Retribusi Daerah Belum Maksimal, DPRD Minta TPAD SBT Perbaiki Pengelolaan PAD

Anggota DPRD SBT Soroti Pengelolaan PAD yang Belum Optimal

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Fadli Salim Elbetan, menyampaikan beberapa kekhawatiran terkait pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum dimaksimalkan oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra Komisi III. Hal ini disampaikannya dalam rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) pada malam hari, Kamis (11/12/2025).

Menurut Fadli, berdasarkan hasil rapat dengan mitra Komisi III, masih ada peluang PAD yang tersebar di berbagai OPD tetapi belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber pendapatan daerah. Ia menyoroti bahwa beberapa kebijakan pendapatan daerah berada di bawah tanggung jawab OPD seperti pertanian, perikanan, dan kelautan.

Kami telah memberikan tekanan kepada OPD tersebut agar meningkatkan PAD melalui retribusi daerah, ujarnya. Ia menjelaskan bahwa sedikitnya terdapat tiga komponen retribusi yang menjadi fokus utama, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan.

Fadli memberikan contoh temuan di Dinas Kesehatan yang memiliki dua sumber retribusi namun belum ditangani secara optimal. Di Dinas Kesehatan, ada dua retribusi yang harus dipungut, yaitu retribusi MES Rumah Sakit dan Gedung Rumah Guna. Ini sudah menjadi catatan kami dalam rapat komisi, jelasnya.

Selain itu, Fadli menyebut bahwa beberapa OPD telah menyusun rancangan peningkatan PAD melalui unit-unit layanan mereka. Namun, ia menilai bahwa diperlukan pengawasan lebih lanjut dari pemerintah daerah agar pendapatan tersebut benar-benar terealisasi.

Ini masukan kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk menjadi perhatian serius. Sementara untuk RSUD, kita tidak bahas karena setiap tahun retribusinya memang masuk sebagai pendapatan daerah, tambahnya.

Fadli berharap kebijakan PAD ke depan dapat lebih terukur dan dikelola secara optimal. Dengan demikian, kemandirian fiskal Kabupaten SBT dapat meningkat, sehingga mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Tantangan dalam Pengelolaan PAD

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan PAD antara lain:

• Kurangnya koordinasi antara OPD dan TPAD dalam mengoptimalkan pendapatan daerah.
• Keterbatasan kapasitas dan sumber daya di beberapa OPD untuk menjalankan kebijakan pendapatan secara efektif.
• Ketidakjelasan mekanisme pengumpulan dan pengelolaan retribusi yang berpotensi menghambat realisasi PAD.

Langkah yang Diperlukan

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa langkah penting perlu dilakukan:

• Meningkatkan sosialisasi dan pelatihan bagi pegawai OPD terkait kebijakan pendapatan daerah.
• Memperkuat kerja sama antara DPRD, TPAD, dan OPD dalam merancang strategi peningkatan PAD.
• Menyusun sistem monitoring dan evaluasi yang transparan dan akuntabel.

Dengan adanya perbaikan dalam pengelolaan PAD, diharapkan Kabupaten SBT dapat mencapai kemandirian fiskal yang lebih baik, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pembangunan daerah secara mandiri dan berkelanjutan.