Setiap Warga Indonesia Dapat Rp20 Juta Bulanan Jika Tambang Bersih dari Korupsi

Korupsi Merampas Hak Rakyat atas Kemakmuran

Forum antikorupsi digelar di Universitas Janabadra, Yogyakarta, yang dihadiri oleh puluhan perguruan tinggi. Acara ini menjadi bagian dari peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025. Dalam forum tersebut, Rektor Universitas Janabadra, Risdiyanto, menyampaikan pernyataan mengejutkan bahwa sektor tambang yang dikelola tanpa korupsi bisa memberikan potensi kesejahteraan rakyat Indonesia hingga Rp 20 juta per orang setiap bulan.

Pernyataan ini mencuat dalam diskusi KPK di Universitas Janabadra, Senin (8/12/2025). Risdiyanto menegaskan bahwa perilaku koruptif di sektor strategis telah merampas hak rakyat atas kemakmuran. Ia menjelaskan bahwa jika sektor tambang dikelola dengan baik dan bebas korupsi, setiap orang Indonesia bisa mendapatkan 20 juta rupiah per bulan hanya dari hasil tambang.

Angka Rp 20 juta per orang per bulan berasal dari potensi penerimaan tambang bernilai ribuan triliun rupiah per tahun. Jika korupsi dihentikan, uang itu bisa dibagi rata ke 284 juta penduduk Indonesia. Artinya, satu keluarga kecil dengan empat anggota berhak atas Rp 80 juta per bulan, cukup untuk pendidikan, kesehatan, dan hidup layak.

Namun kenyataannya, korupsi menghapus peluang itu dan rakyat tetap menanggung beban ekonomi serta ketimpangan. Risdiyanto menekankan bahwa perbaikan harus dimulai dari hal kecil di lingkungan pendidikan, seperti menghapus budaya pemberian bingkisan kepada dosen, agar mentalitas korupsi tidak terbawa hingga ke pengelolaan aset negara.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menambahkan bahwa dampak perilaku koruptif sangat destruktif, tidak hanya bagi ekonomi tetapi juga lingkungan dan keselamatan warga. Ia memaparkan strategi Trisula KPK yang mencakup pendidikan untuk membangun integritas, pencegahan melalui perbaikan sistem, serta penindakan sebagai efek jera.

Forum Bisik Batas (Bincang Asik Bangun Integritas) ini menjadi bagian dari peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025. Acara dihadiri dosen dan pengelola Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) dari 20 perguruan tinggi di Yogyakarta, termasuk UGM, UNY, dan UII. Dalam pertemuan ini, KPK dan akademisi sepakat untuk memperkuat kolaborasi melalui Pendidikan Antikorupsi (PAK).

Kesepakatan tersebut tidak berhenti pada komitmen simbolis, melainkan diperkuat dengan evaluasi KPK yang menekankan perlunya regulasi nasional yang lebih tegas serta indikator capaian yang baku. Hal ini dimaksudkan agar pendidikan antikorupsi tidak sekadar menjadi sisipan di ruang kelas, melainkan fondasi karakter bangsa yang mampu menjaga kekayaan negara, termasuk sektor tambang, dari praktik korupsi di masa depan.

Kajian KPK tentang Banjir dan Longsor Sumatera

Korupsi terbukti merampas hak rakyat atas kesejahteraan. Menghapus perilaku koruptif bukan sekadar tugas hukum, melainkan jalan menuju mimpi sederhana: hidup layak bagi semua orang Indonesia. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa lembaga antirasuah tersebut telah memiliki kajian mendalam mengenai korupsi di sektor lingkungan hidup.

Pernyataan ini disampaikan Setyo merespons dugaan kerusakan ekologis, termasuk praktik penebangan liar (illegal logging), yang disinyalir memperparah dampak bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera. Setyo menegaskan bahwa data dan pemetaan terkait potensi korupsi yang memicu kerusakan alam tersebut sudah tersedia di internal KPK.

"Ada, ada di pencegahan. Ada di pencegahan monitoring," kata Setyo seusai membuka acara Peluncuran dan Workshop e-Learning Integrity Ranger di Ruang Sultan Agung, Museum Vredeburg, Yogyakarta, Senin (8/12/2025). Menurut Setyo, kajian tersebut menjadi basis bagi KPK untuk merumuskan langkah-langkah pencegahan korupsi di sektor sumber daya alam.

Kendati demikian untuk penindakan teknis di lapangan terkait bencana Sumatera saat ini, KPK menyerahkan dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain serta kementerian terkait. "Untuk ke depannya kita melihat, di sana kan ada para penegak hukum juga. Kemudian selama ini juga kan komunikasi, kerja sama kita dengan kementerian yang terkait dengan yang membidangi usaha-usaha sumber daya, kan sudah," tandasnya.

Bermula dari kayu gelondongan, isu korupsi lingkungan mencuat seiring ditemukannya tumpukan kayu gelondongan yang hanyut terbawa banjir bandang di beberapa titik lokasi di Sumatera. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya mengonfirmasi bahwa tim di lapangan menemukan kayu dengan bekas potongan gergaji mesin (chainsaw), yang mengindikasikan adanya aktivitas penebangan.

Saat ini, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Kejaksaan Agung bersama Polri dan Kementerian Kehutanan tengah melakukan penelusuran dari hulu ke hilir untuk memastikan asal-usul kayu tersebut dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam perusakan hutan.

Selain menyoroti aspek penyebab bencana, KPK juga memberikan atensi khusus pada penanganan dampak bencana. Setyo Budiyanto menegaskan akan mengerahkan Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) serta Kedeputian Pencegahan untuk mengawasi arus dana bantuan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Setyo menilai situasi darurat kerap membuka celah bagi oknum untuk melakukan penyimpangan, mengingat banyaknya pintu donasi yang masuk baik dari masyarakat maupun anggaran pemerintah. "Kami akan menugaskan kedeputian yang terkait dengan itu, untuk bekerja sama melihat supaya jangan sampai itu berulang kembali ada penyimpangan-penyimpangan berkaitan dengan bantuan," tegas Setyo.

Dampak Banjir Sumatera

Tiga provinsi di Sumatera yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilanda banjir bandang dan longsor setelah hujan deras mengguyur selama enam hari penuh pada akhir November hingga awal Desember 2025. Bencana ini menimbulkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan luas pada infrastruktur dan ekosistem lingkungan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperbarui data korban meninggal akibat banjir dan longsor di Sumatera. Hingga Minggu (7/12/2025) pukul 17.00 WIB, tercatat 940 orang meninggal dunia, 276 orang masih hilang, dan 5.000 orang mengalami luka-luka. Sebanyak 147 ribu rumah rusak dan 52 kabupaten/kota terdampak.

BNPB mencatat korban tewas paling banyak terdapat di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dengan total 172 jiwa. Sementara itu, Aceh Utara menjadi wilayah dengan jumlah pengungsi terbanyak, mencapai 304 ribu orang. Jumlah korban tewas, hilang, dan pengungsi diperkirakan masih bertambah seiring proses evakuasi serta pembersihan material banjir bandang dan longsor.

Sejumlah ruas jalan masih terputus, sementara aliran listrik dan komunikasi belum sepenuhnya normal. Rumah ibadah, sekolah dan sejumlah kampus perguruan tinggi juga terdampak. Selain curah hujan yang tinggi, diduga banjir di beberapa lokasi diperparah karena kuat dugaan hutan mulai digunduli sehingga daerah resapan air berkurang. Hal itu terlihat dari banyaknya kayu hutan gelondongan yang terbawa arus baniir.