Komunikasi Pemerintah Dalam Penanganan Bencana Dianggap Tidak Efektif
JAKARTA – Seorang ahli komunikasi politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Profesor Gun Gun Heryanto, menyoroti pentingnya komunikasi dalam penanganan bencana. Menurutnya, komunikasi pemerintah terhadap masyarakat masih mengalami kekosongan besar, khususnya dalam situasi bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Pada malam hari Rabu (10/12/2025), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa sebanyak 969 orang meninggal dunia akibat banjir bandang dan longsor yang terjadi di ketiga provinsi tersebut pada akhir November lalu. Selain itu, ada 252 orang lainnya yang masih hilang.
Gun Gun menyatakan bahwa salah satu aspek yang kurang optimal dalam penanganan bencana adalah komunikasi kebencanaan. Ia menilai pernyataan pemerintah pusat harus selaras dengan realitas yang terjadi di lapangan.
"Perlu adanya keselarasan antara pernyataan presiden dengan situasi nyata di lapangan," ujarnya dalam program Satu Meja KompasTV, Rabu.
Menurut Gun Gun, pernyataan resmi dari pemerintah harus disertai dengan informasi yang jelas dan transparan. Contohnya, ketika Menteri ESDM ditanya tentang kondisi listrik, jawabannya harus dapat dipertanggungjawabkan dan diperiksa oleh masyarakat maupun media.
"Jika ada ketidakkonsistenan antara pernyataan pemerintah dan realitas di masyarakat, akan tercipta gap atau celah. Gap ini bisa memicu ketidakpercayaan publik," tambahnya.
Dampak dari ketidakpercayaan ini, menurut Gun Gun, bisa sangat merusak kredibilitas pemerintah. Ia menekankan bahwa keterbukaan informasi dan komunikasi yang efektif sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Selain itu, Gun Gun juga menyarankan agar dalam penanganan bencana di Sumatera, diperlukan seorang leader of information. Ia menilai bahwa penanganan bencana tidak cukup hanya dilakukan melalui ucapan atau pernyataan, tetapi harus diimbangi dengan tindakan nyata di lapangan.
"Jika pernyataan saja sudah bermasalah, bagaimana mungkin tindakan di lapangan bisa berjalan baik?" tanyanya.
Tanggapan dari BNPB
Menanggapi pernyataan tersebut, Anggota Pengarah BNPB, Puji Pujiono, menjelaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas pengumpulan dan penyampaian informasi bencana di Sumatera adalah Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB.
"Kami memiliki Kepala Pusat Data dan Informasi di BNPB yang bertugas mengumpulkan semua data, kemudian menyampaikannya kepada publik. Selain itu, informasi tersebut juga disampaikan kepada Presiden dan Menteri Koordinator serta pihak-pihak terkait," jelas Puji Pujiono.
Ia menegaskan bahwa BNPB telah melakukan upaya maksimal dalam mengkomunikasikan informasi bencana kepada masyarakat. Namun, ia juga mengakui bahwa komunikasi yang efektif dan transparan tetap menjadi tantangan utama dalam penanganan bencana.
Pentingnya Transparansi dan Keterbukaan
Dalam konteks penanganan bencana, transparansi dan keterbukaan informasi menjadi faktor kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Jika pemerintah gagal memberikan informasi yang akurat dan cepat, maka akan timbul keraguan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.
Oleh karena itu, diperlukan sistem komunikasi yang lebih baik, termasuk melibatkan para ahli komunikasi dan media untuk membantu menyebarkan informasi secara luas dan tepat sasaran.
Kesimpulan
Komunikasi pemerintah dalam penanganan bencana masih menghadapi banyak tantangan. Untuk menciptakan kepercayaan publik, diperlukan keselarasan antara pernyataan resmi dan realitas di lapangan. Selain itu, sistem informasi yang transparan dan terbuka harus ditingkatkan agar masyarakat dapat memperoleh data yang akurat dan relevan.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar