Purbaya Tegas Larang Pengiriman Baju Ilegal untuk Korban Bencana

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Tanggapi Isu Pengiriman Baju Ilegal ke Lokasi Bencana

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap isu yang beredar tentang pengiriman baju ilegal untuk masyarakat terdampak di lokasi bencana Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Saat ditanya mengenai izin terkait hal tersebut, ia tampak bingung dan langsung mempertanyakan sumber informasi tersebut.

Purbaya menegaskan bahwa segala keputusan terkait kebijakan pemerintah berada di tangannya sendiri. Ia menyatakan bahwa dirinya adalah menteri yang bertanggung jawab, dan tidak ada orang lain yang bisa membuat pernyataan atau kebijakan tanpa persetujuannya.

Siapa yang bilang? Menterinya gua, dia bukan menteri, tegas Purbaya saat ditemui usai Peresmian Alat Pemindai Peti Kemas dan Peluncuran Aplikasi Kepabeanan bernama Trade AI di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (12/12).

Ia kemudian menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melegalkan distribusi pakaian ilegal, termasuk bal pres, untuk alasan apa pun. Menurutnya, meskipun baju balpres dalam kondisi baru, tetap merupakan barang ilegal karena tidak memiliki izin resmi.

Nggak ada kebijakan formal ke arah itu, bahkan dari presiden pun saya pernah diskusi. Dia bilang jangan dulu. Sampai sekarang sih belum ada, ujarnya.

Purbaya juga menekankan bahwa pemerintah tidak ingin membuka celah praktik pengiriman ilegal dengan dalih kemanusiaan. Ia khawatir jika hal ini dilakukan, maka akan semakin banyak baju ilegal masuk ke Indonesia dengan alasan bantuan bencana.

Jangan sampai nanti gara-gara itu, banyak lagi balpres masuk dengan alasan kan bagus buat itu bencana, katanya.

Prioritas Produk Dalam Negeri untuk Bantuan Bencana

Lebih lanjut, Purbaya menekankan bahwa pemerintah lebih memilih mengutamakan produk dalam negeri untuk bantuan fisik ke lokasi terdampak bencana. Ia menyatakan siap merogoh kocek pemerintah jika diperlukan untuk mengirimkan pakaian-pakaian baru ke kawasan bencana.

Lebih baik kita beli barang-barang dalam negeri, produk UMKM, dikirim ke bencana yang baru. Saya lebih baik ngeluarin uang ke situ, kalau terpaksa. Dibanding pakai barang-barang balpres itu, tegasnya.

Purbaya juga meminta agar anak buahnya tidak memberikan pernyataan yang tidak jelas atau aneh-aneh kepada awak media. Ia menegaskan bahwa semua kebijakan harus melalui proses yang benar dan transparan.

Lo jangan kasih pernyataan aneh-aneh, lo (ke awak media), kata Purbaya dengan nada sedikit tinggi.

Siap pak, jawab anak buahnya singkat.

Tindakan Konkret untuk Menghindari Praktik Ilegal

Purbaya menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau dan mencegah adanya praktik pengiriman ilegal barang ke lokasi bencana. Ia menilai bahwa kebijakan seperti ini bisa merusak sistem distribusi bantuan yang sudah ada.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama dalam menjaga integritas dan keamanan dalam pengiriman bantuan. Menurutnya, setiap langkah harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai aturan yang berlaku.

Dengan pendekatan yang proaktif dan transparan, Purbaya berharap dapat menghindari adanya kesalahpahaman atau praktik ilegal yang bisa merugikan masyarakat dan pemerintah.

Diskusi Pembaca

Belum ada komentar

Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!

Tambah Komentar
Email tidak akan dipublikasikan