Risiko mundur teratur "Pax Americana"

DI AWAL tahun 2026, tepatnya setelah tanggal 7 Januari, dunia nampaknya sudah tidak lagi sekedar berada di persimpangan jalan, tapi sudah masuk pada proses pembongkaran fondasi yang telah menyokong stabilitas internasional selama delapan dekade.

Lihat saja, keputusan drastis Washington untuk menarik diri dari 66 organisasi dan konvensi internasional bukan sekadar langkah politik isolasionis, tapi penutupan tirai bagi era Pax Americana, sebuah tatanan dunia di mana Amerika Serikat bertindak sebagai penjamin keamanan, penyedia likuiditas, dan arsitek utama dari aturan main global sejak perang dunia kedua usai.

Dengan satu goresan pena, di tanggal 7 Januari 2026, Donald Trump secara sadar telah melucuti status Amerika sebagai "Negara yang Sangat Dibutuhkan" (The Indispensable Nation) di dunia.

Penarikan diri ini akan menciptakan preseden yang cukup berbahaya dalam hukum internasional karena komitmen multilateral negara adidaya kini bersifat tentatif dan dapat dibatalkan sewaktu-waktu.

Langkah ini tentu langsung mengirimkan sinyal ketidakpastian ke seluruh ibu kota dunia, dari Berlin hingga Tokyo.

Secara geopolitik, nampaknya keputusan strategis ini adalah manifestasi dari kelelahan sebuah imperium (imperial overstretch).

Yang membedakannya kali ini adalah bahwa Amerika tidak sedang dipaksa mundur oleh kekuatan militer manapun, tapi memilih untuk mundur karena pergeseran persepsi internal yang menganggap bahwa beban tatanan global tidak lagi sebanding dengan keuntungan domestik yang didapat.

Kekosongan yang ditinggalkan oleh Amerika Serikat di lembaga-lembaga seperti UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change - konvensi kerangka kerja PBB untuk perubahan iklim), badan-badan khusus PBB lainnya, hingga komisi ekonomi regional, akan menciptakan vakum kekuasaan yang secara alami diisi oleh kekuatan besar lainnya.

Dalam sejarah kekuasaan global, tidak ada ruang yang dibiarkan hampa begitu saja dalam jangka waktu lama.

Artinya, ketika Amerika Serikat memilih menjadi aktor transaksional yang hanya fokus pada hubungan bilateral, maka secara otomatis Amerika Serikat akan kehilangan kemampuannya untuk menentukan, bahkan memaksakan norma-norma global.

Inilah titik balik di mana kepemimpinan dunia beralih dari diplomasi berbasis nilai (values-based diplomacy) menjadi diplomasi berbasis efisiensi dan kontrol teknokratis.

Dampak jangka panjang dari kebijakan ini, salah satu yang utama, adalah fragmentasi standar global.

Selama ini, institusi internasional berfungsi sebagai alat untuk mengharmoniskan aturan perdagangan, standar teknologi, dan protokol lingkungan.

Tanpa kehadiran Amerika Serikat sebagai penyeimbang, institusi-institusi ini akan bertransformasi menjadi alat perluasan pengaruh bagi mereka yang tetap tinggal dan memberikan pendanaan.

Otomatis setelah Amerika Serikat memilih hengkang, dunia sedang bergerak menuju tatanan multipolar yang aturannya sama sekali belum jelas, di mana aliansi lama kehilangan relevansinya dan negara-negara “menengah” dipaksa untuk melakukan navigasi mandiri di tengah persaingan dua kutub yang semakin asimetris.

Bagi China, tentu langkah negara Paman Sam ini akan menjadi peluang emas yang hanya datang sekali dalam satu abad.

Beijing selama ini terbilang berhasil membangun infrastruktur diplomatik yang sangat manjur untuk menyambut momen seperti ini.

Melalui strategi yang kerap sering disebut dengan "Reformasi Tata Kelola Global", China tidak sedang mencoba menghancurkan lembaga-lembaga internasional yang ada, tapi mengambil alih kendalinya dari dalam.

Dengan pengunduran diri Amerika Serikat dari 31 entitas PBB, China kini praktis menjadi penyumbang dana terbesar yang memiliki pengaruh suara paling signifikan.

Hal ini memungkinkan Beijing untuk menempatkan para birokrat terbaiknya di posisi-posisi kunci yang akan menentukan kebijakan pembangunan dunia ke depan.

Secara geopolitik, penguasaan atas institusi internasional akan memberikan China legitimasi yang tidak bisa didapatkan hanya melalui kekuatan militer.

Di bawah pengaruh China, institusi-institusi ini berkemungkinan besar akan mengalami pergeseran paradigma.

Fokus pada hak sipil dan politik yang selama ini didorong oleh dunia Barat akan digantikan oleh penekanan pada “pembangunan terencana”, plus narasi kedaulatan dan stabilitas negara.

Tak pelak, kondisi ini otomatis akan menjadi kemenangan ideologis bagi Beijing, di mana model pembangunan “terencana berpadu dengan watak politik otoritarian” akan segera memiliki panggung global untuk dipromosikan sebagai standar baru bagi negara-negara berkembang.

China tidak lagi perlu memaksa negara lain untuk mengikuti jejaknya, cukup mengubah aturan di tingkat internasional agar sejalan dengan kepentingan Beijing.

Lebih jauh lagi, penarikan diri Amerika dari berbagai komisi ekonomi regional akan memberikan ruang bagi China untuk mengintegrasikan wilayah-wilayah strategis seperti Asia-Pasifik, Afrika, dan Amerika Latin ke dalam sistem ekonomi berbasis “Beijing Consensus”.

Tanpa kehadiran Amerika sebagai pengawas atau kompetitor di forum-forum tersebut, China diperkirakan akan mampu mendorong perjanjian perdagangan yang lebih menguntungkan bagi korporasi pelat merah negeri Tirai Bambu tersebut.

Diakui atau tidak, kondisi ini berpotensi menjadi bentuk “neomercantilisme” modern yang dijalankan melalui saluran diplomatik resmi di tingkat global.

Pasalnya, setelah Amerika hengkang, China akan memegang kendali atas "perangkat lunak" hubungan internasional, sementara Amerika hanya menyisakan "perangkat keras" berupa kekuatan militer yang kian sulit digunakan tanpa dukungan legitimasi internasional.

Krisis kepercayaan diperkirakan juga akan melanda sekutu-sekutu dekat Amerika. Ketika Washington menarik diri dari perjanjian internasional secara sepihak, sekutu-sekutu di NATO dan Asia akan mulai meragukan kredibilitas komitmen pertahanan AS.

Jika Amerika bisa meninggalkan perjanjian iklim atau kesehatan yang sangat krusial bagi kelangsungan hidup umat manusia secara global, tidak ada jaminan bahwa Amerika tidak akan meninggalkan perjanjian pertahanan dengan para sekutunya jika tekanan domestik terus meningkat.

Ketidakpastian ini dipastikan akan mendorong negara-negara seperti Jerman, Perancis, dan Jepang untuk mulai semakin mematangkan konsep "otonomi strategis" (strategic autonomy), sebuah langkah yang pada akhirnya akan melemahkan kohesi Barat di satu sisi dan semakin memperkuat posisi tawar China di panggung dunia di sisi lain.

Dari sisi geoekonomi, mundurnya Amerika dari kerangka kerja perubahan iklim global (UNFCCC) boleh jadi akan menjadi kesalahan strategis terbesar dalam sejarah ekonomi modern.

Dunia saat ini sedang berada di tengah-tengah "Revolusi Industri Hijau", dan ekonomi masa depan akan dibangun di atas fondasi teknologi rendah karbon.

Dengan meninggalkan meja perundingan iklim, Amerika Serikat otomatis akan kehilangan suaranya dalam menentukan standar global bagi ekonomi baru ini.

China, yang merupakan produsen baterai kendaraan listrik, panel surya, dan turbin angin terbesar di dunia, kini memiliki kebebasan mutlak untuk mendikte spesifikasi teknis dan aturan perdagangan hijau dunia. Implikasinya tentu akan sangat luas.

Ketika China menetapkan standar teknis untuk teknologi hijau melalui organisasi internasional yang kini mereka kuasai, perusahaan-perusahaan Amerika akan menghadapi hambatan masuk yang cukup berat di pasar global.

Walhasil, dunia akan menyaksikan lahirnya monopoli teknokratis di mana Beijing bukan hanya menguasai rantai pasok fisik, tetapi juga menguasai aturan main intelektualnya.

Tanpa Amerika sebagai penyeimbang kebijakan, China dapat menggunakan narasi lingkungan untuk menekankan proteksionisme terhadap industri dalam negerinya sendiri, sambil memaksa negara lain untuk tetap membuka pasar mereka bagi produk-produk China atas nama "penyelamatan bumi".

Yang tidak kalah menariknya, penguasaan atas institusi keuangan internasional dan badan-badan riset teknis juga memungkinkan China untuk mempercepat internasionalisasi mata uang Yuan (Renminbi).

Melalui skema pendanaan infrastruktur yang terintegrasi dengan lembaga-lembaga pembangunan yang kini mereka pengaruhi, China akan mendorong penggunaan mata uang Yuan dalam transaksi perdagangan lintas batas.

Amerika yang kini lebih fokus pada hubungan bilateral akan mendapati bahwa kekuatan sanksi ekonomi mendadak menjadi kurang efektif lagi ketika sistem keuangan dunia mulai memiliki alternatif yang lebih kredibel dari China.

Dengan kata lain, dominasi dolar AS sebagai mata uang cadangan dunia sedang menghadapi tantangan sistemik yang paling serius sejak sistem Bretton Woods dibentuk.

Bretton Woods System adalah sistem di mana mata uang dolar AS akan menggunakan standar emas, sementara nilai mata uang lainnya akan ditautkan ke nilai dolar AS.

Lebih lanjut, fenomena ini juga akan menciptakan risiko fragmentasi teknologi global atau yang sering disebut sebagai "Splinternet" dan dikotomi standar teknis.

Dunia mungkin akan terbagi menjadi dua ekosistem teknologi yang saling tidak kompatibel satu sama lain.

Satu ekosistem berbasis pada standar Amerika yang semakin terbatas pada aliansi tertentu, dan satu lagi ekosistem yang dipimpin oleh China yang akan merambah ke seluruh negara berkembang.

Pergeseran peran Amerika Serikat dari "penjaga tatanan" menjadi "aktor transaksional" menandai akhir dari universalisme Barat.

Amerika Serikat kini lebih memilih untuk menggunakan kekuatannya untuk kepentingan jangka pendek yang sempit, yang seringkali dengan mengorbankan stabilitas global.

Pendekatan ini boleh jadi memberikan kemenangan-kemenangan kecil secara domestik. Namun secara geoekonomi, akan merusak daya saing jangka panjang Amerika Serikat sendiri.

Dalam dunia yang saling terhubung, kekuatan negara tidak hanya diukur dari jumlah hulu ledak nuklirnya, tetapi dari kemampuannya untuk menggalang kerja sama kolektif dan menetapkan norma yang diikuti oleh negara lain secara sukarela.

Dan China memahami prinsip ini dengan sangat baik. Beijing menggunakan "kekuasaan lunak" (soft power) yang didorong oleh kapasitas ekonomi untuk mengisi celah moral yang ditinggalkan Amerika itu.

Ketika Washington memutus bantuan untuk dana kependudukan atau program lingkungan, misalnya, Beijing justru akan hadir sebagai mitra pembangunan.

Strategi ini, bagaimanapun, akan menciptakan ketergantungan struktural dari negara-negara berkembang terhadap China yang akan sangat sulit diputus.

Negara-negara di Afrika dan Asia Tenggara, misalnya, kini melihat China sebagai satu-satunya kekuatan yang menawarkan visi masa depan yang konkret dan stabil, di saat Amerika Serikat justru sedang bergulat dengan krisis identitas internalnya sendiri.

Peralihan penguasa tatanan internasional ini bukan tanpa risiko. Dengan melemahnya pengaruh Amerika Serikat, mekanisme kontrol dan keseimbangan dalam tata kelola global menjadi nyaris hilang.

Tidak ada lagi kekuatan besar yang mampu menantang pelanggaran norma-norma internasional secara efektif jika hal tersebut dilakukan oleh Beijing atau sekutunya.

Dunia akan bergerak menuju era "Kekuasaan Tanpa Tanggung Jawab" (Power without Responsibility), di mana aturan internasional hanya diikuti jika sejalan dengan kepentingan hegemon yang dominan.

Fragmentasi ini akan membuat penanganan krisis global di masa depan, baik itu pandemi, krisis finansial, maupun konflik bersenjata, menjadi jauh lebih sulit dilakukan karena hilangnya semangat kerja sama multilateral.

Pendek kata, pengunduran diri Amerika Serikat dari panggung internasional pada awal tahun 2026 ini adalah katalisator bagi transformasi arsitektur geopolitik dunia yang paling dramatis sejak jatuhnya Tembok Berlin.

Amerika Serikat mungkin tetap menjadi kekuatan militer yang tak tertandingi, namun Paman Sam akan kehilangan status sebagai pemimpin peradaban global.

China, dengan kesabaran strategis dan penguasaan teknokratisnya, akan memegang kemudi. Dunia tidak lagi akan melirik Washington untuk mendapatkan arahan, tapi melihat ke Beijing untuk melihat ke mana arah sejarah akan menuju.

Pertanyaannya kemudian, apakah Pax Americana akan berakhir, lalu digantikan oleh tatanan baru yang lebih kaku, lebih kalkulatif, cenderung otoritarian, dan lebih berpusat di Beijing, bernama Pax Sinica? Mari kita tunggu!