Pendanaan Bantuan Bencana Dijamin Pemerintah
Pemerintah telah menyiapkan sumber pendanaan untuk program bantuan bencana yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup alokasi dana sebesar Rp4 miliar per kabupaten/kota dan Rp20 miliar per provinsi. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam beberapa pernyataannya.
Menkeu menjelaskan bahwa anggaran untuk penanganan bencana tidak akan menjadi masalah. Dana tersebut berasal dari penyisiran belanja APBN 2026 sejak dini. Penyisiran dilakukan untuk mengurangi kegiatan yang dinilai kurang penting, seperti rapat-rapat yang tidak jelas tujuannya atau aktivitas lainnya yang tidak terlalu berguna.
"Kita sisir anggaran 2026 sebelum kejadian, sudah kita sisir sebelumnya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu berguna, seperti rapat gak jelas atau segala macam. Jadi kita bukan potong anggaran ya, efisiensi kan. Itu udah kita lihat, ada sekitar Rp 60 triliun ada," ujar Purbaya dikutip dari Tribunnews.
Selain itu, Purbaya menyatakan bahwa pemerintah masih memiliki cadangan anggaran, sehingga pelaksanaan program bantuan bencana dapat berjalan tanpa mengganggu program prioritas lainnya.
"Yang jelas sih enggak apa-apa ya, jadi kita udah sisir. Begitu APBN-nya selesai, kita sisir semuanya, kita enggak mau ngulangin lagi seperti tahun lalu yang mana kita potong aja, asal potong. Dari situ, jadi untungnya dari situ. Kita masih ada cadangan, jadi enggak usah khawatir," papar dia.
Anggaran Bencana Tahunan
Setiap tahun, pemerintah memiliki anggaran bencana sebesar Rp5 triliun. Namun, untuk tahun ini, anggaran yang disiapkan lebih besar, yaitu sebesar Rp60 triliun. Anggaran ini digunakan untuk memastikan kesiapan pemerintah dalam menghadapi bencana alam.
Dalam rapat terbatas (ratas) yang diadakan di Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan agar 52 kabupaten/kota terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diberi bantuan masing-masing sebesar Rp2 miliar.
Usulan tersebut disampaikan Tito kepada Presiden Prabowo Subianto. Menanggapi usulan itu, Presiden Prabowo memutuskan untuk melipatgandakan dukungan anggaran menjadi Rp4 miliar per kabupaten/kota. Selain itu, Prabowo juga menambah Rp20 miliar untuk tiga pemerintah provinsi yang terdampak.
"Mendagri, Anda minta Rp 2 miliar? Saya kasih Rp 4 miliar. Untuk provinsi, saya kasih Rp20 miliar," ujar Prabowo.
Kesiapan Pemerintah dalam Menghadapi Bencana
Pemerintah telah menyiapkan berbagai sumber pendanaan untuk menghadapi bencana. Selain anggaran rutin, pemerintah juga melakukan efisiensi belanja APBN 2026 untuk memastikan dana tersedia.
Penyisiran belanja dilakukan dengan cermat agar tidak mengganggu program prioritas. Dengan demikian, pemerintah tetap bisa menjalankan berbagai kebijakan penting tanpa mengorbankan kesiapan dalam menghadapi bencana alam.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar