Langkah Sentralisasi Regulasi Kecerdasan Buatan di AS
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah mengambil langkah signifikan dalam mengatur regulasi Kecerdasan Buatan (AI) dengan menandatangani perintah eksekutif yang bertujuan untuk membatasi aturan AI di tingkat negara bagian. Tujuan utamanya adalah mendorong pengadopsian kebijakan nasional yang terpadu. Keputusan ini diambil karena kekhawatiran pemerintah federal bahwa sistem hukum yang terpecah-pecah di berbagai negara bagian dapat mengancam daya saing teknologi AI Amerika di panggung global.
Pemerintah AS merasa bahwa ketidaksesuaian regulasi tersebut menghambat inovasi dan kecepatan pengembangan teknologi AI. Hal ini meningkatkan risiko bahwa AS akan tertinggal dari negara-negara pesaing seperti Tiongkok. Dengan demikian, langkah sentralisasi regulasi AI ini dilihat sebagai strategi penting untuk menciptakan kerangka hukum yang efisien, mempercepat inovasi, dan menjaga dominasi teknologi AI Amerika.
David Sacks, penasihat Trump di bidang AI, menyampaikan pandangan bahwa model AI dapat dibuat di satu negara bagian, dilatih di negara bagian lain, dan diterapkan secara nasional. Ia menekankan bahwa AS ingin menghindari skenario di mana berbagai regulasi berbeda mengatur industri yang bersifat antarnegara bagian. Fakta menunjukkan bahwa lebih dari 100 undang-undang terkait AI sudah berlaku di tingkat negara bagian, dengan lebih dari 1.000 langkah tambahan sedang diproses.
Sacks mengungkapkan bahwa jika tidak ada kebijakan yang seragam, AS bisa berakhir dengan 50 model AI yang berbeda untuk setiap negara bagian. Situasi ini akan menghasilkan kekacauan regulasi yang lebih buruk daripada di Eropa. Untuk itu, Trump akan menggunakan hibah federal dan kontrak pemerintah agar negara bagian selaras dengan kebijakan federal.
Di samping alasan daya saing global, Gedung Putih juga menyuarakan kekhawatiran ideologis terkait regulasi AI di tingkat negara bagian. Pemerintah federal menuduh negara-negara bagian yang dipimpin Partai Demokrat memberlakukan batasan yang dianggap "woke" atau terlalu progresif terhadap pengembang AI. Batasan-batasan ini, seperti persyaratan ketat untuk mencegah "diskriminasi algoritmik" terhadap kelompok-kelompok yang dilindungi, dinilai oleh Gedung Putih berpotensi menghambat inovasi dan mempersulit pengembang.
Dengan demikian, upaya sentralisasi regulasi AI juga merupakan respons terhadap apa yang mereka anggap sebagai hambatan ideologis yang berlebihan di tingkat lokal. Sacks menulis bahwa campur tangan ideologis semacam ini menyebabkan masalah serupa dengan situasi yang terjadi tahun lalu, ketika generator gambar Gemini milik Google cenderung menghasilkan penggambaran tokoh sejarah dengan mengubah ras untuk memaksimalkan keragaman.
Trump dan perusahaan teknologi AS menaruh harapan besar pada AI sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di masa depan. Namun, para kritikus telah memperingatkan bahwa investasi besar-besaran di sektor AI didasarkan pada proyeksi keuntungan yang tidak pasti, sehingga dapat memicu gelembung pasar. Selain itu, ada kekhawatiran tentang reaksi negatif publik, karena ekspansi pesat pusat data yang membutuhkan banyak energi untuk menjalankan sistem AI telah mendorong kenaikan harga listrik di beberapa negara bagian.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar