ACEH TIMUR, nurulamin.pro
– Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al Farlaky memimpin rapat validasi data pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir dengan kategori rusak berat dan kehilangan tempat tinggal.
Rapat yang diadakan di Aula Serbaguna Idi, Kabupaten Aceh Timur, pada hari Sabtu (3/1/2026), bertujuan untuk memfinalisasi data serta mempercepat proses perencanaan dan pembangunan huntara agar dapat segera dilakukan peletakan batu pertama menjelang bulan Ramadhan.
Pembangunan hunian sementara akan dilakukan oleh PT Adhi Karya dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dengan adanya validasi data, diharapkan pembangunan bisa tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Data sementara menunjukkan bahwa jumlah rumah terdampak banjir terdiri dari 4.558 unit rusak berat atau hilang, 4.705 unit rusak sedang, dan 9.043 unit rusak ringan.
“Data harus benar-benar jelas, akurat, dan tidak berubah-ubah. Status tanah huntara juga harus diperjelas oleh para camat agar tidak menimbulkan masalah di lapangan,” ujar Al Farlaky.
Dalam rapat tersebut, dibahas skema pembangunan huntara, baik secara komunal maupun individual.
Untuk pembangunan komunal, direncanakan di sejumlah wilayah seperti Kecamatan Serbajadi (Lokop), Simpang Ulim, dan Kecamatan Julok. Sementara itu, pembangunan huntara pada lapak masing-masing warga direncanakan di Kecamatan Pante Bidari, Grong-grong, Seneubok Tuha, Simpang Ulim, Peunaron, Idi Tunong, Peureulak Barat, Banda Alam, Idi Rayeuk, Madat, Peudawa, dan Kecamatan Peureulak.
Bupati juga menyampaikan adanya skema dana tunggu hunian (DTH) bagi warga yang memilih tidak menempati huntara, dengan bantuan sebesar Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan.
Dalam rapat tersebut, Bupati Al Farlaky turut menghadirkan perwakilan PT Adhi Karya dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
PT Adhi Karya direncanakan menangani pembangunan huntara komunal dalam satu kawasan, sedangkan BNPB akan menangani pembangunan huntara individual di atas lapak tanah milik keluarga terdampak.
“Kami hari ini merumuskan proses perencanaan pembangunan huntara bagi korban banjir di Aceh Timur. Kita harus segera bergerak, apalagi menghadapi Ramadhan. Meski ada kendala tanah seperti di Lokop, pemerintah akan menyelesaikannya dengan baik,” kata dia.
Berikut adalah beberapa poin penting dari rapat tersebut:
- Pembagian Wilayah Pembangunan Huntara
- Pembangunan komunal akan dilakukan di Kecamatan Serbajadi (Lokop), Simpang Ulim, dan Kecamatan Julok.
-
Pembangunan individu akan dilakukan di berbagai kecamatan seperti Pante Bidari, Grong-grong, Seneubok Tuha, Simpang Ulim, Peunaron, Idi Tunong, Peureulak Barat, Banda Alam, Idi Rayeuk, Madat, Peudawa, dan Kecamatan Peureulak.
-
Skema Dana Tunggu Hunian (DTH)
-
Warga yang tidak ingin menempati huntara akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan.
-
Peran PT Adhi Karya dan BNPB
- PT Adhi Karya akan mengelola pembangunan huntara komunal dalam satu kawasan.
-
BNPB akan mengelola pembangunan huntara individu di atas lapak tanah milik keluarga terdampak.
-
Kendala Tanah di Lokop
- Ada kendala terkait status tanah di Lokop, namun pemerintah akan menyelesaikan masalah tersebut dengan baik.
Kesimpulan
Rapat validasi data pembangunan huntara ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan dapat segera dirasakan oleh warga terdampak banjir. Dengan kerja sama antara pemerintah daerah, PT Adhi Karya, dan BNPB, diharapkan proses pembangunan huntara dapat selesai lebih cepat dan memberikan solusi nyata bagi masyarakat yang terkena dampak banjir.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar