Satgas PKH Tuntut Denda Rp 38 Triliun ke 71 Perusahaan Sawit dan Tambang

Penagihan Denda Administratif kepada Perusahaan Sawit dan Tambang

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah menagih denda administratif senilai total Rp 38 triliun kepada 71 korporasi perkebunan sawit dan tambang yang dinilai melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Denda ini merupakan hasil dari verifikasi penguasaan lahan dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Satgas sepanjang tahun 2025.

Dari total 71 perusahaan tersebut, terdapat 49 korporasi perkebunan sawit dengan nilai denda mencapai Rp 9,42 triliun dan 22 korporasi tambang dengan nilai denda sebesar Rp 29,2 triliun. Proses penagihan ini dilakukan setelah adanya identifikasi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut dalam penggunaan kawasan hutan.

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menyampaikan bahwa hingga 8 Desember 2025, total kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali oleh negara mencapai 3.771.467,31 hektare. Angka ini mendekati target penguasaan 4 juta hektare yang ditetapkan untuk akhir tahun.

“Dalam dua minggu ke depan, akan terpenuhi sesuai target sejumlah 4 juta hektare yang akan dikuasai kembali oleh negara,” ujar Barita kepada awak media.

Dari total penguasaan tersebut, Satgas telah menyerahkan 1.504.625,21 ha kepada Agrinas Palma Nusantara serta 81.793 ha kepada Kementerian Lingkungan Hidup untuk kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. Masih tersisa 2.185.049,10 ha yang sedang dalam proses verifikasi, terdiri dari lahan sawit, taman nasional, hutan tanaman industri (HTI), serta kewajiban plasma.

Untuk sektor pertambangan, Satgas mengidentifikasi 198 titik tambang seluas 5.342,58 ha di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. Hasil verifikasi lebih lanjut menemukan 115 perusahaan dengan penguasaan 13.295,65 ha di 12 provinsi serta 51 perusahaan yang telah masuk proses penguasaan kembali.

Tagihan Denda Sawit dan Tambang

Barita mengungkapkan bahwa dari hasil perhitungan denda administratif yang dihitung auditor negara dan BPKP, terdapat 71 perusahaan yang menjadi objek penagihan. Terdiri dari 49 korporasi sawit dengan nilai denda Rp 9,42 triliun dan 22 korporasi tambang dengan nilai denda Rp 29,2 triliun.

Dari kelompok sawit, Satgas telah memanggil seluruh 49 korporasi. Sebanyak 33 perusahaan hadir dalam pertemuan, 15 perusahaan telah membayar denda senilai Rp 1,7 triliun, lima perusahaan menyatakan siap membayar, sementara sisanya mengajukan keberatan. Ada tiga korporasi sawit yang tidak hadir dan belum menunjukkan itikad baik. Satgas menegaskan telah menyiapkan langkah hukum untuk memastikan pemenuhan kewajiban mereka.

Di sektor tambang, dari 22 perusahaan yang sudah dijadwalkan, 13 hadir. Baru satu perusahaan membayar denda sebesar Rp 500 miliar. Tiga perusahaan menyatakan siap membayar, sementara satu perusahaan mengajukan keberatan. Satgas tetap membuka ruang dialog, namun Barita menegaskan proses penegakan hukum akan dijalankan bila perusahaan tidak kooperatif.

Dana yang Telah Terkumpul

Satgas PKH melaporkan dana yang sudah masuk ke rekening escrow sebagai berikut:

• Sektor sawit:
• Sudah masuk: Rp 1.761.579.500.000
• Siap bayar: Rp 83.386.250.000

• Total komitmen sawit: Rp 1.844.965.750.000

• Sektor tambang:

• Sudah bayar: Rp 500 miliar
• Siap bayar: Rp 1.643.731.412.940
• Tambahan komitmen: Rp 1.594.700.575.000
• Total komitmen tambang: Rp 3.738.431.987.940

Barita meminta seluruh perusahaan kooperatif dan segera memenuhi kewajiban. “Satgas PKH sebagai instrumen negara akan melakukan langkah-langkah hukum untuk memastikan dipatuhinya kewajiban terhadap negara, dan dengan itu langkah-langkah hukum tersebut sudah dipersiapkan untuk dilakukan, untuk memastikan kewajiban-kewajiban dan kepatuhan itu segera dilakukan,” tegasnya.

Aturan Denda Baru untuk Sektor Tambang

Belum lama ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan tarif denda administratif untuk kegiatan pertambangan di kawasan hutan melalui Kepmen ESDM Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025. Aturan ini menjadi payung hukum bagi perhitungan denda Satgas PKH.

Besaran dendanya antara lain: - Nikel: Rp 6,5 miliar per ha
- Bauksit: Rp 1,7 miliar per ha
- Timah: Rp 1,2 miliar per ha
- Batubara: Rp 354 juta per ha

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak akan ragu menindak pelanggaran. “Kalau seandainya kita mendapatkan dalam evaluasi mereka melanggar, tidak tertib, Maka tidak segan-segan kita akan melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya yakinkan sekali lagi, untuk di pertambangan kalau ada yang menjalankan tidak sesuai dengan aturan dan standar pertambangan Saya tidak segan-segan untuk mencabut,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Dengan penerapan denda ini, pemerintah berharap dapat memperkuat penegakan hukum, meminimalkan kerugian negara, serta mencegah kerusakan lingkungan akibat penggunaan kawasan hutan tanpa izin.