Penghapusan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menjadi topik perbincangan. Wacana ini memicu berbagai tanggapan dari berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi dan pengamat ekonomi. SLIK selama ini menjadi sumber utama informasi mengenai riwayat kredit bagi lembaga perbankan dan pembiayaan dalam menilai kelayakan calon debitur. Dengan demikian, wacana penghentian atau restrukturisasi sistem ini dinilai dapat berdampak luas terhadap proses penyaluran kredit nasional.
Wacana penghapusan SLIK muncul setelah Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut bahwa SLIK menjadi hambatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam mengakses kredit pemilikan rumah (KPR). Pendapat ini memicu diskusi tentang bagaimana cara mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang tidak memiliki akses layak terhadap perumahan.
Pengamat Pasar Modal Hans Kwee menilai bahwa wacana penghapusan SLIK untuk mempermudah kredit rumah subsidi merupakan kebijakan yang sangat berisiko. Menurutnya, SLIK berfungsi sebagai alat pencatat rekam jejak kredit seseorang, sehingga bank dapat memprediksi tingkat risiko kredit macet. Ia menjelaskan bahwa:
"Ini usulan yang kurang tepat. Sebenarnya SLIK itu track record kredit seseorang. Jadi ini menjadi acuan bank dalam menyalurkan kredit. Nah asumsi yang dipakai disini adalah kalau orang itu pernah punya masalah, maka bank itu harus hati-hati dalam menyalurkan kredit."
Hans menegaskan bahwa penghapusan SLIK sama saja dengan menghilangkan alat navigasi penting bagi perbankan dalam menyalurkan kredit. Tanpa riwayat kredit, bank akan kesulitan menilai kemampuan bayar calon debitur. Ia menilai, jika SLIK dihapus dan kredit tetap diberikan, potensi kredit macet akan meningkat tajam. Padahal dana yang disalurkan bank berasal dari masyarakat dan memiliki biaya, sehingga memberikan kredit kepada pihak yang belum layak justru memindahkan risiko dari debitur ke industri perbankan.
Ia mengingatkan bahwa kenaikan kredit macet dapat mengancam kesehatan perbankan dan memicu krisis ekonomi. Hans mencontohkan krisis subprime mortgage di Amerika Serikat pada 2008, ketika kredit diberikan kepada kelompok yang tidak layak sehingga memicu lonjakan gagal bayar dan mengguncang ekonomi global.
Dia mengakui bahwa kebutuhan hunian penting, tetapi menilai tidak semua orang otomatis layak memperoleh kredit. Untuk menjaga stabilitas keuangan, ia mengusulkan agar pemerintah menyediakan skema rumah, rusun, atau apartemen sewa bersubsidi agar harganya terjangkau. Hans juga menyarankan agar hunian sewa tersebut disesuaikan dengan lokasi tempat bekerja guna menekan biaya hidup dan meningkatkan efisiensi waktu bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Beberapa solusi alternatif telah diajukan oleh para ahli, seperti penguatan sistem pelacakan kredit yang lebih fleksibel, serta peningkatan akses perumahan melalui program pemerintah. Namun, penting untuk mencari keseimbangan antara perlindungan sistem keuangan dan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, kebijakan yang diambil harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar