Pengungkapan Dugaan Pemindahan Anak Ukraina ke Korea Utara
Pegiat hak asasi manusia (HAM) menilai tindakan yang dituduhkan terhadap dua anak Ukraina yang dipindahkan ke kamp di Korea Utara sebagai bentuk kejahatan perang. Mereka menuding pihak Moskow memanfaatkan anak-anak di bawah umur untuk kepentingan propaganda. 
Dua anak Ukraina disebut-sebut dikirim ke sebuah kamp untuk anak-anak elite Korea Utara. Kedua anak tersebut dipandang oleh sejumlah analis sebagai pion dalam perang propaganda yang dilakukan oleh Moskow dan Pyongyang. Sementara itu, seorang aktivis HAM menyatakan bahwa kedua anak tersebut adalah korban dari kejahatan perang.
Pemindahan keduanya terungkap dalam kesaksian di hadapan subkomite Kongres AS pada 3 Desember. Kesaksian tersebut disampaikan oleh Kateryna Rashevska, pakar hukum dari Regional Center for Human Rights (RCHR) Ukraina.
Kedua anak tersebut adalah Misha, berusia 12 tahun, dari wilayah Donetsk yang diduduki Rusia, dan Liza, berusia 16 tahun, dari Simferopol, ibu kota Krimea. Mereka termasuk di antara lebih dari 19.500 anak Ukraina yang menurut Kyiv 'diculik' dari wilayah Ukraina yang berada di bawah kendali Rusia.
Sebagian besar dari 165 kamp anak yang didokumentasikan RCHR berada di Rusia dan Belarus. Namun, kedua negara tampak mempererat hubungan mereka sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022.
Hubungan Strategis Antara Rusia dan Korea Utara
Sebagai bagian dari persekutuan baru antara Rusia dan Korea Utara, Korea Utara memasok amunisi dan pasukan untuk perang di Ukraina, sementara Rusia membalas dengan bantuan pangan, bahan bakar, dan teknologi militer.
Aktivis HAM mengecam langkah yang dianggap sebagai propaganda. Rashevska mengatakan kepada DW bahwa kedua anak yang sempat tinggal di Songdowon International Children's Camp, dekat kota pelabuhan Wonsan di Korea Utara, kemudian dipulangkan ke wilayah Ukraina yang diduduki Rusia.
"Mengapa ini penting?" ujarnya. "Karena dalam kasus ini, Rusia memanfaatkan anak-anak Ukraina untuk kepentingan propagandanya. Mereka ditampilkan sebagai semacam 'duta Rusia' untuk diplomasi anak dan remaja."
"Kami menggunakan anak-anak kami untuk membangun kemitraan strategis dengan negara yang oleh AS ditetapkan sebagai sponsor terorisme, dan pada kenyataannya, ikut dalam kejahatan agresi terhadap tanah air anak-anak ini, terhadap Ukraina. Itu sama sekali tidak bisa diterima."
Sejarah dan Fungsi Kamp Songdowon
Kamp Songdowon yang dibangun pada awal 1960 ditujukan untuk menampung anak-anak dari negara-negara blok Komunis, dengan fasilitas seperti taman air, pantai, lapangan sepak bola, gimnasium, akuarium, dan berbagai kegiatan rekreasi serta asrama di dalam kompleks.
Setelah Uni Soviet runtuh, kamp ini bergeser menjadi tempat menginap anak-anak pejabat tinggi Korea Utara. Sejak hubungan Moskow dan Pyongyang kembali menghangat, kamp ini juga menerima anak-anak dari luar negeri.
Indoktrinasi dan Propaganda di Kamp
"Bentuknya sedikit mirip seperti kamp pramuka, tetapi dengan keluarga Kim sebagai pusatnya," kata Dan Pinkston, profesor hubungan internasional di Troy University kampus Seoul, yang pernah mengunjungi fasilitas itu pada 2013.
"Bagi anak-anak Korea Utara, kamp ini hampir seperti ritus kedewasaan. Mereka bisa melakukan berbagai aktivitas rekreasi, tetapi semua itu dibarengi porsi besar propaganda dan indoktrinasi. Ada poster, papan informasi dan slogan yang menyerang imperialisme."
"Tetapi, yang menarik adalah bagaimana Korea Utara dan Rusia kini semakin sering bekerja sama, termasuk mengatur kunjungan wisatawan, pebisnis, dan kini pelajar," tambahnya.
Pinkston menilai dua anak Ukraina yang dikirim ke Korea Utara mungkin bagian dari percobaan untuk melihat dampak indoktrinasi yang dibungkus sebagai 'penghargaan' atas perilaku baik mereka.
"Ini semua bagian dari proses 'Russifikasi' terhadap anak-anak ini dan saya memperkirakan kunjungan serupa bisa bertambah ke depannya," katanya.
Pandangan Analis Terhadap Tindakan Ini
Analis lain melihatnya hanya sebagai propaganda. Andrei Lankov, profesor sejarah dan hubungan internasional asal Rusia di Kookmin University, Seoul, menyebut kunjungan itu sebagai "manipulasi yang sangat terang-terangan."
Apa pun motif Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden Rusia Vladimir Putin, Rashevska menegaskan komunitas internasional perlu berbuat lebih banyak untuk melindungi anak-anak Ukraina.
Perlakuan Tidak Manusia
"Bagi rezim Kim Jong Un, ini adalah cara yang lebih halus dan dapat diterima publik untuk memperdalam 'kemitraan strategis' dengan Rusia melalui 'diplomasi anak'," katanya.
"Bagi Rusia, langkah ini efektif karena anak-anak dibawa ke negara yang kondisi hak asasi manusianya bahkan lebih buruk daripada Rusia. Tidak ada internet, tidak ada ponsel, tidak ada kemungkinan tetap menjalin kontak setelah pulang."
"Bahkan jika hanya satu anak yang terdampak. Bahkan jika hanya dua anak yang terdampak. Karena mereka adalah anak-anak kami. Anak bukan angka statistik. Anak bukan alat untuk mengguncang opini publik," kata Rashevska.
"Anak adalah masa depan kita. Dan masa depan itu seharusnya milik kita, tetapi telah dicuri. Itu perlu disuarakan."
Permintaan Pengembalian Anak-Anak Ukraina
Majelis Umum PBB pekan lalu menyerukan pengembalian segera dan tanpa syarat anak-anak Ukraina yang "dipindahkan secara paksa" ke Rusia.
Majelis mengadopsi resolusi tidak mengikat yang menuntut "Federasi Rusia menjamin pemulangan segera, aman dan tanpa syarat semua anak Ukraina yang telah dipindahkan atau dideportasi secara paksa."
Resolusi itu juga mendesak Moskow untuk menghentikan tanpa penundaan praktik pemindahan paksa, deportasi, pemisahan dari keluarga dan wali, perubahan status pribadi termasuk melalui kewarganegaraan, adopsi, atau penempatan di keluarga asuh, serta indoktrinasi terhadap anak-anak Ukraina.
Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan resolusi tersebut memuat tuduhan yang mereka nilai berlebihan terhadap Rusia dengan menuduhnya mendeportasi anak-anak Ukraina, berbicara tentang 'adopsi paksa' dan upaya menghapus identitas mereka.
"Rusia kembali menegaskan bahwa tuduhan deportasi anak-anak Ukraina tidak berdasar dan menyesatkan," menurut pernyataan kementerian itu.
"Ini sepenuhnya soal mengevakuasi anak-anak dari zona pertempuran ketika nyawa mereka terancam."
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar