Rakerda PKK Wonosobo Tingkatkan Kesejahteraan Keluarga dan Percepat Penurunan Stunting

Rakerda PKK Wonosobo Tingkatkan Kesejahteraan Keluarga dan Percepat Penurunan Stunting

Kolaborasi Pemkab Wonosobo dan PKK dalam Penguatan Kepemimpinan dan Program Keluarga

Pemerintah Kabupaten Wonosobo bersama TP PKK Persatuan melakukan kolaborasi dalam penguatan kelembagaan PKK. Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Wonosobo, Amir Husein, dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda), Rapat Konsultasi (Rakon), dan Pencanangan Kesatuan Gerak PKK “Bangga Kencana Kesehatan Kabupaten Wonosobo 2025”, yang berlangsung pada Senin, 8 Desember 2025, di Gedung Adipura.

Menurutnya, kegiatan ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan wadah penentu arah gerakan PKK tahun mendatang. PKK memiliki posisi strategis sebagai mitra utama pemerintah daerah dalam pembangunan manusia.

“Arah gerakan PKK mesti berfokus pada penguatan ketahanan keluarga di segala aspek, baik ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dari keluarga yang berdaya, akan lahir generasi unggul dan masyarakat sejahtera,” ujarnya.

Husein juga menginstruksikan jajaran TP PKK agar memedomani hasil Rakernas X PKK yang melahirkan pedoman baru untuk pelaksanaan gerakan PKK di daerah. Penyesuaian cerdas antara kebijakan nasional dengan program kerja daerah dinilai menjadi kunci keberlanjutan gerakan PKK.

Isu Stunting sebagai PR Besar Wonosobo

Wabup menyebut stunting sebagai isu strategis yang masih menjadi PR besar Wonosobo. Ia memberikan apresiasi atas komitmen PKK dalam mendorong peningkatan kualitas keluarga melalui program perencanaan sehat dan penguatan program KB.

“Kolaborasi lintas sektor adalah keniscayaan. PKK harus menjadi pusat inovasi layanan keluarga yang dampaknya betul-betul dirasakan masyarakat,” katanya.

Di akhir sambutannya, Husein mengajak seluruh pihak, baik PKK, OPD, camat, kades, lurah, serta semua mitra yang ada, untuk memperkuat sinergi dan kebersamaan.

“Mari kita bahu membahu membangun keluarga yang berdaya, mandiri, dan bahagia sebagai fondasi Wonosobo yang sejahtera, adil, dan makmur,” ujarnya.

Momentum untuk Menyelaraskan Program PKK Menuju Tahun 2026

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Wonosobo, Dyah Afif Nurhidayat, dalam laporannya menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum untuk menyelaraskan program PKK menuju tahun 2026. Seluruh pengurus kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan, serta mitra strategis hadir untuk memantapkan sinergi.

Dyah menekankan integrasi kegiatan Rakerda, Rakon dengan Pencanangan Kesatuan Gerak PKK, Bangga Kencana, dan Kesehatan, sebagai bentuk kolaborasi antara PKK dan DPPKBPPPA.

Melalui momentum ini, PKK didorong menjadi agen perubahan bagi program Bangga Kencana, termasuk edukasi kesehatan reproduksi serta penguatan keluarga berencana.

Dokumen Strategis dari Rakernas X PKK

Dyah menjelaskan bahwa Rakernas X PKK telah menghasilkan tiga dokumen strategis untuk periode 2025–2029, yaitu: Rencana Induk Gerakan PKK, Strategi Gerakan PKK, Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan PKK.

Arah kebijakan nasional PKK lima tahun mendatang difokuskan pada Penguatan ketahanan keluarga (kesehatan, gizi, PHBS). Penguatan pendidikan dan perlindungan anak. Digitalisasi kelembagaan dan optimalisasi dasawisma.

Pemkab dan PKK juga menyoroti peran strategis PKK dalam mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita non-PAUD.

Upaya Penurunan Stunting dan Transformasi Posyandu

Pada upaya penurunan stunting, Dyah menyampaikan capaian program GENTING, sekaligus mengingatkan perlunya pendampingan lebih intensif agar intervensi benar-benar menyentuh akar masalah.

Salah satu poin penting yang disampaikan adalah transformasi Posyandu melalui amanat Permendagri No. 13 Tahun 2024. Regulasi ini mendorong Posyandu menjadi pusat layanan terpadu enam bidang, yaitu Kesehatan Ibu dan Anak, KB dan Kesehatan Reproduksi, Gizi, Pendidikan Anak dan Pengasuhan, Ekonomi Keluarga (UP2K), Ketahanan Lingkungan & Kesiapsiagaan Bencana.

Tahun 2025, Wonosobo menetapkan tiga pilot project Posyandu 6 Bidang, antara lain Desa Manggis (Leksono), Desa Sukorejo (Mojotengah), dan Desa Candimulyo (Kertek). Selanjutnya, Pemkab menargetkan seluruh Posyandu di Wonosobo dapat menerapkan model layanan terpadu ini pada 2026.

Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Sebagai wujud implementasi, pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) juga dibuka di area acara, dengan target 27 akseptor.

Diskusi Pembaca

Belum ada komentar

Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!

Tambah Komentar
Email tidak akan dipublikasikan