Pembaruan terkini mengenai pencairan bantuan sosial (bansos) di bulan Desember 2025 menunjukkan adanya pergerakan positif. Berdasarkan pantauan lapangan dan laporan dari berbagai wilayah, sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melaporkan bahwa saldo bansos telah masuk ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) mereka. Penyaluran ini didominasi oleh bank penyalur Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), khususnya bagi KPM yang baru saja mendapatkan pembaruan kartu KKS (peralihan dari PT Pos). Berikut adalah informasi terkini tentang situasi pencairan bansos yang perlu diketahui masyarakat.
Update Saldo Masuk di Bank Mandiri dan BRI
Saldo bansos yang masuk ke rekening KPM tercatat sangat signifikan, terutama untuk pemegang KKS dari Bank Mandiri. Beberapa komponen bantuan diperoleh secara bersamaan, antara lain:
- Bantuan PKH susulan (Tahap 2 dan 3 bagi KPM peralihan).
- Bantuan BPNT reguler.
- Penebalan (Tambahan) Sembako/BPNT senilai Rp400.000.
- BLT Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dengan nominal Rp900.000.
Sementara itu, bagi pemegang KKS Bank BRI, pencairan BLT Kesra juga mulai merata. Bantuan senilai Rp900.000 ini merupakan akumulasi rapel untuk alokasi tiga bulan akhir tahun (Oktober, November, Desember). Di sisi lain, Bank BNI mencatat pencairan yang bertahap, terutama untuk bantuan PKH di beberapa wilayah Jawa Timur.
Fakta Penting: BLT Kesra Hanya Satu Kali?
Banyak masyarakat mempertanyakan apakah BLT Kesra senilai Rp900.000 akan cair lagi pada tahun 2026. Sesuai dengan nomenklaturnya, bantuan ini bersifat "Sementara" untuk menanggulangi lonjakan inflasi dan kebutuhan akhir tahun. Sampai saat ini, belum ada regulasi turunan yang memastikan apakah bantuan spesifik ini akan dilanjutkan pada tahun 2026 atau dihentikan. Oleh karena itu, BLT Kesra diproyeksikan hanya cair satu kali di tahun anggaran 2025 ini (akumulasi 3 bulan).
Mengapa Ada yang Tidak Dapat? Mengenal Data DTSEN
Isu yang sering muncul di lapangan adalah kecemburuan sosial akibat adanya warga yang dirasa mampu namun mendapat bantuan, atau sebaliknya. Penting untuk diketahui bahwa penentuan penerima bansos saat ini bukan wewenang Ketua RT atau RW. Pemerintah menggunakan basis data terpadu yang disebut DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional). Data ini merupakan hasil penggabungan dari berbagai sumber valid, seperti:
- Data BPS: Hasil survei Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi) dan Susenas yang mengelompokkan masyarakat ke dalam desil kemiskinan (10% termiskin hingga rentan miskin).
- Data Dukcapil: Pemadanan NIK, KK, dan status kependudukan.
- Data DTKS Kemensos: Riwayat penerima bantuan sebelumnya.
- Verifikasi Lapangan: Validasi oleh Dinas Sosial daerah.
Sistem DTSEN inilah yang secara algoritma menentukan kelayakan seseorang. Jadi, jika ada KPM yang tahun lalu mendapatkan bantuan namun tahun ini terhenti, besar kemungkinan profil ekonominya dalam data DTSEN telah mengalami perubahan status menjadi lebih sejahtera atau tidak memenuhi kriteria administrasi.
Imbauan: Gunakan Layanan M-Banking
Untuk menghindari antrean panjang di mesin ATM atau agen bank, KPM diimbau untuk memanfaatkan teknologi perbankan digital. Pengecekan saldo dapat dilakukan melalui aplikasi mobile banking di ponsel masing-masing, antara lain:
- Livin’ by Mandiri untuk pemegang KKS Mandiri.
- BRImo untuk pemegang KKS BRI.
- Wondr by BNI untuk pemegang KKS BNI.
- BSI Mobile untuk wilayah Aceh dan sekitarnya.
Dengan mengecek via HP, KPM hanya perlu datang ke ATM/Agen untuk menarik tunai ketika saldo dipastikan sudah masuk.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar