Penolakan Rusia terhadap Agresi Militer AS terhadap Venezuela
Pada hari Sabtu, 3 Januari 2026, Kementerian Luar Negeri Rusia menyampaikan penolakan terhadap agresi bersenjata yang dilakukan Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela. Pernyataan ini menunjukkan kekhawatiran Rusia terhadap potensi eskalasi konflik yang lebih besar. Sebelumnya, Moskow telah menegaskan dukungan penuh terhadap Venezuela dalam menghadapi tantangan yang dihadapi negara tersebut.
Presiden Donald Trump sebelumnya mengonfirmasi adanya serangan militer sambil mengumumkan bahwa Presiden Venezuela Nicolas Maduro ditangkap dan diterbangkan ke luar negeri. Informasi ini memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk para pejabat Venezuela yang menyatakan bahwa mereka diserang langsung oleh AS setelah terdengar ledakan di ibu kota Caracas pada hari yang sama.
Menteri Luar Negeri Venezuela, Yvan Gil, menyatakan bahwa Washington sedang berusaha menguasai sumber daya alam negara Amerika Latin tersebut. Hal ini semakin memperkuat persepsi bahwa tindakan AS tidak hanya sekadar operasi anti-narkoba, tetapi juga upaya untuk menggulingkan pemerintahan Maduro.
Rusia mendukung seruan untuk pertemuan Dewan Keamanan PBB yang menekankan pentingnya menjaga perdamaian di kawasan Amerika Latin. Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Rusia menegaskan bahwa "Venezuela harus bebas menentukan masa depannya sendiri tanpa campur tangan eksternal."
Ketua Komite Urusan Luar Negeri parlemen Rusia, Leonid Slutsky, menggambarkan serangan AS terhadap Venezuela sebagai operasi militer yang bertujuan untuk mengganti rezim. Ia menilai bahwa Washington tidak menginginkan rezim saat ini berkuasa dan berupaya memaksakan kehendaknya kepada negara tersebut.
Venezuela akhirnya mengumumkan keadaan darurat setelah diserang oleh pasukan AS. Serangan juga terjadi di beberapa wilayah seperti Miranda, Aragua, dan La Guaira. Trump sebelumnya telah berulang kali menuduh pemerintah Venezuela memfasilitasi perdagangan narkoba skala besar yang dikirimkan ke AS. Oleh karena itu, ia mengizinkan perluasan operasi militer yang menargetkan rute penyelundupan narkoba di wilayah Karibia dan Pasifik timur.
Namun, Maduro menolak tuduhan Trump dan menyebut AS melakukan agresi dengan menggunakan operasi anti-narkoba sebagai dalih untuk menggulingkan pemerintahannya. Presiden Venezuela pernah memperingatkan bahwa setiap tindakan militer langsung terhadap negaranya akan ditanggapi dengan perlawanan.
Akhirnya, Maduro ditangkap oleh pasukan Delta Force dan dilarikan ke AS untuk diadili sesuai kehendak negara super power tersebut.
Reaksi Internasional terhadap Tindakan AS
Tindakan AS terhadap Venezuela menimbulkan reaksi dari berbagai negara dan organisasi internasional. Selain Rusia, banyak negara lain yang mengecam aksi militer yang dianggap melanggar kedaulatan Venezuela. Beberapa negara juga menyerukan agar konflik ini diselesaikan melalui dialog dan diplomasi, bukan melalui penggunaan kekuatan militer.
Selain itu, masyarakat internasional juga mulai memperhatikan dampak jangka panjang dari tindakan AS terhadap stabilitas regional. Perangkat hukum internasional seperti PBB dan organisasi regional seperti MERCOSUR juga diminta untuk turut serta dalam mencari solusi damai.
Beberapa analis menilai bahwa tindakan AS bisa menjadi preseden buruk bagi intervensi asing di kawasan Amerika Latin. Hal ini dapat memicu ketegangan geopolitik yang lebih luas dan memperburuk hubungan antarnegara.
Dalam konteks ini, penting bagi negara-negara kawasan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kebutuhan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas regional. Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional dan respek terhadap kedaulatan negara.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar