Purbaya Umumkan Dana Rp399 Triliun untuk Belanja Januari 2026

nurulamin.pro.CO.ID-JAKARTA
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa posisi kas pemerintah hingga akhir tahun 2025 masih dalam kondisi yang stabil dan kuat. Dana sebesar Rp 399 triliun disiapkan oleh pemerintah, dengan sebagian besar ditempatkan di Bank Indonesia (BI) untuk menghadapi kebutuhan belanja pada Januari 2026.

“Di akhir tahun 2025, saya memiliki dana sekitar Rp 390-an triliun di luar sana, sebagian besar disimpan di BI sebagai persiapan untuk pengeluaran di bulan Januari,” ujar Purbaya saat memberikan pernyataan pers di Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Menurutnya, jika dana tersebut masih tersisa setelah kebutuhan belanja terpenuhi, pemerintah dapat kembali mengembalikannya ke sistem perbankan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan kas negara.

Ia menekankan bahwa pengelolaan likuiditas saat ini lebih fleksibel berkat sinkronisasi kebijakan fiskal dengan bank sentral.

“Dengan bantuan dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah dan bank sentral, perbankan saat ini cukup memiliki likuiditas yang memadai,” tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Ekonom BCA David Sumual mengungkapkan bahwa untuk mempercepat belanja pemerintah, anggaran di kuartal I-2026 bisa meningkat sebesar Rp 100 triliun hingga Rp 190 triliun dibandingkan kuartal I-2025.

Sebagai contoh, pada kuartal I-2025 belanja negara mencapai Rp 620,3 triliun atau sebesar 17,1% dari target. Sementara itu, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 413,2 triliun. Jika ada penambahan belanja negara sebesar Rp 100 triliun, maka pemerintah harus menyiapkan dana sebesar Rp 720 triliun atau sekitar 18,74% dari target total Rp 3.842,7 triliun untuk pembiayaan kuartal I-2026.

“Belanja kuartal I-2026 dipengaruhi oleh puasa dan Lebaran yang sepenuhnya masuk dalam kuartal I, ditambah dengan program insentif konsumsi pemerintah,” jelas David kepada nurulamin.pro, Kamis (4/12/2025).

David juga menambahkan bahwa mengingat pola musiman penerimaan yang biasanya baru meningkat pada awal kuartal II 2025, serta posisi kas pemerintah di Bank Indonesia (BI) yang turun ke level terendah sejak 2020, yaitu sekitar Rp 226,1 triliun per Oktober 2025, maka kenaikan belanja fiskal di awal tahun depan akan mendorong pemerintah untuk melakukan front-loading penerbitan surat utang negara (SUN) guna memenuhi kebutuhan belanja.

Beberapa faktor seperti musim puasa dan Lebaran, serta kebijakan insentif yang diterapkan, menjadi alasan utama meningkatnya kebutuhan belanja di awal tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu merencanakan pengelolaan keuangan secara lebih cermat agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

Selain itu, pengelolaan dana yang baik dan transparan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan fiskal pemerintah. Dengan adanya mekanisme sinkronisasi antara pemerintah dan bank sentral, diharapkan kebijakan keuangan dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap dinamika ekonomi.