek demi mengirimkan pakaian-pakaian baru ke kawasan bencana.
Lebih baik kita beli barang-barang dalam negeri, produk UMKM, dikirim ke bencana yang baru. Saya lebih baik ngeluarin uang ke situ, kalau terpaksa. Dibanding pakai barang-barang balpres itu, tukas Purbaya.
Kesimpulan
Dari penjelasan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, terlihat bahwa pemerintah sangat konsisten dalam menjaga kebijakan hukum terkait pengiriman barang ilegal. Meskipun tujuannya adalah bantuan kemanusiaan, pemerintah tetap bersikeras bahwa setiap kebijakan harus diambil melalui jalur resmi dan legal.
Selain itu, prioritas utama pemerintah adalah mendukung produk lokal, khususnya UMKM, sebagai bentuk dukungan ekonomi nasional. Hal ini juga menjadi langkah strategis dalam mengurangi ketergantungan pada barang impor yang tidak memiliki izin resmi.
Dengan demikian, kebijakan pemerintah dalam menghadapi bencana tidak hanya berfokus pada penyediaan bantuan darurat, tetapi juga pada penguatan sistem hukum dan perekonomian dalam negeri.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar