Peran Perempuan dalam Membangun Pemerintahan Bersih
Dalam seminar antikorupsi yang diadakan di Gedhong Pracimasono, Kepatihan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti pentingnya peran perempuan dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan transparan. Seminar ini menjadi momen penting untuk mengajak para pemimpin perempuan, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif, untuk berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih etis dan akuntabel.
Ketimpangan Gender dalam Jabatan Strategis
Menurut Ketua KPK Setyo Budiyanto, ketimpangan gender dalam jabatan strategis berkorelasi langsung dengan kelemahan dalam ekosistem pemerintahan bersih. Minimnya jumlah pemimpin perempuan, menurutnya, menyebabkan hilangnya salah satu kekuatan pengimbang dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini berdampak pada kurangnya perspektif yang beragam dalam pengelolaan kebijakan publik.
“Perempuan yang duduk sebagai legislator, aparatur daerah, maupun aparat penegak hukum memegang peran krusial dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan bersih, mulai dari fungsi legislasi, pengawasan, hingga penganggaran yang harus transparan,” ujar Setyo.
Ia menambahkan bahwa para kepala daerah memiliki kendali besar atas penyusunan APBD, perizinan usaha, dan berbagai kewenangan strategis lainnya. Oleh karena itu, kehadiran perempuan dalam posisi tersebut sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan mencegah penyalahgunaan wewenang.
Integritas yang Masih Jauh dari Ideal
Setyo juga menyampaikan bahwa praktik integritas di lapangan masih jauh dari ideal. Sejak 2004 hingga triwulan III-2025, KPK mencatat sebanyak 1.919 kasus korupsi. Dari jumlah itu, 368 melibatkan anggota DPR RI dan DPRD, sementara 224 kasus dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah. Dari keseluruhan pelaku, hanya 162 atau sekitar 8,6 persen yang merupakan perempuan.
Meski keterwakilan perempuan di DPR RI meningkat menjadi 21,9 persen—127 dari 580 anggota—proporsi tersebut dinilai belum memadai untuk mendorong perubahan sistemik. Pada jabatan eksekutif daerah, representasi perempuan bahkan lebih rendah, hanya mencapai sekitar lima persen pada tingkat gubernur dan lima belas persen pada posisi wakil gubernur.
“Minimnya keterwakilan perempuan di eksekutif daerah menjadi alasan penting mengapa sosok pemimpin perempuan harus tampil lebih kuat sebagai teladan integritas—bukan hanya di ruang publik, tetapi juga di lingkungan keluarga yang menjadi fondasi perilaku antikorupsi,” ujar Setyo.
Gerakan “Saya Perempuan Anti Korupsi” (SPAK)
Untuk memperkuat nilai integritas, KPK mendorong penguatan jejaring perempuan melalui gerakan “Saya Perempuan Anti Korupsi” (SPAK). Gerakan ini bertujuan agar nilai integritas semakin membumi dan dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik di ruang domestik maupun profesional.
Seminar yang digelar bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) ini dirancang untuk membekali legislator, aparatur daerah, dan aparat penegak hukum perempuan dengan pemahaman serta praktik integritas yang dapat diterapkan dari ruang domestik hingga ranah profesional. Momentum menuju Hari Ibu pada 22 Desember dipandang strategis karena perempuan dinilai memiliki posisi sentral dalam menanamkan nilai moral sejak dini.
Apresiasi kepada Tokoh Perempuan
Dalam kesempatan tersebut, KPK memberikan apresiasi kepada sejumlah tokoh perempuan yang dinilai berjasa dalam memperkuat nilai integritas, antara lain Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, Ketua Komisi VI DPR RI Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Bupati Poso Verna Gladies Merry Inkiriwang, Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama Faridah Faisal, Pati Sahli Kasal bidang Manajemen SDM Sri Wahyuni, Hakim Militer Utama Evi Zuraida, dan Direktur Tindak Pidana PPA-TPPO Bareskrim Polri Nurul Azizah.
Peran Perempuan dalam Membangun Budaya Antikorupsi
Ketua DPR RI Puan Maharani, yang hadir secara daring, menegaskan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam membangun budaya antikorupsi, baik sebagai ibu maupun profesional.
“Perempuan memegang peran strategis sebagai ibu maupun profesional yang menjadi teladan nilai kejujuran di lingkungan terdekat. Karena setiap langkah kecil yang dilakukan diyakini dapat membawa bangsa lebih dekat pada tata kelola yang bersih dan berkeadilan. Terlebih pada momentum Hari Antikorupsi Sedunia 2025, pentingnya komitmen kolektif, ketika perempuan menjunjung integritas, maka integritas Indonesia pun akan semakin kuat,” ujarnya.
Semangat Perempuan dalam Membangun Indonesia Emas 2045
Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi juga menekankan pentingnya seminar tersebut karena bertepatan dengan Hakordia 2025 dan Hari Ibu ke-97. Kedua momentum ini dinilai sama-sama lahir dari keberanian moral dan semangat perjuangan perempuan Indonesia.
“Korupsi bukan semata persoalan hukum, melainkan persoalan nilai—amanah, integritas, dan keberpihakan pada rakyat. Sementara sejarah Hari Ibu mengingatkan besarnya kontribusi perempuan dalam membangun peradaban, pendidikan, dan kemerdekaan berpikir. Dalam konteks itulah, perempuan dipandang sebagai penjaga nilai moral publik yang mampu memperkuat ekosistem integritas bangsa,” ujar Arifah.
Ia mengingatkan bahwa perempuan memiliki daya pengaruh besar dalam mendorong perubahan menuju Indonesia Emas 2045.
“Visi besar tersebut hanya dapat tercapai bila seluruh elemen bangsa menjaga semangat antikorupsi, sehingga Indonesia Emas tidak berubah menjadi ‘Indonesia lemas’ akibat lemahnya komitmen moral,” katanya.
Peserta Seminar
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dan Agus Joko Pramono, Dewan Pengawas KPK Chisca Mirawati, Sekjen KPK Cahya H Harefa, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana, Ketua Dewan Audit sekaligus Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Isabella Wattimena, serta anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar